Sayangnya dalam Pilpres kali ini Presiden Jokowi seperti menghadapi dilema. Sebab beliau adalah pejabat negara dan juga anggota partai politik bersamaan itu pula beliau adalah seorang ayah dari Mas Gibran Cawapres dari Pak Prabowo yang merupakan Paslon nomor dua.
Aturan yang disinggung tadi memang memberi jaminan kepada presiden untuk berkampanye hanya jika berstatus petahana atau berkampanye untuk pasangan yang berasal dari PDI-Perjuangan yang mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sebagai Paslon nomor tiga.
Akan kacau jika betul-betul Presiden Joko Widodo berkampanye karena jika demikian untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hampir dapat dipastikan terjadi demo besar-besaran, banjir kritikan dan negara menjadi chaos.
Masa-masa menjelang pencoblosan ini sangat tepat jika "Saya tidak berkampanye."Â
Tak Ada Asap Kalau Tak Ada Api : Kontroversi Bansos
Bak gayung bersambut, Jokowi dihujani kritikan setelah memberi pernyataan boleh kampanye. Umpan yang dilontarkan beliau langsung disambut banyak pihak yang khawatir jika jalan panjang demokrasi bangsa ini rusak.
Terasa betul bahwa pernyataan tadi mengundang ragam reaksi. Pak Ganjar sampai memakai perumpamaan sore kedele besok tempe yang mengumpamakan pernyataan presiden yang berubah-ubah.
Belum selesai dengan urusan boleh berkampanye, datang juga masalah Bansos yang gencar dibagikan oleh presiden langsung padahal mendekati pemilu.
Pembagian ini mesti meresahkan beberapa pihak karena takutnya dijadikan media kampanye pada calon tertentu, dimana anak beliau adalah salah satu kontestan dalam Pilpres kali ini.
Bansos itu milik rakyat, jadi sudah benar kalau kembali ke rakyat. Pada pembagian Bansos baru-baru ini Presiden Jokowi tidak didampingi Mensos sehingga menjadi kontroversi.Â
