Rizal Ramli Dicopot Demi Kembalinya "Penjajahan Gaya Baru" di Indonesia?

Jokowi Melupakan Trisakti?

Mungkin saat ini Bung Karno hanya dapat menangis lirih dari alam baka, melihat satu-satunya menteri yang mampu menterjemahkan Trisakti harus keluar dari Kabinet Kerja Jokowi. Sosok tersebut adalah Rizal Ramli (RR) -adalah seorang ahli ekonomi penasehat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mantan aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara di Sukamiskin oleh Orde Baru tahun 1978, dan pernah dianugerahi sebagai “garda terdepan pelawan neoliberalisme” oleh sebuah majalah di tahun 2014. Puteri tertua Bung Karno, yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri memandang rekam jejak RR layak untuk meneruskan ajaran Trisakti. 

Puteri lainnya dari Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputeri, sudah sejak lama mempercayakan RR sebagai Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) 2011-2015, juga karena pemahaman RR yang dalam pada ajaran-ajaran Bung Karno. 

Sementara itu di sisi lain, keturunan dari ekonom Mafia Berkeley (Widjoyo Nitisastro, dll)- yang menggulingkan Bung Karno di masa lalu dan yang mendirikan Orde Baru- malah masuk ke dalam Kabinet Jokowi. Sosok tersebut adalah Sri Mulyani (SMI)- adalah mantan petinggi Bank Dunia, pernah hampir dipenjara KPK karena tersangkut Skandal Century, dan dinobatkan secara informal oleh kaum pergerakan rakyat Indonesia sebagai “srikandinya neoliberalisme”. Masuknya SMI ke dalam Kabinet Jokowi kontan mendapatkan respon negatif dari sekalangan petinggi PDI Perjuangan, anak buah Megawati Soekarnoputeri. 

Kritikan keras dari Rachmawati Soekarnoputeri juga mengiringi pengangkatan SMI ke dalam Kabinet Jokowi.

Apa yang terjadi sebenarnya dengan Jokowi? Apakah benar dirinya sebagai kader PDI Perjuangan telah melupakan ajaran-ajaran Bung Karno, termasuk Trisakti, sehingga tidak memerlukan lagi ekonom progresif seperti RR dan malah mendatangkan kembali SMI? Apakah benar Jokowi memecat RR karena “kegaduhan” terakhir RR dengan Ahok dalam persoalan Reklamasi Pulau G? Tulisan ini dibuat untuk coba menjawab misteri-misteri tersebut.

RR Selamatkan Jokowi di Reklamasi

Banyak pihak yang berspekulasi, bahwa RR dicopot karena keberaniannya memerintahkan penghentian Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Dikatakan, bahwa Jokowi sangat terganggu dengan penghentian Reklamasi Pulau G karena pihak swasta pengembang Pulau G –Agung Podomoro- menuntut janji kemudahan berinvestasi yang telah dijanjikan. Dalam suatu rekaman di situs youtube juga diperlihatkan bagaimana Gubernur Ahok berani menyatakan, bahwa Jokowi tidak akan jadi Presiden bila tidak dibantu pengembang.

Tambah lagi, berkembang issue yang sebutkan bahwa sumbangan dana Agung Podomoro ke Jokowi untuk modal kampanye Pilpres 2014 cukup besar (ada yang menyebut hingga Rp 1 triliun!). Benarkah demikian adanya? Tidak ada yang tahu pasti.

Yang diketahui pasti adalah Reklamasi Pulau G milik Agung Podomoro diberikan perpanjangan Persetujuan Prinsip-nya pada 10 Juni 2014 oleh plt. Gubernur Ahok, yang saat itu Jokowi pasti sedang sibuk kampanye Pilpres. Hanya yang perlu dicheck lagi di sini adalah apakah persetujuan yang dilakukan Ahok atas sepengetahuan Jokowi? Dan apakah ada hubungan dengan sumbangan dana dari Agung Podomoro untuk pemenangan Jokowi di Pilpres?

Publik dapat saja menduga demikian bila kelak Pemerintahan Jokowi akhirnya mengizinkan kembali Reklamasi Pulau G. Tentunya setelah menganulir keputusan RR pada 30 Juni 2016 dan kebijakan dari eks Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang telah cabut izin dari kapal-kapal keruk kontraktor Pulau G beberapa minggu terakhir (tak heran Ignatius Jonanpun menjadi korban reshuffle 27 Juli 2016).

