Pada awalnya, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan negara hanya merupakan salah satu isu sensitif yang berdimensi politik dan pertahanan, terutama berkenaan dengan keberlangsungan kerja sama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki kawasan perbatasan yang langsung bersinggungan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat berkembang menjadi permasalahan multilateral dan bahkan internasional. Di samping itu, kemajuan teknologi dan beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang bersifat lintas negara memungkinkan intervensi sejumlah pihak yang lebih luas melalui berbagai mekanisme internasional.
Stephen B. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu: allocation, delimitation, demarcation dan administration/management. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya.
Merujuk pada teori yang dikemukakan Jones di atas, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan. Dalam konteks pengelolaan perbatasan negara Indonesia masih terdapat persoalan-persoalan dalam ketiga isu utama tersebut. Penanganan berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan.
Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya masalah tenaga kerja ilegal (illegal workers), pembalakan dan penggundulan hutan (illegal logging), serta penyelundupan (smuggling). Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasa serta munculnya keteganganketegangan sebagai akibat isolasi wilayah, menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia international (transnational-terrorists).
C. Grand Design Masa Depan Manajemen Perbatasan Indonesia
Melihat dinamika permasalahan perbatasan di Indonesia yang begitu kompleks  maka konsep manajemen perbatasan yang mengedepankan penerapan teknologi dijelaskan oleh PwC dalam publikasi berjudul "The Future of Border Management: Maintaining security; facilitating prosperity" tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia karena permasalah pengelolaan perbatasan di Indonesia lebih kepada permasalahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat daerah perbatasan. Sehingga dalam memperkuat sistem manajemen perbatasan Indonesia di Masa Depan diperlukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Hal itu dapat dilakukan melalui perubahan cara pandang pemerintah terhadap kawasan perbatasan yang semula berorientasi ke dalam (inward looking) menjadi ke luar (outward looking).
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan harus berorientasi pada aspek kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security). Sehingga Grand Design pengembangan kawasan perbatasan perlu diarahkan kepada hal berikut: Pengembangan ekonomi daerah perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat desa perbatasan  negara, Pembangunan konektifitas, infrastruktur dan sarana prasarana lainnya., Peningkatan kelembagaan lintas batas negara, Peningkatan pengamanan perbatasan, Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/local, dan Pengembangan sektor atau produk unggulan daerah perbatasan.
Selain itu, perpercepatan pembangunan kawasan perbatasan perlu diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pertahanan keamanan nasional dapat terwujud. Â Berangkat dari hal tersebut penulis berupaya untuk menguraikan upaya pengelolaan manajemen perbatasan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen perbatasan yang terintergrasi
Selanjutnya ketika peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan sudah terwujud maka akan berdampak kepada meningkatnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme bagi masyarakat perbatasan karena mereka tidak perlu lagi bergantung kepada negara tetangga sehingga krisis identitas bangsa yang menjadi masalah utama bagi penduduk daerah perbatasan yang selama ini terjadi dapat diatasi.
Penulis percaya bahwa cara yang paling efektif dalam menjaga daerah perbatasan pada masa depan bukan hanya berbicara perihal keamanan tetapi lebih jauh dari itu bagaimana negara dapat menjamin pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kasus lepasnya sipadan dan ligitan tentunya dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara Indonesia dimana pendekatan keamanan tidak menjamin daerah perbatasan dapat seterusnya menjadi negara kesatuan.
Faktor penting yang dapat menjaga daerah perbatasan tetap aman adalah ketika negara dapat menjamin aspirasi masyarakat perbatasan sehingga pendekatan ekonomi dan pembangunan daerah perbatasan adalah cara yang paling efektif dalam menjaga batas negara dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Barry Buzan dalam buku "People, State and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era" bahwa pendekatan keamanan suatu negara sudah bergerser dari pendekatan militer ke pendekatan ekonomi, dimana faktor kunci dalam menjaga keamanan negara dimasa depan ditentukan oleh seberapa kuat ekonomi suatu negara karena faktor yang lain seperti militer dan politik sangat tergantung dengan kekuatan ekonomi nasional. Seperti halnya keamanan daerah perbatasan akan terwujud jika ekonomi masyarakat daerah perbatasan dapat dijamin oleh pemerintah sehingga kepercayaan terhadap peranan negara akan tercipta.
