Sumber gambar: mediamanado.com
Banyak yang mengira bahwa diakhir periode Jokowi ini dia akan lebih bebas memilih para menteri periode mendatang.Â
Namun realita politik tidaklah demikian.Â
Walau dalam undang-undang memilih para pembantu Presiden ini sebenarnya adalah hak prerogatif Jokowi tapi belenggu para pendukung dan simpatisannya masih tetap erat menjerat.
Belum apa - apa para politikus dan partai yang mendukung Jokowi sudah mengajukan tuntutan supaya jatah menteri dari partai haruslah dipakai Jokowi.Â
Bahkan PDIP sebagai sebagai partai pendukung utama Jokowi sudah secara lantang meminta jumlah menteri terbanyak dengan posisi - posisi strategis.Â
Jokowi pun langsung berjanji akan memenuhi permintaan yang diminta  oleh Megawati itu dengan mengatakan dirinya lah yang menjadi jaminan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri terbanyak di periode keduanya mendatang.
Tentu hal ini memicu konflik internal dari koalisi partai pemenangan Jokowi.Â
Misalnya saja, Nasdem yang merasa selama ini menjadi pendukung garis keras Jokowi langsung menyatakan bahwa bukan hanya PDIP yang telah berjasa memenangkan kontestasi Pilpres yang lalu sehingga bukan hanya PDIP yang mendapat posisi strategis dalam jajaran menteri Jokowi. (Detik.com)
Persaingan antar partai pendukung ini tentu tidak diharapkan walau sudah diprediksi oleh banyak orang. Karena biar bagaimanapun dunia politik adalah arena saling berebut kekuasaan.
Kita ketahui para menteri adalah para pembantu terdekat Presiden. Artinya apapun visi, misi dan rencana Presiden haruslah didukung oleh para menteri yang siap mewujudkan visi, misi dan rencana itu.
Jadi, walaupun visi, misi dan rencana Presiden itu sangat bagus, tetapi jika tidak bisa diwujudkan oleh para menterinya, karena ketidakmampuan para menteri  tersebut, maka semua itu akan jadi omong kosong belaka.
Sebaliknya jika Visi, misi dan rencana kerja Presiden yang bagus itu didukung oleh para menteri yang berkualitas, berintegritas dan profesional maka tentu kinerja Presiden akan cemerlang.
Dalam hal ini sebenarnya kata kunci ada di Jokowi. Karena biar bagaimanapun dialah yang punya wewenang untuk memilih para menteri tersebut.Â
Pada saat inilah sebenarnya Jokowi sedang diuji apakah dia sungguh bisa mewujudkan janjinya yang mengatakan bahwa dirinya "tidak ada beban" di periode keduanya ini untuk melakukan "hal gila" sekalipun jika memang dibutuhkan oleh rakyat dan untuk kepentingan negara. (Merdeka.com)
Jadi kita tunggu saja, di tengah tekanan para partai politik pendukungnya ini, apakah Jokowi terjebak dalam suatu dilema seperti makan buah simalakama, atau ia  berani melakukan "hal gila" demi negara ini, dengan memilih para menteri yang profesional, berkualitas dan punya integritas.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H