Ekonomi Digital Sebagai Solusi Keberlangsungan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Stigma perempuan sebagai satu-satunya pengemban peran domestik pun sangat membebani perempuan. Beban kerja mengurus anak dan rumah tangga selama 24 jam 7 hari tanpa digaji memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dari sisi ekonomi. Alfanya keterlibatan laki-laki dalam tugas-tugas rumah tangga tak jarang menimbulkan tekanan psikis perempuan, sebaliknya perempuan terkadang juga harus ikut menanggung beban ekonomi karena adanya tuntutan hidup melebihi yang dapat dihasilkan suami.

Sebagian besar perempuan usia produktif mengalami hambatan dan dilema dalam meningkatkan taraf hidupnya, hambatan-hambatan yang dijumpai baik secara legal, struktural, dan kultural tersebut semakin memperdalam ceruk tingkat kesejahteraan perempuan. Ekonomi formal yang selama ini menjadi harapan nyatanya masih belum bisa mengakomodir posisi perempuan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu instrumen ekonomi yang lebih fleksibel bagi perempuan dan ekonomi digital adalah jawabannya.

Disadur dari bi.go.id, dalam seminar nasional yang bertajuk "Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth" (yang merupakan rangkaian dari kegiatan Presidensi G20), Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menekankan bahwa digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif.

Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didukung data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil (Kemenkop UKM) bahwa 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro adalah perempuan. Untuk usaha kecil, 56 persen dari 193 ribu adalah perempuan. Sementara itu untuhk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu dioperasikan oleh perempuan. UMKM sendiri menyumbang sebesar 60 persen dari total ekonomi Indonesia dan 97 persen dari sisi penciptakan dan penyerapan lapangan kerja.

Komitmen pemerintah terhadap UMKM terlihat dari masifnya dukungan yang diberikan, antara lain melalui kemudahan izin berusaha, bantuan modal, akses pembiayaan, pelatihan, dan lain-lain. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan insfrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia yang dibarengi dengan literasi digital terhadap perempuan. UMKM dengan platform digital inilah yang nantinya diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi zaman dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi.

Meskipun menurut beberapa penelitian, terjadi kesenjangan penggunaan teknologi antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, namun dengan literasi teknologi yang tepat guna dan sasaran akan memunculkan banyak usaha berbasis teknologi digital yang digawangi oleh perempuan.

Selain perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang juga membutuhkan perhatian lebih. Secara statistik, jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2021 adalah 64,92 juta jiwa atau 23,90 persen dari total keseluruhan penduduk. Jumlah ini akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh pemuda karena semakin langkanya lapangan kerja akibat dari menurunnya tingkat investasi, iklim usaha yang tidak stabil, lemahnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketatnya tingkat persaingan antar pencari kerja.

Penyandang disabilitas usia produktif juga patut menjadi perhatian karena menurut data BPS hanya sekitar 7,6 juta saja yang bekerja. Jauh di bawah jumlah keseluruhan penyandang diabilitas yang mencapai 17 juta pada tahun 2022 ini. Dengan kondisi yang mereka alami akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di sektor formal, meskipun beberapa tahun terakhir ada posisi pekerjaan tertentu di sektor pemerintahan pusat dan daerah yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, tidak serta merta meng-cover keseluruhan jumlah disabilitas yang ada.

Mengingat begitu vitalnya peran ekonomi digital sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi, maka dibutuhkan upaya bersama untuk mewujudkan digitalisasi di sektor ekonomi. Oleh karena itulah, sebagai Pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia mencanangkan "transformasi digital" sebagai salah satu dari tiga agenda utama pembahasan. Melalui transformasi ekonomi digital, diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi kelompok rentan (perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas).