Politisasi Agama dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Bangsa

   Pada pilpres 2019, politisasi agama terjadi pada bahasa, symbol, serta pada narasi agama. Seperti yang beredar di media social serta di berita-berita online yang menampilkan sisi keislaman para kandidat dengan beberapa foto contohnya dengan menggunakan peci, juga dalam bahasa seperti dalam beberapa ucapan dalam kampanyenya seperti “Allahu Akbaar” atau bahkan ada juga yang sampai menampilkan keadaan ketika saat sholat berjamaah yang bertujuan memamerkan ketaatan si kandidat tersebut (N, 2018).

Pada masa itu terdapat sebanyak 95 kiyai dari Nahdhatul Ulama dan ketua umum PBNU yaitu kiai Said Agil Siraj yang telah bersepakat akan mendorong Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dari Jokowi. Bentuk politisasi terhadap ulama berikutnya yaitu muncul daripara mubalig Jawa Barat. Sekejen Ihwanul Mubaliq KH Anwar Fadholi menjelaskan bahwa Jokowi dan Airlangga Hartono lah pilihan umat Islam. Dimana ia diwakili dari ratusan mubalig di Jawa Barat. Ini bertujuan agar para umat Islam awam ikut mendukung Airlangga sebagai cawapres Jokowi karena mereka adalah pilihan dari para mubalig agama Islam di Jawa Barat yang juga tokoh yang menyampaikan pesan-pesan agama.

Prabowo juga pada kala itu menggunakan instrument dengan menggunakan ulama dalam bentuk beberapa organisasi seperti FPI, FUI, dan GNPF dalam keputusan ijtima juga ijtihad. Yang juga digunakan untuk menentukan cawapres nya. Dalam beberapa rekomendasinya pada nama-nama tokoh agama yang diusulkan menjadi cawapre dukungan dari para ulama.

Identitas Muslim menjadi tawaran yang dilakukan dalan penetapan pasangan capres dan cawapres 2019. Identitas ini muncul bukan hanya karena Indonesia mayoritas Islam, namun juga karena identitas Muslim ini merupakan implikasi dari situasi social politik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula dengan sejumlah ulama agama juga ormas-ormas keagamaan (Al-Qurtuby, 2018).

• Peran Pemerintah Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Dari Politisasi Agama.

Pemerintah sangat berperan dalam suatu negara, karena sebuah negara selalu memiliki kaitan dengan pemerintahan. Tanpa pemerintahan tidak akan berjalan sebuah negara dengan baik. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pemilu sebuah pemimpin harus memilih penerintah berdasarkan kepemimpinannya. Karena sebuah negara adalah organisasi besar yang berdaulat dibawah pemimpin, sedangkan Demokrasi sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat di implementasikan melalui pemilu yang diselenggarakan dalam 5 tahun sekali. Sistem demokrasi yang berjalan harus menjamin hak-hak sipil dan politik masyarakat. Dalam penyelenggaraanya, politisasi dalam pemilu kerap kali terjadi dan dilakukan oleh golongan-golongan garis keras.

Kesimpulan 

Studi ini menunjukan agama bahwa merupakan sesuatu yang mempengaruhi serta dominan dalam kehidupan manusia, jika bukan salah satunya dalam kehidupan warga Indonesia. Nyaris tidak terdapat ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, Politisasi agama juga telah mengamputasi banyak dari pesan-pesan leluhur dari semua agama yang penuh dengan kasih saying menjadi beberapa ideology yang sempit dan kaku yang disertai dengan kebencian. Identitas Muslim menjadi tawaran yang dilakukan dalan penetapan pasangan capres dan cawapres 2019. Identitas ini muncul bukan hanya karena Indonesia mayoritas Islam, namun juga karena identitas Muslim ini merupakan implikasi dari situasi social politik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula dengan sejumlah ulama agama juga ormas-ormas keagamaan.