Merawat Ingatan, Menolak Lupa Pemekaran Pakpak Bharat

Sejak era kolonial hingga berdirinya Kabupaten Dairi tahun 1964, dan sebelum jatuhnya orde baru tahun 1998. Etnik Pakpak mengalami marginalisasi atau deprivasi bidang politik, ekonomi dan sosiokultural maupun ekskusi agama. 

Bagaimanapun juga deprivasi, marginalisasi dan ekskusi berlangsung lama, memicu munculnya keprihatinan pada etnik Pakpak pada waktu itu. Deprivasi, marginalisasi dan ekskusi ini lah yang menggiring adanya diskusi berkelanjutan ditengah-tengah masyarakat Pakpak. 

Walaupun awal-awalnya dilakukan secara sporadis tidak terstruktur  (intelektual etnik Pakpak). Namun, secara perlahan melanjut ke kolaborasi/konsolidasi intelektual Pakpak dan organisasi internal etnik Pakpak, konsolidasi lintas etnik dan lintas agama serta konsolidasi multi lintas (intelektual Pakpak, organisasi etnik Pakpak, lintas teritorial, lintas agama dan lintas partai) konsolidasi seperti ini diharapkan mampu mengarahkan warga etnik Pakpak pada pencapaian kepentingannya. 

Namun, pada waktu perjuangan maupun kolaborasi/konsolidasi diskusi internal jarang dilakukan, karena keterbatasan sumberdaya etnik Pakpak. Hingga perjuangan pada tahap ini berujung pada kegagalan. Dukungan dari pihak penguasa lokal maupun dukungan dari warga etnik Pakpak, lintas agama, lintas teritorial, dan lintas partai belum sepenuhnya  menyatukan persepsi untuk menggalang persatuan akibat jarangnya konsolidasi tadi.

Terpilihnya MP. Tumanggor sebagai bupati Dairi tahun 1999, mengahiri ketidakpastian politik yang membuat gusar hati orang-orang Pakpak. MP. Tumanggor menjadi tumpuan harapan orang Pakpak untuk meneruskan pendahulunya sebagai patron politik, yang melindungi kepentingan kelompok etnis Pakpak. 

Dilantiknya MP. Tumanggor jadi bupati Dairi nampaknya memang membawa rezeky, keleluasaan bupati pun semakin dipermudah untuk membangun daerah sejak terbitnya Undang-undang NO. 22 tahun 1998 tentang pemerintah daerah yang memberi peluang lebih besar kepada masyarakat etnik untuk mengajukan pendapat, usul-usul tentang pemekaran maupun penggabungan daetah. Benar saja, pada awal masa pemerintahannya daerah Simsim mendapat perhatian khusus. Diskusi keprihatinan etnik Pakpak pun semakin gencar dilakukan.

Pada awal-awal diskusi dilakukan, wacana yang berkembang di masyarakat menyangkut dua hal, pertama adanya ide dan wacana memekarkan kabupaten Dairi, dan kedua adanya ide dan wacana mengganti nama kabupaten Dairi, menjadi kabupaten Pakpak. 

Namu, wacana yang kedua setelah dilakukan diskusi mengingatkan memori lama, karna pada masa pemerintahan kabupaten Tapanuli ide itu tidak  berhasil di lakukan karn tidak di akomodir pemerintahan pada saat itu.

Selain itu, disela-sela pembahasan kedua wacana di atas, muncul juga wacana untuk melebur seluruh wilayah tanah Pakpak (Suak) Boang, Kelasen, Pegagan, Kepas, dan Simsim. Yang kemudian kelima Suak tersebut dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten dan akhirnya akan di buat menjadi satu provinsi yang disebut dengan provinsi Pakpak Raya.

Namun, bupati MP. Tumanggor pada saat itu cenderung lebih mengakomodir pemekaran kabupaten Dairi menjadi menjadi kabupaten Pakpak Bharat. Pada saat itu, bupati memberikan sinyal persetujuan pada pembentukan kabupaten baru di wilayah Suak Simsim. Sementara, rencana pembahasan provinsi Pakpak Raya adalah cita-cita pada jangka panjang , karnanmasih perlu banyak waktu yang harus di butuhkan untuk mengkaji itu.

Ide dan wacana pemekaran pun semakin bergemuruh pada Kongres Rakyat Simsim tanggal 22 Juni 2002 di Sukarame. Kegiatan ini di inisiasi oleh lembaga Konsultasi Perencanaan Pembangunan (LKPP-Indonesia) yang dipimpin oleh Muda Banurea. Selain itu, dikalangan birokrat kantor bupati juga dibentuk arisan Keluarga Pakpak yang diketuai oleh Hotman Capah. 

Anggota arisan tersebut kebanyakan adalah PNS di lingkungan kantor bupati Dairi termasuk MP. Tumanggor, kegiatannya adalah berkumpul secara bergiliran di rumah anggota dan berdiskusi tentang berbagai hal tentang pembanguan termasuk soal pemekaran. 

Diskusi-diskusi lain juga di lakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat Pakpak, oragnisasi pemuda Pakpak, lintas agama, lintas partai dan lintas teritorial. Dukungan moral dan sosial pun hadir dari seluruh masyarakat Pakpak Silima Suak.

Berikut di uraikan gagasan, alasan, tujuan dan proses yang di lalaui hingga tercapainya pemekaran Dairi.

Pasca di Lantik menjadi bupati Dairi MP. Tumanggor banyak melakukan kunjungan ke wilayah kecamatan, untuk melakukan pemetaan secara internal dan eksternal kondisi-kondisi yang ada, khususnya keberadaan orang Pakpak. 

