Tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tingginya harga tiket pesawat bukan karena adanya kartel.
Menurut Wapres yang berlatar belakang pengusaha itu ,kenaikan tarif tiket pesawat disebabkan oleh adanya persaingan tidak sehat antar maskapai yang sebelumnya berlomba menjual tiket penerbangan dengan harga murah (Harian Waspada Medan, 13/2/2019).
Jusuf Kalla menjelaskan, menjual tiket penerbangan komersial dengan harga murah memang menguntungkan dengan mendapat banyak penumpang.
Namun keuntungan itu hanya berlaku dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang akan timbul berbagai masalah yang dihadapi oleh maskapai penerbangan itu .
Kalla menjelaskan, sejumlah maskapai berbiaya murah akhirnya menutup perusahaan karena tidak lagi mampu membayar biaya operasional.
Ia juga memberi contoh beberapa perusahaan penerbangan berbiaya murah yang akhirnya menutup perusahaannya itu seperti, Batavia, Adam Air, Merpati, dan Mandala.
Selanjutnya Kalla mengatakan akibat persaingan usaha tidak sehat itu ,industri transportasi udara Indonesia didominasi antara lain dua perusahaan besar ,yakni PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Lion Mentari Airlines. Adapun Pemerintah ada pada posisi sebagai regulator.
Kemudian Wapres menyarankan ,untuk menghindari kepanikan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga tiket pesawat, ia meminta seluruh perusahaan penerbangan untuk duduk bersama dan menentukan biaya tetap operasional.
Muncul pertanyaan, andainya maskapai penerbangan itu duduk bersama, bisakah mereka menyetujui sebuah formula sehingga tarif penerbangan tidak lagi tinggi?
Apakah tidak sebaiknya, Pemerintah sebagai regulator lah yang mengajak maskapai itu untuk duduk bersama dan kalau diperlukan Pemerintah dapat "memaksa" para maskapai itu untuk mengambil kata sepakat tentang tarif ideal yang tidak memberatkan masyarakat.
Menurut pendapat saya ,sudah tiba masanya Pemerintah turun tangan karena tarif penerbangan yang tinggi ini sudah mulai meresahkan masyarakat.
