Ibu Iriana dan Hari Peduli Sampah Nasional

Di sini saya memunguti sampah.

Saya tidak takut sakit.

Saya tidak takut kotor.

Suara Ibu Iriana, ibu negara Republik Indonesia membahana di simposium "Ocean, a Precious Resources for Our lives". Salah satu acara yang diikuti para pendamping permimpin negara-negara G20, dan diselenggarakan di Osaka Jepang, pada 29 Juni 2019

Terdengar berlanggam dan mendayu-dayu. Ibu Iriana menjelaskan mengenai kiprahnya dalam memerangi sampah di Indonesia, negara yang dilaporkan Jenna Jambeck dan teamnya sebagai pencemar lautan dengan sampah, nomor 2 di dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pastinya mengecewakan!

Ditonton berjuta orang di seluruh dunia, Ibu negara Indonesia hanya memberikan presentasi  sekedar "tidak takut kotor dan tidak takut sakit".

Mengingatkan bahwa artis Marshanda, pernah melakukan hal yang sama. Kala itu Caca, nama panggilan Marshanda, yang masih berusia 16 tahun didaulat sebagai duta lingkungan hidup. Dia melakukan aksi pungut sampah di hari ulang tahunnya.

Tapi, .... masa sih 14 tahun kemudian, ketika rakyat Indonesia "dijewer" dengan peristiwa longsornya sampah di TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005, ibu negara masih bicara "tidak takut kotor dan tidak takut sakit"?

Walau ngga kaget juga, karena Presiden Jokowi nampaknya tidak serius menangani sampah nasional.

Nggak percaya? Berikut Buktinya:

Mengangkat (lagi) Menteri yang Gagal

Membuat gerakan "bebas sampah 2020" yang kemudian di koreksi menjadi "menuju bebas sampah 2020" dan dikoreksi kembali menkadi " bebas sampah 2025" , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya, tidak memberikan perubahan yang berarti.

Sampah tetap bertaburan. Sungai Citarum tetap dinobatkan sebagai sungai terkotor karena sistem pembuangan sampah berjalan di tempat.

Semakin parah ketika ternyata KLHK juga tidak menentang impor limbah. Sebagai kementerian yang bertugas menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, harusnya paham, bahwa tindakan preventif lebih murah dan lebih mudah.

Alih-alih menolak kegiatan impor limbah, KLHK malah merestui batas toleransi sebesar 2 %. Padahal sudah tahu diantara impor limbah plastik dan kertas, selalu beserta sampah dan limbah lain. Seperti sampah bekas infus, pampers, jarum suntik, obat, sampai aki bekas (sumber: katadata.co.id)

Jika Ibu Iriana menegaskan bahwa sampah akan merugikan anak cucu. Harusnya KLHK seiya sekata, menolak sampah masuk ke Indonesia. Terlebih sampah domestikpun belum mampu dibereskan KLHK. Undang-undang nomor 18 tahun 2018 mengenai pengelolaan sampah bak macan kertas yang hanya meramaikan diskusi, namun belum pernah diterapkan.

Salah Kaprah dalam "Waste to Energy"

Generasi baby boomers seperti Presiden Jokowi memang selalu mengagung-agungkan teknologi. Seolah, jika suatu mesin ditemukan, maka akan selesailah semua urusan.

Seperti pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Perpres yang mendapat embel-embel kata "percepatan".

Alasannyapun kurang tepat, yaitu: Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Selama sistem "kumpul, angkut, buang" sampah tidak diubah, teknologi secanggih apapun tak akan mengubah sampah berserakan di jalan umum. Timbulan sampah yang banyak ditemukan di lahan kosong, di saluran air dan di area bekas keramaian.

Karena teknologi tidak berlaku tunggal ketika diterapkan di masyarakat. Dibutuhkan adaptasi sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Tanpa itu semua, perilaku membuang sampah tak akan pernah berubah. Masalah sampah akan bertambah rumit seiring pertumbuhan penduduk.

sumber: greeners.co

Perempuan Sebagai Simbol Perubahan

Beruntung, tanpa keteladanan ibu negara, perempuan Indonesia telah maju secara signifikan. Termasuk dalam kepedulian sampah. Penyebabnya, kemungkinan besar disebabkan media yang tak henti mewartakan. Serta organisasi nirlaba, seperti Walhi, YPBB Bandung, Greeneration Indonesia, dan lainnya, yang bertekad tak ingin mengulang terjadinya nyawa terenggut longsoran sampah.

Riak-riak perubahan nampak dari gerakan komunitas, diantaranya  keagamaan seperti Komunitas Kajian Musyawarah (KKM), perkumpulan kajian artis nasional, yang mengimbau anggotanya untuk membawa tumbler air minum pada saat event tertentu.

Demikian juga dengan pengajian lainnya, yang selalu mengingatkan anggotanya untuk membawa tumbler, serta menggunakan piring yang bisa dipakai ulang untuk prasmanan. Gerakan positif yang sama dilakukan oleh pengurus gereja dalam setiap kegiatan diluar ibadah resmi.

Gerakan atas dasar kepedulian, pernah dilakukan Solidaritas Istri Kabinet Bersatu (SIKIB), di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Alm. ibu Ani Yudoyono yang humble dan cerdas, bekerja sama dengan Ibu Okke Rajasa dan para istri menteri Kabinet Bersatu. Gerakan positif yang nampaknya diabaikan Ibu Iriana selama 2 periode pemerintahan suaminya.

Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2020, nampak postingan beberapa blogger perempuan di media sosialnya. Mereka dengan bangga menunjukkan langkah konkret dalam pengurangan limbah. Bahkan mereka telah bergerak menuju circular economy

sumber: pinkbins.com

Circular Economy dan SDGs

Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan SDGs, bersama para pemimpin dunia lain. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Terdapat 17 tujuan dan 169 target di dalam SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Yang hanya bisa terwujud apabila negara penandatangan SDGs memiliki sistem yang menunjang.

Dalam hal pengelolaan sampah, linear economy yang sekarang berlaku di Indonesia, jelas tidak mendukung. Produksi produk tanpa memperhitungkan sampah, hanya akan merupakan pemborosan sumber daya alam.

Karena itu, implementasi circular economy menjadi suatu keharusan. Agar sumber daya alam yang kian menipis digunakan secara bijaksana. Sampahpun berangsur lenyap dari alam. Sampah yang menjadi pencemar dan penyebab, banyak tujuan dan target SDGs sulit terwujud.