4 Isu Strategis bagi Masa Depan Indonesia

Isu strategis lainnya yang dihadapi Indonesia adalah ketersediaan pangan khususnya beras. Ketersedian pangan di suatu negara sangat terkait dengan ketahanan nasional. 

Berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2014 hingga 2018, indeks ketahanan pangan di Indonesia memang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 mencapai 46,5 indeks dan di tahun 2018 mencapai 54,8 indeks.

Di balik angka tersebut, pada dasarnya Indonesia juga menghadapi persoalan konversi lahan produktif pertanian yang bisa mengancam ketahanan pangan Indonesia. Rata-rata penyusutan lahan produktif pertanian diperkirakan berkisar di angka 100.000--120.000 hektare (ha) setiap tahunnya. 

Penyusutan ini ditengarai dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah sentra produksi pertanian dan lambatnya realisasi penambahan area sawah. Jika laju penyusutan berlanjut, ia menyebutkan Indonesia berpotensi kehilangan sampai 1,2 juta ha hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Ini tentu merupakan ancaman jangka panjang.

Dengan asumsi tidak ada penyusutan lahan pertanian saja, Indonesia bisa menghadapi ancaman ketahanan pangan yang serius. Jika diasumsikan lahan baku sawah yang ditetapkan di angka 7,1 juta ha dengan produktivitas padi sebesar 5 ton per ha per tahun dan indeks penanaman sebanyak dua kali, maka estimasi produksi beras Indonesia hanya berada di angka 35 juta ton per tahun. 

Dengan tingkat konsumsi nasional berada di kisaran 33 juta ton, hal ini berarti neraca beras hanya surplus 2 juta ton. Padahal, paling tidak dibutuhkan minimal surplus 10 juta ton untuk bisa disebut ketersediaan pangan kita dalam kondisi tahan dan berdaulat. Pada akhirnya, keran impor pangan akan dibuka untuk menjada pasokan pangan. Jika ini terjadi, sekali lagi isu kedaulatan akan semakin menguat di tengah isu ketergantungan terhadap impor pangan asing.

Selain isu-isu di atas, kondisi politik nasional pun patut dicermati dengan serius. Beberapa isu-isu politis belum mampu ditangani secara tuntas oleh pemerintah. Sebut saja isu korupsi, sosial keagamaan, keadilan hukum, kesejahteraan hingga keberpihakan pada asing. 

Pro kontra masyarakat terkait kinerja pemerintah yang meningkat jelang pilpres 2019, hingga kini masih terasa. Meskipun tensinya agak mereda, namun ketidakpuasan masyarakat bisa menjadi bahaya laten yang bisa meledak kapan saja.

Disinilah pemerintah diharapkan tampil menjadi pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia dan mampu mengartikulasikan seluruh kebijakannya dengan baik. Pemerintah harus mampu menjawab isu-isu politik di atas dengan terobosan yang cerdas. Sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola politik negara ini, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi rakyat dan daerah secara optimal. 

Ruang partisipasi tersebut tidak hanya mampu mengumpulkan seluruh potensi masyarakat dan daerah, namun juga akan menjadi pengokoh bagi keberlanjutan kesatuan wilayah negara Indonesia. Seluruh wilayah di Indonesia akan memiliki ikatan untuk bersama dalam membangun negara tanpa terkotak-kotak dalam keragaman wilayah itu sendiri.

Indonesia memang lahir dan tumbuh sebagai negara dengan berbagai keanekaragaman dan kemajemukan, namun bukanlah tidak mungkin jika kemajemukan ini mampu direkatkan oleh kekuatan politik yang berdaulat yang diperankan pemerintah dan partisipasi oleh komunitas, masyarakat dan pemerintah daerah.