Sebentar lagi, Indonesia akan memasuki era baru dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden, didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Pergantian pemerintahan selalu memunculkan pertanyaan: siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet baru? Isu hangat yang berkembang adalah apakah Prabowo akan memilih kabinet gemuk, yang terdiri dari banyak menteri, atau zaken kabinet, yang berfokus pada profesionalisme dan efisiensi. Kedua pendekatan ini memiliki pro dan kontra, dengan latar belakang perdebatan antara kepentingan politik dan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan.Mengapa Harapan Berada pada Zaken Kabinet?
Di tengah arus politik yang sering kali didominasi oleh kekuatan partai, banyak pihak berharap agar Prabowo-Gibran menyusun zaken kabinet. Zaken kabinet mengacu pada kabinet yang diisi oleh individu-individu profesional dan berkompeten di bidangnya, dengan sedikit atau tanpa afiliasi politik. Kabinet semacam ini bertujuan untuk memberikan kinerja yang efisien, berorientasi pada hasil, dan minim konflik kepentingan politik.
Ada beberapa alasan mengapa publik dan pengamat politik berharap pada zaken kabinet:
Profesionalisme: Diisi oleh ahli di bidangnya, zaken kabinet diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan berbasis data dan solusi yang praktis.
Efisiensi: Dengan fokus pada hasil dan pengurangan politisasi di tingkat pemerintahan, zaken kabinet diperkirakan dapat memotong birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat implementasi kebijakan.
Minim Konflik Kepentingan: Tanpa dominasi kekuatan politik, zaken kabinet lebih mampu menjaga integritas keputusan, tanpa harus mengakomodasi kepentingan partai atau koalisi.
Apakah Kabinet Gemuk Langsung Berarti Tidak Efektif?
Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa Prabowo akan membentuk "kabinet gemuk," yang terdiri dari banyak menteri untuk mengakomodasi kepentingan politik berbagai partai pendukung. Kabinet yang lebih besar sering dianggap kurang efisien karena:
Fragmentasi Kepentingan: Terlalu banyak menteri dari berbagai partai bisa memperlambat pengambilan keputusan karena setiap keputusan harus mengakomodasi berbagai kepentingan politik.
Koordinasi yang Rumit: Dengan semakin banyak anggota kabinet, koordinasi antar kementerian bisa menjadi lebih sulit, menyebabkan birokrasi yang lambat.
Beban Anggaran: Kabinet gemuk menambah biaya operasional negara karena lebih banyak pos jabatan dan fasilitas yang harus dibiayai.
