Kebijakan Luar Negeri Thailand ke Kamboja dalam Konflik Perbatasan Candi Preah Vihear (2008-2011): Faktor Internal dan Eksternal Thailand

Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja disebabkan karena perebutan wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang terletak di antara Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand. Kedua negara saling mengklaim wilayah tersebut. Kamboja merupakan negara bekas jajahan Perancis. Kamboja mengklaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear berdasarkan peta tahun 1907 yang dibuat oleh Perancis. Sementara, Thailand mengklaim wilayah Candi Preah Viheardengan menggunakan peta tahun 1904. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat dan persepsi dalam menentukan wilayah Candi Preah Vihear.

Menurut pemerintah Kamboja, Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja dari suku Khmer. Tetapi menurut Thailand, sebenarnya wilayah di sekitar Candi Preah Vihear bukan milik siapapun, karena daerah perbatasan tersebut dibuat secara sembarangan pada zaman kolonial Perancis. Jadi menurut Thailand, walaupun Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja, tetapi bangunan tersebut merupakan tempat suci bagi seluruh masyarakat sekitar untuk beribadah.

Sebenarnya Mahkamah Internasional pada tahun 1962 sudah menyatakan bahwa Candi Preah Vihear adalah milik Kamboja, tetapi wilayah di sekitar Candi Preah Vihearyang seluas 4,6 km2 tidak ditetapkan kepemilikannya. Oleh karena itu Thailand dan Kamboja tetap mengkalim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear ke dalam wilayah kedaulatannya masing-masing. Kemudian, pada 7 Juli 2008, UNESCO menjadikan Candi Preah Vihear sebagai warisan sejarah dunia yang dimiliki oleh Kamboja.[2]

Konflik antara Thailand dan Kamboja semakin memburuk sejak 2008 ketika kedua negara menempatkan tentaranya di sekitar wilayah Candi Preah Vihear dan terjadi baku tembak. Setelah itu, kedua negara setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Agustus 2010, tetapi pada tanggal 4-6 Februari 2011 terjadi baku tembak kembali antara tentara kedua negara. Sejak baku tembak terjadi 22 April lalu, delapan pasukan Thailand dan sembilan pasukan Kamboja tewas. Seorang warga sipil Thailand juga turut tewas dalam kejadian ini. Jadi, jumlah total korban tewas dari pihak Thailand dan Kamboja adalah 18 orang.[3]

Awalnya, Thailand bersikukuh ingin menyelesaikan konflik ini secara bilateral, tanpa campur tangan dari ASEAN. Sedangkan Kamboja ingin menyelesaikan konflik ini melalui PBB. Tetapi, karena desakan dari PBB yang menyerukan agar konflik perbatasan ini diselesaikan melalui ASEAN, akhirnya Thailand dan Kamboja setuju untuk menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN.Indonesia selaku ketua ASEAN 2011 berperan sebagai mediator konflik antara Thailand dan Kamboja. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti perundingan-perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Walaupun ada kemajuan menuju perdamaian, namun sampai saat ini konflik antara Thailand dan Kamboja belum sepenuhnya terselesaikan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Thailand dalam konflik perbatasan dengan Kamboja, yaitu faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (internasional).

·Faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand dalam konflik perbatasan dengan Kamboja antara lain:

1)Budaya dan sejarah.

Dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini terdapat faktor sejarah dan budaya yang menyebabkan kedua negara saling mengklaim wilayah tersebut. Berdasarkan sejarah, Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja dari suku Khmer. Tetapi menurut Thailand, sebenarnya wilayah di sekitar Candi Preah Vihear bukan milik siapapun, karena daerah perbatasan tersebut dibuat secara sembarangan pada zaman kolonial Perancis. Jadi menurut Thailand, walaupun Candi Preah Vihear dibangun oleh raja Kamboja, tetapi bangunan tersebut merupakan tempat suci bagi seluruh masyarakat sekitar yang beragama Budha untuk beribadah.

2)Struktur pemerintah

Struktur pemerintah berkaitan dengan hubungan atau interaksi antara pemimpin negara dengan birokrasinya. Hubungan antara Perdana Menteri (PM) Thailand sebelumnya yaitu Abishit Vejjajiva dengan birokrasi-birokrasinya seperti Departemen Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Departemen Pertahanan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Thailand terkait masalah konflik perbatasan dengan Kamboja. Karena merasa tidak aman, akhirnya Thailand memutuskan untuk menempatkan pasukan militernya di wilayah perbatasan Candi Preah Vihear yang kemudian berakibat terjadinya baku tembak. Kemudian tindakan Thailand selanjutnya adalah tidak mau menarik pasukan militernya dari perbatasan, hal ini juga dilakukan oleh Kamboja dengan alasan untuk menjaga wilayah kedaulatan mereka masing-masing.

