Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di titik terendah dalam sejarahnya, dengan kepercayaan publik yang terus menurun. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan eksternal, tetapi juga karena masalah internal yang menggerogoti kinerja lembaga antirasuah ini.Â
Alih-alih merefleksikan kelemahan dan berbenah diri, beberapa pimpinan KPK justru melempar bola panas ke Presiden Jokowi, seolah menempatkan beban tanggung jawab pada pemerintah, bukan pada internal KPK itu sendiri.
Salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata, misalnya, pernah menyatakan bahwa keberhasilan kinerja KPK sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Jokowi. Pernyataan ini mengesankan seolah-olah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah dan capaian KPK, padahal KPK didesain sebagai lembaga independen yang tidak tunduk pada pengaruh politik manapun.
Lebih lanjut, pimpinan KPK, Nawawi Pamolango menyatakan bahwa sangat sulit bagi pimpinan KPK untuk bertemu langsung dengan Presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi lebih mudah bertemu dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) daripada dengan pimpinan KPK. Pernyataan ini tampaknya mempertegas narasi bahwa Presiden menghindari dialog dengan KPK, sehingga menghambat kinerja lembaga tersebut.
Namun, pernyataan-pernyataan ini justru terkesan seperti upaya mencari kambing hitam atas keterpurukan KPK. Sebaliknya, seharusnya refleksi internal menjadi fokus utama, mengingat isu-isu internal seperti dugaan pelemahan KPK sejak revisi UU KPK, dan masalah integritas beberapa pegawainya, telah menggerus kepercayaan publik jauh sebelum munculnya narasi tentang keterlibatan Presiden.
Jawaban dari Istana: Menjaga Marwah dan Independensi
Menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh pimpinan KPK, Istana melalui koordinator komunikasi kantor kepresidenan, Ari Dwipayana  menjelaskan bahwa selama ini koordinasi antara KPK dan Presiden telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui Menkopolhukam.Â
Ari  menekankan bahwa Presiden tidak pernah mempersulit akses pimpinan KPK untuk bertemu, namun juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan independensi KPK. Jika Presiden terlalu sering bertemu dengan pimpinan KPK, dikhawatirkan akan muncul persepsi negatif bahwa lembaga tersebut berada di bawah kendali eksekutif, padahal KPK seharusnya bekerja secara independen.
Ari Dwipayana juga menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah berusaha mengintervensi KPK. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa KPK tetap memiliki otoritas yang kuat untuk menindak pelaku korupsi, tanpa campur tangan dari kekuatan politik manapun. Dengan demikian, kemandirian KPK harus dijaga, tetapi hal ini juga memerlukan perbaikan dari dalam lembaga itu sendiri.
Saatnya KPK Berbenah
Daripada melempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak eksternal, KPK perlu melakukan introspeksi mendalam terhadap berbagai persoalan internal yang menghambat kinerja mereka. Masalah-masalah seperti rendahnya angka penanganan kasus korupsi, berkurangnya transparansi, hingga isu-isu yang melibatkan integritas pimpinan KPK sendiri, seperti dugaan skandal suap yang melibatkan oknum di lembaga tersebut, harus segera dituntaskan.
KPK perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi dengan menegakkan hukum secara adil dan transparan. Sebab, kepercayaan publik adalah pondasi utama dalam keberhasilan sebuah lembaga antirasuah. Jika masyarakat merasa KPK hanya menjadi alat politik atau lembaga yang lemah, maka dampaknya adalah korupsi yang semakin merajalela dan sulit ditangani.
Peran Pemerintah: Menjaga Independensi KPK
Pemerintah di sini harus berperan sebagai pengawas yang menjaga supaya KPK tetap bisa bekerja dengan independen. Namun, menjaga independensi bukan berarti pemerintah harus melepaskan tanggung jawab sepenuhnya. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan kerangka hukum yang memperkuat posisi KPK sebagai lembaga independen.
Salah satu langkah penting adalah dengan memastikan revisi UU KPK yang sempat menuai kontroversi tidak melemahkan fungsi lembaga tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar tidak ada lagi upaya-upaya politis yang bisa mengintervensi proses hukum di KPK. Selain itu, pemerintah bisa menjadi penengah yang efektif antara KPK dan masyarakat dalam menjembatani isu-isu terkait kepercayaan publik, sehingga hubungan antara KPK dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Namun demikian, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan KPK. KPK perlu menunjukkan bahwa mereka mampu berbenah diri, tidak hanya dengan mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi dengan memperbaiki mekanisme internal, meningkatkan transparansi, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran di internal mereka.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Kepercayaan adalah hal yang sulit dibangun kembali setelah hilang, tetapi bukan hal yang mustahil. KPK harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki tekad untuk memerangi korupsi tanpa kompromi. Hanya dengan reformasi internal yang mendalam dan transparansi dalam setiap tindakan mereka, KPK bisa kembali mendapat tempat di hati masyarakat.
Alih-alih menyalahkan faktor eksternal seperti Presiden, KPK harus mampu menunjukkan bahwa mereka tetap berdiri kokoh sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat saat ini membutuhkan bukti nyata bahwa KPK mampu bekerja secara profesional dan tidak hanya terjebak dalam retorika politik. Dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret, KPK bisa kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Ke depan, KPK harus memperkuat kerja sama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga hukum lainnya, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan iklim antikorupsi yang sehat dan kuat. Ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal integritas dan kepercayaan. Dan itulah yang paling dibutuhkan oleh KPK saat ini.***MG
