Ekonomi Digital Sebagai Solusi Keberlangsungan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Tahun ini, Indonesia tercatat sebagai pemegang Presidensi Group of 20 (G20) 2022, yaitu kerjasama multilateral yang sebagian besar anggotanya merupakan pemegang kekuatan ekonomi terbesar di dunia.  Serah terima secara resmi telah dilaksanakan pada KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 yang lalu. Sementara itu, Indonesia akan mengetuai berbagai pertemuan tingkat menteri dan deputi, kelompok kerja, dan engagement group selama setahun terhitung sejak 01 Desember 2021. Sebagai puncaknya, akan diselenggarakan pertemuan para kepala negara atau pemerintahan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

Mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia mengajak seluruh negara di dunia untuk bahu-membahu bangkit dari keterpurukan akibat hantaman pandemi Covid-19. Mengingat dunia saat ini masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang membawa imbas multisektor, kerjasama dan solidaritas global mutlak dibutuhkan. Untuk itulah, Indonesia menerapkan prinsip inklusivitas dan leave no one behind, Indonesia membawa visi kebermanfaatan bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, termasuk kelompok masyarakat rentan (undeserved community), baik dari negara anggota maupun negara bukan anggota.

Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Transmisi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat cepat menyebabkan pemerintah harus bergerak ekstra cepat dalam mencegah dan mengendalikan penyebarannya. Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan identifikasi pertama kasus Covid-19 pada tanggal 02 Maret 2020, berbagai kebijakan diambil pemerintah, salah satunya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun memiliki perbedaan mendasar terkait wewenang, cakupan wilayah, dan keketatan, namun secara prinsip kedua instrumen kebijakan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Tidak hanya pada sektor kesehatan, Covid-19 juga membawa dampak negatif yang signifikan pada sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Di bidang ekonomi, kontraksi ekonomi terjadi imbas dari penerapan PSBB dan PPKM. Menurut data BPS, pada tahun 2020 kontraksi ekonomi Indonesia mencapai minus 2,07. Kontraksi ekonomi kala itu diakibatkan oleh adanya penurunan signifikan di beberapa komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor.

Di sisi lain, ekonomi digital menunjukkan progress yang berarti di masa pandemi Covid-19. Hal ini tak lain karena sebagian besar aktivitas masyarakat migrasi ke dalam jaringan (internet), tak terkecuali aktivitas ekonomi. Kegiatan jual beli misalnya, yang dahulu menuntut pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan komputer dan handphone dari rumah. Tuntutan untuk dapat bertahan di tengah himpitan kebutuhan hidup selama pandemi mendorong masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas yang bersifat ekonomis tanpa meninggalkan rumah.

Ekonomi Inklusif bagi Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sejatinya, perempuan sebagai bagian dari warga negara harus ikut aktif dalam pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh sumber daya yang ada, tanpa memandang ras, agama, gender, maupun usia.  Jumlah perempuan di Indonesia yang mencapai 49,5 persen bukanlah jumlah yang sedikit, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, terutama sektor ekonomi.

Laporan McKinsey Global Institutes pada tahun 2016 menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender akan meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) sebesar US$12 triliun atau 11 persen  pada tahun 2025 secara global. Hasil penelitian ini menarik perhatian para pemimpin negara atau pemerintahan di dunia, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menggalakkan peran serta perempuan dalam kegiatan ekonomi di negara masing-masing. Demikian juga berbagai kerja sama antar negara yang beberapa tahun terakhir banyak menyoroti keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebut saja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu dari tujuh belas tujuan yang diberlakukan secara global melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara itu, Group of Twenty (G20) dan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) telah meratifikasi agreement berkaitan dengan peran serta perempuan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Namun, tidak dapat dipungkiri, masih tumbuh suburnya ketidaksetaraan gender yang memandang perempuan sebagai warga negara second class akan menjadi penghambat yang sangat berarti, mengingat menghapuskan budaya patriarki di masyarakat tidaklah semudah membalikkan kedua tangan. Preseden buruk tak jarang diterima perempuan yang bekerja atau berkarya di luar rumah. Setali dua uang, pemahaman agama yang dangkal tak jarang dijadikan landasan tak mendasar budaya patriarki ini. Menurut data International Labour Organization (ILO) dan Gallup, 34 persen laki-laki dan 30 persen perempuan dari populasi dunia masih memegang kepercayaan kultural bahwa perempuan tidak semestinya bekerja di luar rumah. Sehingga, literasi kesetaraan gender sangat dibutuhkan.