Di Thailand, pihak militer berperan sangat penting dalam pemerintahan dan dalam kebijakan luar negeri Thailand. Dalam pemerintahan Thailand, terjadi perbedaan pendapat antara Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri mengenai cara penyelesaian konflik perbatasan dengan Kamboja ini. Departemen Pertahanan menolak peran Indonesia sebagai mediator untuk menengahi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Hal itu karena Departemen Pertahanan Thailand menolak intervensi (campur tangan) pihak lain dalam penyelesaian konflik ini, Thailand ingin menyelesaikan konflik ini secara bilateral dengan Kamboja. Sedangkan Departemen Luar Negeri Thailand mau menerima pendekatan yang ditawarkan ASEAN dalam menyelesaikan konflik perbatasan dengan Kamboja.

Jadi, PM Thailand Abishit Vejjajiva pada awalnya memutuskan untuk menyelesaikan konflik perbatasan ini secara bilateral dengan Kamboja, tetapi akhirnya sepakat untuk menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN. Setelah sepakat dengan peran ASEAN dalam menengahi konflik antara Thailand dan Kamboja, Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan menyatakan tidak akan menghadiri Joint Border Committee (JBC) dan menolak kehadiran tim peninjau (observer) dari Indonesia di wilayah konflik. Pertemuan JBC adalah salah satu upaya yang dilakukan ASEAN untuk membahas masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang digelar pada 7-8 April 2011 di Istana Bogor, Jakarta.

3)Partai Politik

Saat Partai Demokrat dibawah kepemimpinan PM Abishit Vejjajiva yang didukung oleh militer Thailand, kebijakan luar negeri Thailand adalah bersikeras agar konflik perbatasan ini diselesaikan secara bilateral. Kemudian, Partai Pheu Thai yang menang pemilu pada 3 Juli 2011 telah memberikan pengaruh positif dalam upaya penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Ketegangan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sudah mulai mereda. Thailand menarik pasukan militernya dari wilayah konflik. Hal ini diikuti dengan penarikan pasukan militer Kamboja atas perintah PM Kamboja, Hun Sen. Penarikan sepenuhnya telah dilakukan di daerah perbatasan, di luar zona demiliterisasi sementara yang dibuat oleh Mahkamah Pengadilan Internasional pada 18 Juli 2011. Diperkirakan sekitar 1.800 tentara telah ditarik mundur dari wilayah perbatasan.[4]

4)Pemilu

Pada saat pemilu, para pemimpin akan mencari cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politiknya, dan akan terjadi persaingan politik agar mendapat dukungan dan suara dari rakyat. Pemilu di Thailand telah mengantarkan Yingluck Shinawatra dari Partai Pheu Thai sebagai pemenang pemilu pada 3 Juli 2011, dan disahkan Raja sebagai perdana menteri wanita pertama di Thailand. Yingluck Shinawatra merupakan adik mantan PM Thaksin Shinawatra. PM Yingluck Shinawatra segera mengangkat Surapong Tochakchaikul sebagai Menteri Luar Negeri Thailand yang baru, menggantikan Menteri Luar Negeri sebelumnya, Kasit Piromya.

Dengan terpilihnya PM Yingluck Shinawatra, hubungan antara Thailand dan Kamboja menjadi lebih baik. Thailand bersedia menerima kehadiran tim peninjau dari Indonesia untuk mengawasi wilayah perbatasan. Kemudian telah dibentuk zona bebas militer seluas 2,5 km untuk memelihara perdamaian. Di zona bebas militer ini, pasukan Thailand dan Kamboja dilarang memasukinya, kecuali pasukan Indonesia sebagai peninjau dari ASEAN.[5] Thailand juga telah menarik pasukan militernya dari wilayah perbatasan.

·Faktor eksternal (internasional) yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand antara lain:

Tabel perbandingan kekuatan Thailand-Kamboja

Kekuatan

Thailand[6]

Kamboja[7]

Size (ukuran)

513.120 km

181.035 km

Populasi (2009)

67.764.000 jiwa

14.805.000 jiwa

Ekonomi (2009)

US$ 263.889

US$ 10.798

Militer

306.600

124.300

Sumber: UN Data

1)Size (ukuran)

Dari segi ukuran, luas negara Thailand adalah 513.120 km, sedangkan luas negara Kamboja adalah 181.035 km.

2)Populasi

Pada tahun 2009, populasi Thailand adalah 67.764.000 jiwa, sedangkan populasi Kamboja adalah 14.805.000 jiwa.

3)Ekonomi

Pada tahun 2009 PDB (Product Domestic Bruto) Thailand pada tahun 2009 adalah US$ 263.889, sedangkan PDB Kamboja adalah US$ 10.798. Kemudian, pendapatan perkapita Thailand adalah US$ 3.894, sedangkan pendapatan perkapita Kamboja adalah US$ 729.

4)Militer

Jumlah tentara yang dimiliki Thailand adalah 306.600, sedangkan jumlah tentara yang dimiliki oleh Kamaboja adalah 124.300.

