Posisi Golkar dibawah Gerindra tentulah sebuah situasi yang tidak baik untuk partai yang didirikan tahun 1964 itu.
Menyadari hal tersebut maka menjelang dan pada Munaslub ,Airlangga Hartarto mengusung thema besar " Golkar Bersih".
Sekarang Airlangga telah diberi amanah untuk memimpin partai .Karenanya anggota partai dan juga masyarakat menunggu sejauhmana langkah ketua umum baru untuk mewujudkan Golkar Bersih dimaksud. Sekurang kurangnya ada dua makna yang termaktub dalam keinginan mewujudkan Golkar Bersih .
Makna pertama ialah menyusun kepengurusan partai yang harus terdiri dari pribadi pribadi yang bersih.Artinya kepengurusan baru tidak boleh diisi oleh mereka yang pernah tersangkut dalam masalah hukum dan juga tidak berada pada posisi yang diperkirakan akan tersangkut dengan masalah hukum.
Menurut pendapat saya untuk mewujudkan hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk ketua umum baru.
Dalam penyusunan kepengurusan inilah ujian pertama terhadap integritas sosok yang masih menjabat sebagai  menteri pada kabinet Jokowi itu.
Memang kewenangan Airlangga Hartarto untuk menyusun pengurus cukup besar karena ia diberi mandat penuh oleh Munaslub sebagai formatur tunggal.
Sepanjang yang diketahui ,sangat jarang terjadi pada Golkar ,seorang ketua umum terpilih yang juga bertindak sebagai formatur tunggal.
Oleh karena pada tubuh partai juga ada " kubu kubuan" maka diperlukan kerja ekstra keras  dari Airlangga untuk melakukan lobi lobi serta memberi argumentasi yang logis kepada masing masing kubu apabila ada aspirasinya yang tidak terpenuhi oleh karena nama yang diajukan dinilai kurang bersih.
Airlangga sendiri  mengakui sekarang ini kantongnya sudah penuh dengan berbagai nama yang diajukan oleh berbagai pihak untuk didudukkan pada kepengurusan partai.
Tentulah menyaring dan memilah nama tersebut terutama dengan menggunakan ukuran bersih dari kasus hukum merupakan tugas yang tidak ringan bagi ketua umum baru.
Kemudian makna kedua ,bagaimana Airlangga Hartarto menyikapi keberadaan Golkar pada pansus hak angket KPK.
Dari sisi internal partai dan juga dari suara yang dikemukakan publik sudah muncul keinginan agar Golkar tarik diri dari pansus KPK .
Banyak kalangan berpendapat keberadaan pansus itu sendiri " illegal" sehingga tidak perlu dipertahankan.
Tetapi kalau dicermati, kehadiran dan keberadaan pansus justru muncul dari semacam " solidaritas " diantara sesama parpol termasuk partai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
