Prospek Pendidikan di Pakpak Bharat

Pendidikan menjadi indikator penting bagi indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia di Pakpak Bharat termasuk dalam ketegori sedang dengan indeks 66,63, sementara Sumatera Utara 71,18 pada Tahun 2018. Dengan indeks seperti itu Pakpak Bharat berada pada peringkat 28 dari 33 Provinsi di Sumatera Utara. 

Salah satu indikator penting dalam Ideks Pembangunan Manusia itu adalah rata-rata lama sekolah yang pencapaiannya di Pakpak Bharat hanya 8,48 atau setara dengan lulusan SMP. Jadi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama bersekolah masyarakat Pakpak Bharat hanya tamat SMP saja. Sementara pencapaian Provinsi 13,83 atau setara dengan tahun kedua orang duduk di perguruan tinggi.

            Ada dua kategori yang dapat dilakukan untuk memoret pendidikan di Pakpak Bharat yaitu pertama sarana dan prasarana pendidikan serta mutunya. Sarana dan prasarana pendidikan termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan akses masyarakat terhadap mutu pendidikan. 

Kondisi di Pakpak Bharat menunujukkan bahwa keterjangkauan terhadap akses pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan kepada warga untuk bersekolah cukup tinggi. Tetapi dalam hal akses masyarakat terhadap mutu pendidikan masyarakat Pakpak Bharat masih harus berjuang.

Akses Masyarakat terhadap Pendidikan

            Dilihat dari akses masyarakat terhadap Sekolah Menengah sebenarnya sangat cukup bahkan APK (Angka Partisipasi Kasar) Sekolah Menengah 110,11 yang ini berarti  ada siswa di luar usia 16-18 tahun yang masuk sekolah atau orang dari luar Pakpak Bharat bersekolah di Pakpak Bharat. Sementar itu APK SD 105,24, APK SMP 98.80. 

Dilihat dari angka Partisipasi Kasar tingkat SD ini ada siswa yang di luar 7 -12 tahun yang bersekolah atau ada peserta didik dari luar daerah Pakpak Bharat. Sementara pada tingkat Sekolah Menengah Pertama ada sekitar  1,20% usia sekolah 13 sd 15 Tahun yang tidak bersekolah.   Hal ini perlu dicari mengapa belum sampai 100% Angka Partisipasi Kasar  pada tingkat SMP ini.

            Untuk mencapai Angka rerata lama sekolah hingga 12 tahun atau setara dengan tamat SMA sebenarnya Kabupaten Pakpak Bharat sudah berada pada posisi  siap memberikan akses terhadap masyarakat. Sudah cukup tersedia sarana dan prasarana untuk itu, sebagaimana yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel DaftarSMA, SMK dan MA di Pakpak Bharat

Sementara itu dilihat dari kecukupan sarana dan prasarana  juga sangat memadai untuk melangsungkan pendidikan Menengah.  Rasio guru secara keseluruhan per siswa untuk satuan pendidikan SMA 1: 14 dan SMK 1 : 10. Hal ini sudah cukup memadai karena standar yang rasional rasio guru persiswa adalah 1 : 16. Tetapi jika dilihat dari rasio guru PNS per sisw pada satuan pendidikan SMA 1 : 19 dan SMK 1 : 23. Rasio ini menunjukkan bahwa ada kekurangan guru PNS baik di SMA apalagi di SMK.

            Akses pendidikan sekolah menengah bagi masyarakat Pakpak Bharat  sangat cukup dan memadai bahkan berlebih. Hal ini bisa dilihat dari rasio ketersediaan ruang kelas dengan jumlah siswa pada satuan pendidikan SMA 1 : 27, sementara SMK 1 : 21. Hal ini sangat cukup karena rasio standar ruang kelas persiswa adalah 1 : 36 untuk tingkat pendidikan sekolah menengah. 

Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar juga sangat cakup karena rasio yang ada di Pakpak Bharat adala 1 : 16 sementara rasio stadar adalah 1 : 28. Demikian juga pada satuan pendidikan SMP rasio yang ada di Pakpak Bharat 1 : 23 sementar rasio standar 1 : 28. Dilihat dari rasio ruang kelas persiswa seluruh satuan pendidikan di Pakpak Bahrat sangat tinggi memberikan peluang bagi masyarakat untuk bersekolah.

            Jika dilihat dari kondisi sarana parasarana juga cukup baik untuk satuan pendidikan SMA, hanya 10% yang tergolong rusak sedang dan rusak berat sementar untuk satuan pendidikan SMK semuanya dalam kondisi prima.

Akses Masyarkat terhadap Mutu Pendidikan

            Pendidikan bermutu merupakan dambaan setiap warga masyarakat karena hanya dari pendidikan yang bermutulah perubahan terhadap karakter dan prilaku masyarakat akan terjadi.

