Pertama; Pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan perlu penanganan khusus. Kedua; perekonomian di Indonesia belum membaik, dan masyarakat masih banyak yang kehilangan pekerjaan. Ketiga; soal perkembangan situasi global  yang perlu diantisipasi, diantaranya perang Rusia-Ukraina.Keempat; anggaran Pemilu yang membengkak dari rencana efesiensi, sehingga lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Kelima; hasil survey persepsi masyarakat tentang kepuasaan kinerja Presiden Joko Widodo diangka 73 persen.
Melihat argumentasi yang disampaikan maka dapat diketahui betapa dangkalnya landasan berpikir saudaraku Zulkifli Hasan. Tidak ada nilai filosifis dari argumentasinya. Argumentasi berpikir yang disampaikan berkisar masalah dan hal teknis keseharian, bukan hal fundamental  dan kebutuhan dimasa depan. Karena argumentasi yang disampaikan adalah masalah dan hal teknis keseharian maka akan dapat dengan mudah dipatahkan atas maksud Zulkifli Hasan untuk perlunya penundaan pemilu yang berakibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Pertama; Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Apa parameter untuk dinyatakan berakhir?. Salasatunya jika telah tercapai kekebalan populasi atau herd immunity yaitu vaksinasi telah mencapai angka 70 persen dari jumlah populasi atau penduduk Indonesia. Untuk itu  dihitung saja,  sejak pertama dilakukan vaksinasi, tertinggal berapa persen lagi untuk mencapai angka 70 persen, kalau belum sampai juga,  maka lakukanlah percepatan.  Lalu tentang perlu penanganan khusus. Apa saudaraku Zulkifli Hasan tidak tahu bahwa pemerintah telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator dan juga telah ditunjuk Kepala Badan Penaggulangan Bencana sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang  khusus untuk menangani pandemic covid-19, dan keberhasilan penanganannya diakui dunia. Apa saudaraku Zulkifli Hasan tidak tahu akan hal itu, kalau tidak tahu kemana saja selama ini?. Kalau sudah tahu mengapa hal ini dijadikan landasan argumentasi?. Karena parameternya sudah ditemukan dan penanganan khusus terkait pandemic covid-19 sedang dilakukan, untuk  itu tidak ada perlunya menunda pemilu!.
Kedua; perekonomian di Indonesia belum membaik. Fakta sejarah membuktikan pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, ekonomi Indonesia terpuruk, rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan, tetapi pada tahun 1999 bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Dan saudaraku Zulkifli Hasan ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1999 itu juga. Dasar argumentasinya sangat lemah, karena itu tidak ada perlunya menunda pemilu!.
Ketiga; perkembangan situasi global yang harus diantisipasi. Dinamika situasi global merupakan sesuatu yang dinamis, tidak statis. Artinya ditunda atau dilaksanakan pemilu tidak akan membuat dinamika situasi global menjadi statis. Apalagi dikaitkan dengan perang. Sejak Indonesia melaksanakan pemilihan umum, urusan perang antar atau didalam negara didunia selalu saja terjadi. Yang sampai saat ini masih terus berperang adalah perang antara Israel dengan Palestina. Karena itu tidak ada perlunya menunda pemilu!.
Keempat; anggaran Pemilu yang membengkak dari rencana efesiensi. Mari ambil satu contoh saja yang biayanya membengkak kemudian di subsidi oleh pemerintah dan di setujui oleh anggota DPR RI yang saudaraku Zulkifli Hasan juga ada didalamnya, yaitu biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (PT Kereta Cepat Indonesia-Cina). Untuk program merugi demi kebutuhan segelintir orang  seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung  saja Zulkifli Hasan setuju untuk di subsidi triliunan rupiah. Mengapa kemudian biaya pemilu  untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia Zulkifli Hasan mempermasalahkan pembengkakan biaya, ada apa ini ?. Tidakkah Zulkifli Hasan tahu, dengan adanya Pemilu maka akan berputar uang dimasyarakat, ada pekerjaan sampai ditingkat TPS menjadi penyelenggara pemungutan suara maupun menjadi pengawasnya. Ada saksi anggota partai di Tempat Pemungutan Suara, para calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD semuanya akan membelanjakan uang untuk kepentingan mereka. