Proses analisis ini sangat penting untuk sampai pada kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Jokowi menunda Pemilu supaya periode keduanya ini diperpanjang.
Jadi sehubungan dengan klaim ini, publik sangat ingin tahu, bukan hanya di mana big data itu disimpan, tapi juga siapa yang telah mengumpulkan dan metode analisis nya sehingga mereka bisa sampai pada kesimpulan di atas.
Mengecewakan bahwa baik Cak Imin maupun Luhut tidak bersedia memberitahukan hal itu kepada masyarakat.
Saat berdialog dengan mahasiswa UI, Luhut mengatakan bahwa hak dirinya untuk tidak menyampaikan informasi mengenai big data itu.Â
Menurut penulis sikap ini tidak tepat, karena sebagai publik figur tentu penolakan ini lalu dilihat sebagai tidak adanya transparansi dan bahkan sampai pada dugaan pembohongan publik.
Walaupun sikap Jokowi sudah tegas menolak wacana penambahan periode dan penundaan Pemilu, namun klaim seperti yang disampaikan Cak Imin dan Luhut secara tak langsung menimbulkan beban dan keributan yang tidak perlu bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih karena Luhut Binsar Panjaitan dipandang selama ini sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan Jokowi.
Jadi, pak Luhut dan Cak Imin, kami masih menunggu pembuktian klaim big data itu.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