Mutu pendidikan dipengarui oleh beberapa hal di antaranya Standar Kelulusan, Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan atau Manajemen Biaya, dan Penilaian. Ada pun skor pemetaan mutu pendidikan di Pakpak Bharat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Skor Pemetaan Mutu Pendidikan di Pakpak Bharat Tahun 2018

Dilihat dari skor pemetaan mutu pendidikan ini hanya pada standar Tenaga Pendidik dan Kependikan serta Sarana dan Prasarana di atas rata-rata Nasional untuk satuan pendidikan SMA. Bahan untuk SMK hanya  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan skornya di atas skor rata-rata Nasional. 

Hal itu berarti bahwa Sarana dan Prasarana SMK di Pakpak Bharat masih perlu dibenahi. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mencapai skor di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa guru-guru di Pakpak Bharat sebenarnya cukup kompeten atau potensial professional. Tenaga guru atau pendidik merupakan elemen penting untuk menjaga mutu pendidikan.

            Tenaga Pendidik di Pakpak Bharat pada satuan pendidikan SMA dilihat dari kualifikasi pendidikannya 100% telah memiliki kualifikasi Sarjana atau A IV sementara yang telah bersertifikasi adalah sebesar 60,7%. Yang menjadi tantangan bagi Pakpak Bharat adalah bagaimana upaya agar semua guru-guru atau sbesar 39,7 guru SMA dapat memiliki sertifikasi.  

Sementara pada guru-guru SMK baru sekitar 88,1% yang memiliki kualifikasi S1 atau A IV. Yang menjadi tantangan bagi guru-guru SMK adalah ada sebesar 11,9% lagi yang perlu disarjanakan. 

Guru SMK di Pakpak Bharat selain masih ada yang belum memmenuhu standar Renaga Pendidik dan Kependidikan juga dihadapkan pada tantangan sertifiksi yang relative masih kecil. Baru sekitar 48,4 % guru-guru SMK yang memiliki sertifikasi pendidik dan ada sekitar 51,6% yang masih harus disertifikasi.

            Untuk menentukan mutu pendidikan itu selain kaulifikasi dan sertifikasi guru juga ditentukan oleh sarana dan prasarana. Hal ini sudah cukup memadai di Pakpak Bharat. Hanya standar "Isi" yang terkait dengan pengelolan kurikulum dan standar "proses" yang terkait dengan proses belajar mengajar yang keduanya masih di bawah rata-rata Nasional perlu menjadi perhatian di Pakpak Bharat.

            Hal itu berdampak kepada prestasi siswa. Prestasi peserta yang diukur dari hasil Ujuan Nasional terlihat di Pakpak Bharat masih rendah. Hasil Ujian Nasional pada tingkat SMP hanya 44,95 sementarara rata-rata di tingkat Provinsi adalah 49,48. 

Untuk SMA IPA rata-rataa 45,28 sementara Provinsi  48,74, sedang SMA IPS rata-rataa 42,49 sementara Provinsi 44,23. Hasil ujian SMK rata-rata 40,67 sementara Provinsi 42,76. Semua pencapaian prestasi ini masih di bwah rata-rata Provinsi sehingga untuk meningkatkannya masih perlu memacu kinerja guru-guru untuk memperhatikan standar isi dan proses.

Beriringan dengan standar kelulusan itu,  hasil akreditasi sekolah yang juga sebagai penentu mutu pendidikan masih perlu berjuang lebih keras lagi. Di tigkat SD dari 58 unit SD belum ada sekolah yang mendapat peringkat A, sementara peringkat B 63,8%, dan peringkat C 34,5% sementara itu ada sekitar 1,7% belum terakreditasi. 

Sementara itu dari 26 SMP baru sekitar 11,5% yang mendapat peringkat A, 57,7 % mendapat peringkat B, sedangkan peringkat C ada sebesar 30,8%. Dari 6 Unit SMA yang mendapat peringkat A hanya 20% dan peringkat B  80%. Pada SMK, ada 25% peringkat A, 25% peringkat B dan 50% belum terakreditasi.

            Jadi akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu di Pakpak Bharat masih dalam perjuangan karena dari pemetaan mutu masih baru dua  atau tiga standar pendidikan di atas rata-rata nasional. Namun dilihat dari sarana dan prasarana Sekolah yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi warga masyarakat sudah cukup memadai. 

Peningkatan mutu pendidikan pada masyarakat Pakpak Bharat perlu diikuti dengan pembiayaan. Anggaran Pendidikan tahun 2019 adalah sebesar  9,57% dari 574,27 M atau peringkat 28 dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumut. Anggaran Pendidikan ini memang terlalu kecil jika dilihat dari keharusan 20% yang ditentukan oleh perundang-undangan.

*Penulis adalah Dosen Pascasarjana Unimed