Dari data-data diatas, dapat disimpulkan kekuatan Thailand lebih besar daripada Kamboja dari segi size, populasi, ekonomi, dan militer. Karena secara angka Thailand lebih kuat dibandingkan Kamboja, maka ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand yang ingin menyelesaikan konflik perbatasan dengan Kamboja ini secara bilateral. Sedangkan Kamboja meminta bantuan dari organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN dalam membantu menyelesaikan konflik perbatasan Candi Preah Vihear. Ini dilakukan Kamboja agar dapat meningkatkan posisi tawar dengan Thailand.

5)Peran dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Awalnya Thailand bersikukuh ingin menyelesaikan konflik perbatasan dengan Kamboja secara bilateral, tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan Kamboja meminta bantuan kepada PBB untuk membantu menangani konflik ini. PBB pun mendesak agar kedua negara menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN. Kemudian, Dewan Keamanan PBB memberikan amanah kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Atas desakan PBB tersebut, akhirnya Thailand sepakat untuk menyelesaikan konflik perbatasan melalui ASEAN. Kamboja pun sepakat dengan hal itu. Saat terjadi baku tembak bulan April 2011 lalu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon memerintahkan agar Thailand dan Kamboja melakukan gencatan senjata.

6)Peran dari Association of South East Asian Nations (ASEAN)

Indonesia selaku Ketua ASEAN tahun 2011 berperan dalam memediasi konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai upaya penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.[8] Lalu, dalam salah satu prinsip-prinsip dasar ASEAN dinyatakan bahwa tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota ASEAN.[9] Oleh karena itu, Indonesia hanya menjadi fasilitator yang membantu upaya diplomasi dan menyediakan tempat untuk melakukan pertemuan pihak Thailand maupun Kamboja tanpa melakukan intervensi (campur tangan) terhadap konflik ini. Indonesia membantu membawa pihak yang berkonflik yaitu Thailand dan Kamboja untuk melakukan pertemuan dan negosiasi secara langsung.

Mediasi yang dilakukan Indonesia untuk menengahi konflik antara Thailand dan Kamboja antara lain pada 22 Februari 2011 dilaksanakan Pertemuan Informal para Menteri Luar Negeri ASEAN, pada 4-6 Februari 2011 Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy (diplomasi antar-jemput) untuk mengetahui peristiwa baku tembak yang terjadi, kemudian pada 7-8 April 2011 diadakan pertemuan Joint Border Committee (JBC) di Istana Bogor, Jakarta yang mempertemukan pihak Thailand dan Kamboja, dan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-18 di Jakarta pada 8-9 Mei 2011, Indonesia memfasilitasi pertemuan antara PM Thailand, Abhisit Vejjajiva dan PM Kamboja, Hun Sen.[10]

Pendekatan yang diambil untuk mengatasi konflik Thailand dan Kamboja yaitu dengan memetakan permasalahan yang dihadapi saat ini dan mengambil solusi secara satu kesatuan dalam bentuk program-program yang bisa diimplementasikan secara sinergis. Walaupun hasil dari upaya diplomasi antara Thailand dan Kamboja yang dimediasi oleh Indonesia belum dapat menyelesaikan konflik perbatasan sepenuhnya, tetapi ketegangan antara Thailand dan Kamboja sudah mulai mereda dan hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Thailand dan Kamboja telah menyepakati kerangka acuan Term of Reference (TOR) yang diajukan Indonesia terkait pengiriman tim peninjau ke wilayah perbatasan kedua negara.[11]

[1]Abu Bakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme (Bandung: Nuansa, 2011), h. 35-36.

[2]Pepih Nugraha, “Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari internasional.kompas.com/.../Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboj...

[3]Fajar Nugraha, “Thailand-Kamboja Kembali Baku Tembak,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari http://international.okezone.com/read/2011/05/03/411/452753/thailand-kamboja-kembali-baku-tembak

[4]Ajeng Ritzki Pitakasari, “Kelima Kali, Kamboja Tarik Pasukan dari Perbatasan dengan Thailand,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari www.republika.co.id

[5]Makarim Wibisono, “Dinamika Baru Sengketa Kamboja-Thailand,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dariinternasional.kompas.com/.../Dinamika.Baru.Sengketa.Kamboja-Thai..

[6]United Nations, ”Profil Negara Thailand,” artikel diakses pada 27 Desember 2011 dari http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=THAILAND

[7]United Nations, ”Profil Negara Kamboja,” artikel diakses pada 27 Desember 2011 dari http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Cambodia

[8]Gatot Soemartono,Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2.

[9]”Prinsip Dasar ASEAN,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari www.asean.org/64.htm

[10]”JBC Meeting Indonesia Jembatani Posisi Kedua Belah Pihak,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=24&l=id

[11]Renne R.A Kawilarang dan Denny Armandhanu, “Thailand dan Kamboja Sepakat Terima Peninjau,” artikel diakses pada 1 Desember 2011 dari us.dunia.vivanews.com/.../219085-sby-jadi-penengah-konflik-kamboja-thailand