Sebaik apapun sistem yang dibangun, jika tanpa pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang tegas maka hal itu menjadi sia - sia. Bahkan sistem yang baik, dan biasanya ketat tersebut, justru digunakan oleh oknum penegak hukum dan birokrat untuk memeras atau melakukan korupsi.
Kasus minyak goreng menunjukkan hal itu. Sebenarnya Kebijakan membatasi ekspor bahan baku dan minyak goreng serta membatasi harga tertinggi adalah kebijakan yang bagus. Hanya saja tanpa pengawasan dan penegakan hukum, terjadilah kongkalikong dan korupsi dengan memberikan ijin para pengusaha nakal untuk melakukan ekspor dengan tanpa harus memenuhi kuota.
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan agar hal ini bisa diatasi?Â
Selain pengawasan dan penegakan hukum, nampaknya Jokowi masih harus melakukan kegiatan yang menjadi kekuatannya yakni : blusukan yang lebih sering lagi. Dengan kegiatan langsung melihat ke lapangan, Jokowi bisa melihat realita yang ada sehingga kebijakan dan keputusan nya bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal kedua, nampaknya perlu dibuat hotline atau kotak suara khusus yang langsung diterima Jokowi seperti pernah dilakukan di awal pemerintahannya. Hotline ini memungkinkan masyarakat luas mengeluh atau mengkritik langsung kebijakan dan implementasinya di lapangan.
Sebenarnya KSP dibangun untuk hal ini, namun nampaknya semakin hari, desk itu semakin tidak berfungsi. Jadi dalam hal ini peran KSP ini perlu diperkuat.
Dua tahun sisa pemerintahan Jokowi tidak lah lama. Untuk mengejar ketertinggalan Nawa Cita yang telah Jokowi janjikan, nampaknya usaha perbaikan ini perlu dicoba. Kalau tidak, maka Jokowi akan lebih sering terpaksa kerja sendiri lagi***MG
