Nasib Eks HTI Setelah Resmi Dibubarkan

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto menyatakan HTI bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mengancam ketertiban masyarakat; serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum oleh Kemenkum HAM. Selain itu, seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI juga dilarang. HTI menyampaikan akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sejarahku penuh yang gelap dan bercumbu dengan dusta manipulasi.

HTI mengganti NKRI dan Pancasilanya dengan Khilafah. Indonesia bukan negara Agama. Paham HTI tidak sesuai dengan konsep negara kita.

Perkumpulan yang dibentuk bersama oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, sesungguhnya berserak di Indonesia, dalam wujud partai politik sampai organisasi kemasyarakatan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat atau berkumpul.

Namun, bukan berarti kemerdekaan berserikat atau berkumpul dapat dilakukan tanpa batas. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, sebagai koridor agar ormas-ormas yang ada di Indonesia tak keluar jalur.

Disamping muncul kegelisahaan dan memicu pro dan kontra. Pemerintah Jokowi- Jusuf Kalla (JK) perlu memikirkan nasib eks HTI. Belajar dari sejarah negara Indonesia.

• Orde Lamaterkait Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi target pembubaran.Hanya Masyumi dan PSI yang kemudian dibubarkan. Organisasi underbow Masyumi, Gerakan Pelajar Islam Indonesia, juga ikut dibubarkan oleh Presiden Sukarno.
• Orde Baru dengan pemberangusan terhadap PKI dan ormas-ormasnya dengan SUPERSEMAR dan Ketetapan MPR tentang pembubaran PKI, 
• Reformasi,pemerintah Indonesia membubarkan sejumlah organisasi yang dianggap aliran sesat. Mereka dinilai menodai ajaran agama yang resmi diakui Indonesia.Ini seperti kelanjutan dari dakwaan aliran sesat terhadap beberapa organisasi agama pada masa Orde Baru. Pada tahun 1994 misalnya, terdapat organisasi agama bernama Darul Arqam yang difatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aliran sesat.  Beberapa kelompok aliran keyakinan lain yang juga dianggap sesat ialah Lia Eden, Negara Islam Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah, dan Forum Aktivis Islam Indonesia.  Kelompok-kelompok itu kemudian juga didakwa sebagai aliran sesat oleh MUI. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah melarang dan menuntut pemuka agama yang terlibat. Namun tidak semua kelompok di pidanakan. Salah satu yang masih berlanjut adalah Ahmadiyah yang dinormalisasi oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Kemudian adanya pembubaran Gafatar yang secara nasional tahun 2015.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah bentuk lain dari Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq. Setelah Ahmad Musadeq di penjara dan Al Qiyadah dianggap organisasi terlarang, beberapa alumninya kemudian menjelma jadi anggota Gafatar.  Gafatar merupakan organisasi berbadan hukum yang pernah mencoba mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri pada 2011. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mereka pakai adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Beberapa aktivitasnya juga serupa ormas yang melakukan kegiatan sosial.Namun semua berubah ketika Gafatar membuat kamp permukiman eksklusif di Kalimantan Barat pada Januari 2016. Pimpinan mereka, Ahmad Musadeq, Andri Cahya, dan Mahful Muis Tumanurung ditangkap dan diproses hukum.

Dari uraian diatas jelas semua kebijakan selalu menyisakan dampak yaitu luka yang mendalam kepada eks lembaga atau organisasi tersebut. Demokrasi yang mulai didedungkan. Kebebasan itu pun ada batasnya dalam negara yang berdemokrasi agara tidak keblinger dan jauh dari koridor berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang diambil pemerintah selalu tujuannya merawat eksistensi NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Bicara NKRI bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga rakyat Indonesia itu sendiri.

Bicara nasib eks HTI setelah pembubaran?  bercermin dengan eks PKI dan Gafatar. Ada yang ditumbas habis-habisnya sampai didiskiriminasi ruang hidup dan hak warga negara yang melekat padanya itu yang dilakukan Soeharto pada jaman Orde Baru. Senada dengan hal itu nasib eks Gafatar dan aliran Sesat mereka mendapat stigma negatif dan trauma atas sikap masyarakat sekitar yang melakukan kekerasan dan pengusiran. Ketakutan mereka adalah nasib anak-anaknya dimasa depan. Imbasnya biasa perempuan dan anak yang paling merasakan dampaknya. Contohnya hak pendidikan anak-anak mereka harus ikut home scholling, kuatir dibully.

Bicara kemanusiaan?? bukankah mereka yang dianggap eks dari lembaga atau organisasi yang dilarang dan dianggap mengancam NKRI serta meresahkan masyarakat. Perlu pemerintah memikirkan nasib eks HTI  bukan serta merta hanya membuat kebijakan bubar dan dilarang, tapi pasca pembubaran itu yang terutama. Karena bisa saja anggota HTI itu ada juga yang asal ikut-ikutan dan enggak paham tentang organisasi itu sendiri. 

Apakah lembaga atau organisasi HTI yang dibubarkan saja?

Apakah anggota-anggotanya juga diberangus?

Mereka yang kini dianggap eks HTI juga punya hak sebagai manusia dan warga negara Indonesia dijamin dan dilindungi. Harapan besar bahwa pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK) punya solusi yang baik untuk mereka bukan di karantina atau sekedar dibina tentang NKRI dan Pancasila. Mulai dari diri kita beda bukan dibeda-bedakan. Stop kekerasan dan diskriminasi. Mari mereka dan pemerintah merangkul karena kita semua Indonesia yang pastinya Pancasila dan NKRI adalah harga mati. 

Sumber:

Polri: Resmi Dibubarkan, Segala Aktivitas HTI Kini Terlarang

 HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Kesaksian Eks PKI, Tak Kuat Disiksa, Tahanan Berebut untuk Dibunuh

Diskriminasi dan Nasib Anak-anak Eks Gafatar yang Terlupakan

Resmi Dibubarkan, HTI akan Ajukan Gugatan ke PTUN