Namun, kabinet gemuk tidak selalu berarti tidak efektif. Pada masa lalu, beberapa pemerintahan berhasil dengan kabinet besar yang mampu menjembatani kepentingan politik sekaligus menjalankan pemerintahan dengan stabil. Sebagai contoh, pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua terdiri dari 34 menteri, termasuk dari partai-partai besar. Meski ada kritik, kabinet tersebut mampu menjaga kestabilan politik dan melanjutkan program pembangunan yang besar.
Kabinet besar bisa bermanfaat jika Prabowo ingin memastikan dukungan politik yang solid dari berbagai partai. Ini penting dalam negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia, di mana kesuksesan pemerintahan sering kali bergantung pada dukungan koalisi di parlemen. Oleh karena itu, kabinet gemuk bisa dipandang sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas politik.
Konflik Antara Kepentingan Politik dan Kebutuhan Efektivitas
Dalam menyusun kabinet, Prabowo dan Gibran dihadapkan pada dilema yang selalu muncul: bagaimana menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan untuk membentuk kabinet yang efektif dan profesional? Partai-partai koalisi pasti berharap mendapatkan jatah menteri sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Di sisi lain, publik berharap kabinet yang dipimpin oleh orang-orang kompeten, bukan sekadar pembagian jabatan berdasarkan kepentingan politik.
Kepentingan politik partai koalisi tidak bisa diabaikan begitu saja. Partai-partai yang terlibat dalam koalisi akan menginginkan perwakilan di kabinet untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahan sejalan dengan visi dan misi partai. Namun, jika kabinet terlalu didominasi oleh kepentingan politik, pemerintah bisa kehilangan fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
Adakah Jalan Tengah?
Salah satu opsi yang mungkin adalah menggabungkan pendekatan zaken kabinet dengan kabinet yang mengakomodasi kepentingan politik. Prabowo bisa memilih beberapa menteri dari partai koalisi yang dianggap kompeten, namun di saat yang sama, menunjuk menteri-menteri dari kalangan profesional di bidang-bidang yang membutuhkan keahlian teknis. Misalnya, kementerian ekonomi, keuangan, dan teknologi bisa dipimpin oleh profesional, sementara kementerian politik, hukum, atau sosial bisa diberikan kepada kader partai.
Pendekatan ini memungkinkan keseimbangan antara stabilitas politik dan kinerja pemerintahan. Prabowo dapat menjaga dukungan dari partai-partai koalisi sambil tetap memastikan bahwa kementerian-kementerian vital dipimpin oleh individu yang berkompeten dan berorientasi pada hasil.
Tantangan dan Harapan untuk Kabinet Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk membentuk kabinet yang mampu menangani berbagai tantangan negara, dari isu ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Isu zaken kabinet atau kabinet gemuk hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan yang harus mereka hadapi.
Publik berharap Prabowo bisa memadukan visi politiknya dengan kebutuhan akan pemerintahan yang tangguh dan responsif. Pilihan kabinet yang tepat akan menentukan arah pemerintahan selama lima tahun ke depan. Mungkinkah Prabowo-Gibran memenuhi harapan ini?
