KPK perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi dengan menegakkan hukum secara adil dan transparan. Sebab, kepercayaan publik adalah pondasi utama dalam keberhasilan sebuah lembaga antirasuah. Jika masyarakat merasa KPK hanya menjadi alat politik atau lembaga yang lemah, maka dampaknya adalah korupsi yang semakin merajalela dan sulit ditangani.
Peran Pemerintah: Menjaga Independensi KPK
Pemerintah di sini harus berperan sebagai pengawas yang menjaga supaya KPK tetap bisa bekerja dengan independen. Namun, menjaga independensi bukan berarti pemerintah harus melepaskan tanggung jawab sepenuhnya. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan kerangka hukum yang memperkuat posisi KPK sebagai lembaga independen.
Salah satu langkah penting adalah dengan memastikan revisi UU KPK yang sempat menuai kontroversi tidak melemahkan fungsi lembaga tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar tidak ada lagi upaya-upaya politis yang bisa mengintervensi proses hukum di KPK. Selain itu, pemerintah bisa menjadi penengah yang efektif antara KPK dan masyarakat dalam menjembatani isu-isu terkait kepercayaan publik, sehingga hubungan antara KPK dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Namun demikian, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan KPK. KPK perlu menunjukkan bahwa mereka mampu berbenah diri, tidak hanya dengan mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi dengan memperbaiki mekanisme internal, meningkatkan transparansi, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran di internal mereka.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Kepercayaan adalah hal yang sulit dibangun kembali setelah hilang, tetapi bukan hal yang mustahil. KPK harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki tekad untuk memerangi korupsi tanpa kompromi. Hanya dengan reformasi internal yang mendalam dan transparansi dalam setiap tindakan mereka, KPK bisa kembali mendapat tempat di hati masyarakat.
Alih-alih menyalahkan faktor eksternal seperti Presiden, KPK harus mampu menunjukkan bahwa mereka tetap berdiri kokoh sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat saat ini membutuhkan bukti nyata bahwa KPK mampu bekerja secara profesional dan tidak hanya terjebak dalam retorika politik. Dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret, KPK bisa kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Ke depan, KPK harus memperkuat kerja sama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga hukum lainnya, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan iklim antikorupsi yang sehat dan kuat. Ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal integritas dan kepercayaan. Dan itulah yang paling dibutuhkan oleh KPK saat ini.***MG
