Perempuan dan Pembangunan

Di sisi lain adanya peraturan kabupaten/ kota yang tidak mendukung semua masyarakat terlibat atas penyusunan penganggaran pembangunan.

Idealnya yang harus terlibat dalam proses penganggaran pembangunan di desa yaitu seluruh masyarakat sebagaimana diatur dalam undang -undang desa nomor 6 tahun 2014 yang sangat menekankan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses penganggaran pembangunan di desa.

Sehingga ada peluang dan jaminan bagi kaum perempuan dan kelompok marjinal lainnya untuk terlibat aktif dengan mengikuti semua siklus proses perencanaan pembangunan mulai dari lingkup terkecil.

Kebutuhan perempuan dapat di dengar dan di penuhi melalui penganggaran desa. Dan tidak ada alasan perempuan tidak di libatkan atau melibatkan diri dalam proses pembangunan desa.

Selain itu, proses penyusunan dokumen penganggaran desa yang  sifatnya terbuka dan boleh diakses oleh siapa saja yang bisa. Tidak ada alasan bagi pemerintahan desa untuk tidak membuka informasi tentang semua proses dan dokumen pembangunan desa kepada semua lapisan masyarakat.

Semoga semua desa atau nama lain yang ada di Indonesia khususnya Aceh termasuk langsa dapat melibatkan semua lapisan masyarakat terlebih lagi kelompok2 perempuan yang jelas-jelas jumlahnya itu setengah dari jumlah penduduk laki-laki.

Sangat miris bila di zaman keterbukaan seperti ini dan sangat dekat dengan teknologi informasi masih ada desa yang masih menutup informasi pembangunan di desanya serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran pembangunan.

Bila pemerintah desa ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka bekerjalah dengan memegang teguh prinsip kejujuran , adil, transparan dan akuntabilitas.