Disela-sela kunjungannya terlintas dalam pikiran beliau, di Sumatera Utara ada beberapa nama kabupaten yang terkait dengan nama daerah atau suku bangsa, seperti kabupaten Karo, kabupaten Simalungun, kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk kabupaten Dairi. 

Umumnya masyarakat etnis yang tinggal di wilayah kabupaten tersebut cukup berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik aspek sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Berbeda dengan kabupaten Dairi yang menjadi kabupatennya warga Pakpak. Dari pemetaan yang dilakukan warga Pakpak lebih tertinggal dibandingkan etnis lain.

Misalnya, dari segi jumlah penduduk populasi warga Pakpak pada tahun lima puluhan dan enam puluhan mungkin jumlahnya 60%, pada tahun-tahun berikutnya bisa saja menjadi lebih sedikit.

Dari segi ekonomi dilihat dari penguasaan pasar, pertokoan dan lain-lain hanya segelintir orang Pakpak saja yang menguasainya. Bahkan dalam sektor pertanian pun masih jauh ketinggalan, Dibandingkan dengan etnis lain.

Di lihat juga dari segi politik/birokrasinya baik eksekutif maupun leglislatif. Warga etnis Pakpak masih tergolong sangat minoritas yang Pegawai Negeri Sipil dan menduduki posisi-posisi strategis.

Dilihat juga dari pendidikan hal ini juga sangat memprihatinkan dimana minimnya warga Pakpak yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hingga membuat minimnya intelektual Pakpak.

Hal ini lah yang tidak di inginkan oleh beliau dan mungkin juga sebagian besar warga Pakpak dimana pun berada. Untuk itu beliau berkesimpulan solusi ideal untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Pakpak adalah dengan memekarkan kabupaten Dairi.

Cita-citanya dan bersama masyarakat Pakpak untuk kabupaten yang akan terbentuk tersebut, akan lebih baik dari kabupaten induk, dengan beberapa strategi dan trobosan pembangunan yang akan di programkan dan direncanakan, sebagai berikut:

1. Dalam hal politik untuk melahirkan pemimpin baik di jajaran eksekutif maupun legislatif yang di pimpin oleh orang Pakpak itu sendiri. Dengan mengedepankan musyawarah menuju mufakat bersama tokoh-tokoh masyarakat.

2. Dalam hal penataan kota dengan tanah yang luas diharapkan adanya pembangunan pasar yang layak untuk distribusi ekonomi, dan kantor-kantor misalnya, kantor Dandim, kantor Polres, kantor Kejaksaan, dan  kantor Pengadilan.

3. Pembangunan ekonomi khususnya pertanian penyediaan alat pertanian dan bibit pertanian kepada petani dan dibagikan secara gratis.

4. Pembangunan pada sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa penuh setiap tahunnya. Apalagi jurusan-jurusan yang warga Pakpak masih belum ada mengambil jurusan tersebut, seperti kedokteran, ekonomi, hukum, teknik, pertanian, dan ilmu sosial.  

Berkat cita-cita bersama ini Kesadaran etnik Pakpak sebagai orang Pakpak semakin menguat di bawah kepemimpinan MP. Tumanggor. Dukungan mengalir dari hampir semua elemen masyarakat Pakpak dan diluar Pakpak. 

Masyarakat Pakpak akhirnya saling bahu-membahu berkontribusi terhadap pemekaran, masyarakat Pakpak banyak memberikan masukan dan ide-ide melalui perwakilan-perwakilan komite-komite yang di akomodir dalam satu kepanitiaan. 

Komite pemekaran inilah yang bekerja untuk menghasilkan satu karya yang besar yaitu kabupaten Pakpak Bharat. Komite pemekaran kabupaten Dairi dibantu oleh tim ahli yang ditunjuk dari kalangan perguruan tinggi yaitu Mutsyuhito Solin dan seorang anggota DPRD Azis Angkat, kedua orang tersebut bertugas mengevaluasi draft usulan yang telah disiapkan oleh para staf bupati yang di komandoi oleh asisten I Drs. Tigor Solin. 

Mereka secara sengaja di tunjuk dengan alasan lebih mengerti tentang undang-undang dan peraturan-peraturan menyangkut pemerintah daerah umumnya dan persyaratan pemekaran khususnya. Namun hampir semua informan menyatakan sutradara pemekaran adalah MP. Tumanggor.

Akhirnya dengan serangkaian proses yang panjang dan harus mematuhi peraturan yang ada, serta jerih payah semua elemen yang berperan untuk pemekaran Pakpak Bharat. Kerja keras ini pun membuahkan hasil dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Nias Selatan, kabupaten Pakpak Bharat, kabupaten Humbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara.

Berkat perjuangan tokoh-tokoh pemekaran, kita bisa merasakan kenikmatan yang kita cicipi sekarang ini ditambah kabupaten Pakpak Bharat. Itulah sepenggal perjalanan panjang untuk melahirkan kabupaten Pakpak Bharat yang kita cintai ini. 

Masih banyak lagi yang harus kita gali semangat-semangat pemekaran, khususnya kita generasi muda. Mari kita pelajari kembali sejarah-sejarah dan cita-cita perjuangan itu, agar kita tidak lupa akan tetesan keringat dan ide pemikiran mereka.

Akhir kata mengutip pepatah Ir. Soekarno "JAS MERAH (Jangan sesekali melupakan sejarah)".
Njuah-njuah banta Karina.