Tokek Penundaan Pemilu

Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba - tiba beberapa pimpinan Partai politik mengusulkan penundaan Pemilu. Hal ini berarti memperpanjang masa jabatan Jokowi sebagai Presiden. 

Alasan yang diberikan dengan usulan perpanjangan pemilu ini adalah supaya pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki situasi pembangunan dan ekonomi akibat Pandemi.

Jika ditelaah, usulan ini menjadi "jalan tengah" dari usulan yang sempat sebelumnya diajukan untuk menambah periode ketiga di mana dalam UUD sudah dibatasi 2 periode.

Tentu usulan ini mengundang banyak tanggapan, baik yang pro maupun kontra.

Bagi yang mendukung, melihat perpanjangan ini dibutuhkan demi menjamin keberlangsungan pembangunan. Bagi yang kontra melihat ini adalah tipu - tipu untuk melanggengkan regime dan kekuasaan.

Hal yang menarik, saat ada yang mengusulkan adanya periode ke tiga, Jokowi cepat bereaksi, bahkan mengatakan usul tersebut "menampar" wajahnya. 

Artinya Jokowi menolak dengan tegas usul penambahan periode tersebut. Saat itu yang mengusulkan penambahan periode tersebut adalah adalah para relawan yang mendukung Jokowi.

Untuk penundaan Pemilu, usul tersebut digulirkan oleh pimpinan partai pendukung Jokowi. Reaksi Jokowi kali ini terlihat agak lambat dan tanggapannya pun lebih lunak. Tetap menolak, tapi dengan catatan "taat pada konstitusi", artinya jika konstitusi berubah maka Jokowi akan mengikuti perubahan tersebut.

Hal yang menarik, setelah Jokowi bersikap, Luhut Panjaitan sebagai orang lingkar dalam Jokowi, mengklaim bahwa punya big data yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu.

Tambah menarik lagi Puan Maharani sebagai pimpinan partai PDIP pendukung utama Jokowi menegaskan usulan penundaan Pemilu bukanlah dari PDIP. Bahkan Puan mengatakan, bisikan penundaan Pemilu tersebut adalah bisikan dari lingkaran dalam Jokowi.

Kalau kita melihat semua ini, nampaknya ada pihak - pihak yang mencoba mendapatkan keuntungan dari situasi ini.

Sebenarnya isu penambahan periode atau menunda Pemilu ini lebih merugikan Jokowi secara politis daripada menguntungkan. 

Kerugian pertama, jelas sekali Jokowi menjadi terganggu dalam usaha dan kegiatan pembangunan yang justru harus dilakukan percepatan akibat tantangan Pandemi. Dengan usulan penundaan ini, keriuhan politik yang ditimbulkan akan menghabiskan energi yang berpotensi memperlambat upaya pembangunan dan dan peningkatan ekonomi.

Kerugian lain, isu ini bisa mengurangi dukungan masyarakat kepada pemerintah. Sebenarnya, masih banyak masyarakat yang masih trauma pada situasi orde baru di mana kekuasaan itu begitu lama sehingga menimbulkan kediktatoran. Usulan penambahan periode dan penundaan Pemilu dikhawatirkan akan berakibat sama dengan situasi orde baru. 

Pembatasan dua periode dalam konstitusi adalah buah reformasi, sehingga usaha mengubah atau membatalkan hal tersebut dipandang sebagai pengkhianatan terhadap para pahlawan reformasi.

Sikap tegas Jokowi dalam hal ini, justru menguntungkan dirinya secara politis. Karena dengan sikap ini jelas sesuai dengan tekadnya untuk "taat kepada konstitusi" karena konstitusi saat ini mensyaratkan bahwa periode menduduki kursi kepresidenan hanya dua periode.

Untuk saat ini Jokowi sangat memerlukan dukungan masyarakat agar janji politik nya bisa secara tuntas terlaksana.

Jadi, jangan lah menjadikan isu penambahan periode dan penundaan Pemilu seperti menebak suara tokek, diliputi ketidak pastian yang pada gilirannya justru merugikan pemerintah dan Jokowi.***MG