Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Warga di Sana Khawatir?

Isu rencana perpindahan Ibu Kota ke luar pulau Jawa adalah isu panas. Nampaknya hanya isu ini yang bisa mengimbangi seksinya masalah Pemilu. 

Hal itu wajar karena jika memang perpindahan itu dilakukan, maka hal tersebut akan merubah peta ekonomi, sosial dan geopolitik negeri ini.

Lokasi perpindahan pun menjadi bahan perbincangan. Apalagi Presiden Jokowi membuka diri untuk mendapatkan masukan mengenai alternatif lokasi Ibu Kota ini.

Dari berbagai lokasi yang sudah dibicarakan, pulau Kalimantan adalah salah satu tempat yang menjadi favorit. 

Selain merupakan pulau yang paling aman dari bencana alam, juga letaknya di tengah serta ketersediaan lahan yang masih luas. 

Di tambah lagi dari benang merah sejarah, Presiden Soekarno memang pernah merencanakan Kalimantan Tengah menjadi lokasi Ibu Kota.

Nampaknya sebagian besar masyarakat Kalimantan sangat antusias dengan rencana ini. Namun rupanya ada juga yang cemas.

Mengapa mereka cemas?

Penulis coba rangkum beberapa alasan yang menjadi sumber kecemasan mereka. Hal ini penting terutama karena hal tersebut bisa menjadi program antisipasi supaya perpindahan ini, jika benar- benar terjadi, bisa mencegah hal - hal yang tidak diinginkan.

Kecemasan utama dari warga Kalimantan adalah ketidakmampuan mereka untuk bersaing dan ketakutan akan menjadi tersingkir.

Kekhawatiran ini sangat beralasan karena dari berbagai sisi masyarakat Kalimantan umumnya masih tertinggal. Baik itu dari sisi pendidikan, sosial maupun ekonomi. 

Hal lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah masalah demografi. Dari segi ini ada ketakutan bahwa masyakarat Kalimantan akan menjadi minoritas yang terpinggirkan.

Ketakutan dan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Mereka sudah mendengar bagaimana kisah masyarakat Betawi di Jakarta yang perlahan tapi pasti menjadi masyarakat pinggiran. 

Juga pengalaman nyata, ketika program transmigrasi yang tidak direncanakan dengan matang, membuat mereka merasa dinomorduakan, dan hal ini justru terjadi di tanah kelahiran mereka.

Seperti tulisan saya sebelumnya, seharusnya dengan perpindahan Ibu kota ini, hendaknya menjadi momentum bahwa penyebaran kesejahteraan dan kemakmuran bisa lebih merata.

Kalau sampai saat ini, kesejahteraan dan kemakmuran ini masih terpusat di Jawa,  akibat puluhan tahun pembangunan berorientasi sentralistik dan Jawasentris, maka sekarang inilah saatnya untuk mengubah hal itu secara nyata.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan itu, maka dengan adanya rencana perpindahan Ibu kota ini, selain masalah infrastruktur, masalah sosial juga harus diperhatikan. 

Dalam perencanaan tersebut, selayaknyalah masyarakat yang ada di lokasi Ibu kota nanti bisa menjadi benefisieris utama. Merekalah yang harus mendapatkan keuntungan utama dari pembangunan ibu kota itu. 

Tentu dengan memaparkan kecemasan ini bukan berarti masyarakat Kalimantan menolak untuk dijadikan lokasi Ibu Kota. Mereka tetap antusias dan penuh harap bahwa hal itu benar - benar terlaksana.

Namun juga mereka tetap mengharapkan, persiapan dan perencanaan program sungguh melibatkan mereka sebagai stakeholder utama. Agar supaya mereka bisa menyumbangkan saran dan pendapat sehingga jangan sampai mereka hanya menjadi penonton atau bahkan tersingkirkan. Karena biar bagaimanapun, mereka adalah tuan rumah di tempat itu. ***MG