Di pasar tenaga kerja sendiri banyak ditemukan kebijakan yang tidak berpihak kepada tenaga kerja perempuan, sehingga kebanyakan perempuan bekerja di sektor informal yang identik dengan upah rendah, lingkungan kerja yang tidak aman atau tidak sehat, serta tidak memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Menurut data International Labour Organizatation (ILO), di negara berkembang seperti Indonesia, hampir 90% perempuan bekerja di sektor informal. Hal ini kemudian berbuntut pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, penurunan kesejahteraan hidup perempuan, dan pada akhirnya membawa dampak pada hasil pembangunan yang tidak maksimal.

Stigma perempuan sebagai satu-satunya pengemban peran domestik pun sangat membebani perempuan. Beban kerja mengurus anak dan rumah tangga selama 24 jam 7 hari tanpa digaji memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dari sisi ekonomi. Alfanya keterlibatan laki-laki dalam tugas-tugas rumah tangga tak jarang menimbulkan tekanan psikis perempuan, sebaliknya perempuan terkadang juga harus ikut menanggung beban ekonomi karena adanya tuntutan hidup melebihi yang dapat dihasilkan suami.

Sebagian besar perempuan usia produktif mengalami hambatan dan dilema dalam meningkatkan taraf hidupnya, hambatan-hambatan yang dijumpai baik secara legal, struktural, dan kultural tersebut semakin memperdalam ceruk tingkat kesejahteraan perempuan. Ekonomi formal yang selama ini menjadi harapan nyatanya masih belum bisa mengakomodir posisi perempuan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu instrumen ekonomi yang lebih fleksibel bagi perempuan dan ekonomi digital adalah jawabannya.

Disadur dari bi.go.id, dalam seminar nasional yang bertajuk "Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth" (yang merupakan rangkaian dari kegiatan Presidensi G20), Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menekankan bahwa digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif.

Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didukung data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil (Kemenkop UKM) bahwa 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro adalah perempuan. Untuk usaha kecil, 56 persen dari 193 ribu adalah perempuan. Sementara itu untuhk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu dioperasikan oleh perempuan. UMKM sendiri menyumbang sebesar 60 persen dari total ekonomi Indonesia dan 97 persen dari sisi penciptakan dan penyerapan lapangan kerja.

Komitmen pemerintah terhadap UMKM terlihat dari masifnya dukungan yang diberikan, antara lain melalui kemudahan izin berusaha, bantuan modal, akses pembiayaan, pelatihan, dan lain-lain. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan insfrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia yang dibarengi dengan literasi digital terhadap perempuan. UMKM dengan platform digital inilah yang nantinya diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi zaman dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi.

Meskipun menurut beberapa penelitian, terjadi kesenjangan penggunaan teknologi antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, namun dengan literasi teknologi yang tepat guna dan sasaran akan memunculkan banyak usaha berbasis teknologi digital yang digawangi oleh perempuan.

Selain perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang juga membutuhkan perhatian lebih. Secara statistik, jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2021 adalah 64,92 juta jiwa atau 23,90 persen dari total keseluruhan penduduk. Jumlah ini akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh pemuda karena semakin langkanya lapangan kerja akibat dari menurunnya tingkat investasi, iklim usaha yang tidak stabil, lemahnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketatnya tingkat persaingan antar pencari kerja.

Penyandang disabilitas usia produktif juga patut menjadi perhatian karena menurut data BPS hanya sekitar 7,6 juta saja yang bekerja. Jauh di bawah jumlah keseluruhan penyandang diabilitas yang mencapai 17 juta pada tahun 2022 ini. Dengan kondisi yang mereka alami akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di sektor formal, meskipun beberapa tahun terakhir ada posisi pekerjaan tertentu di sektor pemerintahan pusat dan daerah yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, tidak serta merta meng-cover keseluruhan jumlah disabilitas yang ada.

Mengingat begitu vitalnya peran ekonomi digital sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi, maka dibutuhkan upaya bersama untuk mewujudkan digitalisasi di sektor ekonomi. Oleh karena itulah, sebagai Pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia mencanangkan "transformasi digital" sebagai salah satu dari tiga agenda utama pembahasan. Melalui transformasi ekonomi digital, diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi kelompok rentan (perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas).