Pada 1944 posisi Jepang pada perang Asia Timur Raya mulai terjepit. Bala tentaranya mulai terpukul di beberapa front pertempuran. Pasukan negara Matahari Terbit mulai kewalahan menghadapi pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur yang legendaris itu.
Jenderal cerdas nan tampan sekaligus angkuh yang populer dengan kata-katanya "I Shall Return"--sebuah penggambaran tekad akan menguasai kembali beberapa pulau di Asia Pasifik yang sudah ditaklukkan Jepang--bersama pasukannya berhasil membuat pasukan para lawan kedodoran dan beberapa wilayah strategis lepas dari penguasaan tentara Jepang.
Dengan posisi yang semakin melemah di berbagai front perang, tanggal 7 September 1944, di depan Parlemen Jepang, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan "merdeka".
Kuat dugaan janji yang demikian bertujuan untuk menarik simpati penduduk dan tokoh-tokoh bangsa yang negerinya mereka duduki atau yang mereka jajah.
Pada akhir 1944 posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya karena pasukan sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti Papua Nugini, Kepulauan Salomon, bahkan Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Negara Matahari Terbit itu.
Untuk menindaklanjuti pernyataan Perdana Menteri Koiso itu pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang yang menguasai Jawa, Letnan Jenderal Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Sesudah melalui proses yang panjang, kemudian BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945. Keanggotaannya berjumlah 67 orang yang diketuai oleh Dr.K.R.T. Radjiman Widiodiningrat. Pada badan itu ada 7 orang anggota berkebangsaan Jepang tetapi tidak punya hak suara.
Badan ini bergerak cepat dan pada 29 Mei-1 Juni 1945 mereka mengadakan sidang yang antara lain membahas dasar negara Indonesia yang akan berdiri nanti.
Pada sidang tanggal 1 Juni, Bung Karno berpidato menguraikan pandangannya tentang dasar negara yang kemudian dinamakannya Pancasila. Perserta sidang menyetujui gagasan dan pandangan Sukarno itu.
Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.
Panitia ini diketuai oleh Ir.Sukarno dengan Wakilnya Hatta dan mempunyai tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