Padahal, perlu diketahui oleh Jokowi, bahwa keputusan RR menghentikan Reklamasi Pulau G telah dilandasi oleh berbagai fakta yang ilmiah dan objektif. Karena, selain memang menganggu penghidupan nelayan Muara Angke (yang bukankah kaum nelayan adalah pilar terdepan Poros Maritim Dunia Jokowi?) seperti dinyatakan oleh surat Menteri KKP Susi Pudijastuti tanggal 22 Juli 2016;  keberadaan Pulau G juga tidak dibenarkan berhimpitan dengan jalur pipa gas milik Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ berdasarkan hukum: UU No 1/1973 tentang Landas Kontinen, PP No 5/2010 tentang Kenavigasian, Permenhub No 25/2011, Permenhub No 68/2011, Permen ESDM No 1/2011. Menjadi wajar bila hingga belum lama ini juga, PHE ONWJ menyatakan keberatannya atas Reklamasi Pulau G.

Di perdebatan Reklamasi Pulau G ini RR sebenarnya telah berjuang pasang badan untuk Jokowi untuk hindarkan Jokowi dari potensi pelanggaran UU, yang dapat menjadi masalah politik baru. Suatu bentuk “loyalitas pada pimpinan” yang dilakukan RR, bahkan hingga detik-detik terakhirnya menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, membela Presiden di muka publik (Acara ILC TV ONE 26 Juli 2016 malam) meskipun itu harus berdebat sengit dengan Ahok. Hanya Jokowi ternyata menilai lain, RR malah dicopot.

Dengan asumsi Jokowi tidak memiliki konflik kepentingan dengan Agung Podomoro, dan mengetahui bahwa RR sebenarnya melindungi Presiden dalam persoalan Reklamasi Pulau G, harusnya ada alasan lain yang lebih kuat. Jawabannya ada pada masuknya nama SMI ke Kabinet Jokowi.

Jebakan Utang Bank Dunia   

Jokowi sudah salah menempatkan orang untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian semenjak awal pemerintahannya. Dirinya tidak pernah menempatkan seorang ekonom yang paham konsep Trisakti, di bawah Sofyan Djalil dan kini Darmin Nasution arah ekonomi pemerintahan Jokowi tetap  menggunakan model neoliberal. Bergabungnya SMI sebagai Menteri Keuangan belakangan, semakin menyempurnakan  sistem neoliberalisme di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi.

RR yang seharusnya ditempatkan di posisi Menko Perekonomian (kabarnya Jokowi menjanjikan ini?), malah menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, sektor yang agak kurang sesuai dengan portofolio RR yang kuat di makro ekonomi. Beruntung, RR adalah tipikal pejabat yang cepat belajar dan tidak mudah menyerah saat menempati pos yang “kurang pas” bagi dirinya tersebut. Setidaknya hal ini (keberhasilan RR selama 11 bulan menjabat) diakui oleh para bawahannya di kementerian.

Sementara, kita ketahui bersama bahwa situasi perekonomian terus merosot. Pertumbuhan ekonomi turun terus dari kuartal ke kuartal. Ketimpangan sosial terus memburuk. Dan defisit  anggaran terus membesar. Program andalan yang dipandang sebagai terobosan hanyalah deregulasi ekonomi (yang merupakan salah satu fondasi kebijakan neoliberal) untuk mendatangkan investasi asing sebanyak-banyaknya. Yang sialnya, investasi yang diharapkan tidak kunjung datang, karena dana asing lebih memilih negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indonesia.

Harapan pemerintah kemudian diletakkan pada program pengampunan pajak, padahal dari total target Rp 165 triliun paling banyak hanya Rp 50 triliun yang dapat diperoleh. Artinya pada anggaran terdapat kebocoran dana lebih dari Rp 100-an triliun. Bila kekurangan ini tidak dapat ditanggulangi, maka dapat mengancam program-program infrastruktur kebanggaan Jokowi. Darimana didapatkan dana segar untuk menambal kebocoran ini?

