BPIP "Tidak Disukai" karena Gajinya Besar atau Dianggap Pro Jokowi?

Kembali kepada yang dinyatakan sebelumnya ,penghasilan per bulan ketua dan anggota dewan pengarah cukup besar dan karenanya dikritik tetapi besaran penerimaan anggota DPR RI maupun anggota DPRD tidak dikritik. Kalau mau fair tentu penghasilan yang demikian harus dikritik juga. Mungkin akan ada yang menyebut anggota legislatif itu kan cukup lelah memperjuangkan nasib rakyat karenanya mereka wajar diberi penghasilan yang besar. 

Sedangkan ketua dan anggota BPIP kerjanya hanya " ongkang ongkang " saja. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya ,benarkah anggota parlemen sudah sedemikian hebatnya memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga mereka layak diberi penghasilan besar? Tentu masing masing kita lah yang dapat menjawab pertanyaan ini.

Kemudian terhadap pendapat yang menyatakan BPIP tidak diperlukan tentu hak setiap orang lah untuk berpendapat. Tetapi kalau saya melihat kehadiran badan ini perlu karena sudah lama kita merasakan semakin lunturnya nilai nilai Pancasila sekarang ini.

Dengan berbagai pendapat yang demikian saya jadi berpikir, apakah kritikan tentang besaran penghasilan BPIP itu murni karena besaran penghasilan mereka atau karena menganggap BPIP tidak diperlukan atau karena alasan lain.

Saya berpendapat ada kritik yang dimunculkan berkaitan dengan politik yang mulai memanas. Kita tahu bahwa yang duduk di Dewan Pengarah BPIP itu adalah tokoh tokoh yang juga punya pengaruh di masyarakat .Karenanya muncul kehawatiran tokoh tokoh ini sudah " digalang " Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya pada pilpres.

Kalau benar ada kehawatiran yang demikian maka BPIP dan Dewan Pengarahnya diserang agar tokoh tokoh yang ada itu kehilangan kredibilitasnya di masyarakat.
Hal yang demikian dalam pandangan saya bisa saja terjadi.

Salam Pancasila!