Disebutkan juga kalau kuenya tidak besar, apa yang akan dibagi-bagi. Seingat saya dimasa itu telah terjadi perdebatan akademik yang mengkritisi kebijakan memperbesar "kue pembangunan" itu ,karena dikhawatirkan kebijakan pembangunan yang demikian akan menumbuhkan kesenjangan  pendapatan antar daerah dan juga kesenjangan pendapatan diantara sesama warga bangsa .
Tidak salah kalau menafsirkan, memperbesar "kue pembangunan" diartikan sebagai memperbesar Gross National Product ( GNP) .Sesudah GNP besar ,barulah dapat dilakukan "pemerataan pembangunan" dengan asumsi akan terjadi "efek menetes kebawah".
Para pengeritik kebijakan yang demikian menawarkan kebijakan lain .Menurut pendapat ini ,yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan kecerdasan bangsa yang sering juga kita sebut sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia .Pendukung kebijakan ini menginginkan agar proritas pembangunan bertumpu pada peningkatan " Physical Quality of Life Index" .
Pada kenyataan nya Pemerintah Orde Baru lebih cenderung kepada kebijakan " memperbesar kue pembangunan itu". Untuk itu lahirlah berbagai  kebijakan seperti pemberian konsesi hutan kepada pengusaha tertentu .Hutan  dibabat kemudian dieksport keluar negeri dengan dalih untuk memperoleh devisa.
Pemerintah juga sangat welcome dengan investor asing karena diyakini dengan investasi itu ,pembangunan di negeri ini akan semakin cepat. Kran pertama yang dibuka untuk investor asing itu antara pemberian Ijin untuk Freeport untuk mengolah hasil tambang di Papua.
Dalam masa itu terlihat adanya beberapa pengusaha yang memperoleh perlakuan khusus sehingga tidak dapat dikesampingkan kesan, terjadinya monopoli oleh pengusaha tertentu untuk bidang tertentu. Sejalan dengan berjalannya waktu maka mulailah terasa ada kesenjangan pendapatan yang makin dalam diantara sesama warga bangsa .
Untuk pembangunan negeri ini ,Pemerintah juga mengadakan pinjaman dalam skala besar kepada badan - badan keuangan internasional .Beberapa negara juga menghimpun sejumlah dana yang dikoordinir oleh IGGI atau Inter Governmental Group on Indonesia .
Kita tidak tahu apakah kebijakan yang seperti ini yang disebut Prabowo sebagai arah  yang " keliru " itu. Untuk saya ,pernyataan mantan Pangkostrad itu berkaitan dengan arah pembangunan yang keliru itu cukup mengejutkan juga ,karena selama ini dari beberapa narasi yang berasal dari kubu capres 02 ,justru memuji berbagai kebijakan pembangunan dimasa Orde Baru .
Untuk saya ,pernyataan capres 02 itu mengejutkan juga karena parpol Berkarya yang diidentikkan dengan keluarga Cendana merupakan salah satu parpol pendukung Prabowo - Subianto- Sandiaga Uno. Partai ini dalam berbagai kesempatan juga mengungkapkan keinginannya agar pembangunan Indonesia meniru pembangunan dimasa Orde Baru .
Dalam hati saya bertanya ,apakah partai ini tidak merasa kecewa dengan pernyataan Prabowo yang pernah menjadi bahagian keluarga Cendana itu? Sampai sekarang memang belum terdengar berita bahwa Partai Berkarya menyesalkan pernyataan capres 02 itu .Yang terdengar justru rasa kecewa dari petinggi Partai Demokrat.
Berkaitan dengan pidato Prabowo pada ulang tahun ke-20 FSPMI tanggal 6 Pebruari 2019 itu ,Amir Syamsudin , Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyesalkan pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia sudah salah arah sejak era Orde Baru ( Kompas.com).