Jawabannya diberikan oleh kehadiran SMI, yang juga pejabat Bank Dunia, dalam Kabinet Jokowi. Tentu saja hal ini mudah saja bagi SMI, untuk memperjuangkan mengucurnya dana utang dari Bank Dunia menambal bocornya APBN Indonesia. SMI sudah sejak 10-an tahun lalu dikenal di pergaulan dunia sebagai “Menteri Keuangan Terbaik” karena selalu memberikan bunga pinjaman obligasi yang tinggi bagi para investor asing meskipun itu merugikan Indonesia di jangka panjang.

Tapi yang paling penting di sini adalah segala persyaratan (conditionalities) yang akan mengikuti utang dari Bank Dunia yang akan dibawa oleh SMI nanti. Seperti biasanya, persyaratan yang diminta oleh Bank Dunia pastilah berupa kuasa untuk men-draft berbagai UU dan peraturan pemerintah yang vital bagi perekonomian Indonesia. Salah satu contoh UU yang pasti akan diminta Bank Dunia adalah revisi UU Migas. Padahal seperti diketahui, UU Migas No 22/2001 sendiri lahir karena operasi AS melalui lembaga USAID yang memberikan hibah sebesar US$ 400 juta bagi Pemerintah Indonesia, yang akhinya sebagian besar pasal-pasalnya dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. RR termasuk salah satu ekonom yang berjuang dalam pembatalan UU Migas no 22/2001 yang didraft asing ini.

UU Migas hanya salah satu contoh. Dapat saja nanti Bank Dunia akan minta Indonesia melakukan “kebijakan pengetatan” anggaran (austerity policy), dan yang sering jadi target pemotongannya adalah anggaran-anggaran subsidi sosial dan subsidi energi. Dan kebijakan-kebijakan neoliberal lainnya.

Inilah yang disebut dengan neo-kolonialisme, suatu upaya “penjajahan gaya baru” kepada suatu bangsa yang dilakukan tanpa menggunakan tentara dan senjata, tapi cukup melalui pemberian utang luar negeri yang dibarter dengan penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal pemerintahan bangsa tersebut.

Dan bila Pemerintah Jokowi hendak jalankan kebijakan-kebijakan neoliberal tersebut dengan mulus, tentu saja sosok RR tidak boleh ada lagi di dalam Kabinet. Bisa gaduh dan batal jadinya. Sesederhana itu.

Oh iya, untuk menutup tulisan yang cukup panjang ini saya akan ulas sedikit tentang “gaduh”, mumpung sempat tersebut di atas. Biang “Gaduh” menjadi alasan dari pihak-pihak yang membenarkan pencopotan RR dari Kabinet. Seolah-olah “gaduh” adalah momok yang harus dijauhkan dari pemerintahan Jokowi. Lalu, untuk apa Pemerintahan Jokowi memilih tagline Revolusi Mental bila ingin menjauhkan “gaduh”? Memangnya ada proses Revolusi yang tidak “gaduh” di dunia ini? Revolusi adalah proses merombak suatu tatanan, yang pasti akan menimbulkan banyak perlawanan, perdebatan, hingga perkelahian (bahkan bisa berujung jatuhnya korban jiwa). Jadi bagaimana mungkin tidak terjadi “gaduh”, memangnya orang-orang yang akan diRevolusi mentalnya tidak melawan?? Jadi kita semua harus jeli di sini, jangan-jangan mereka yang selama ini memusuhi “gaduh” adalah orang-orang yang sama yang kontra Revolusi Mental.***   

 Referansi:

Megawati Ingin Rizal Ramli Teruskan Konsep Trisakti Milik Soekarno

Di UBK, Rizal Ramli Menuntut Nasionalisme yang Tidak Bisa Luntur

Anak Buah Megawati Protes Keras Sri Mulyani Masuk Kabinet

Rachmawati: Jokowi Bertolak Belakang dengan Soekarno

Berita 24 Juni 2016 - AHOK : Jokowi Tak Bisa Jadi Presiden Tanpa Pengembang

Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Ganggu Pipa Gas PHE ONWJ

11 Bulan Rizal Ramli Pegang Kemenko Maritim, Ini Prestasinya

Ini Kepretan Rizal Ramli Selama 11 Bulan

Inilah 13 Kebijakan Rizal Ramli yang Membuka Mata Publik

Prestasi Sri Mulyani Bunga Obligasi Supermahal

Rizal Ramli, UU Migas Asing Rizal Ramli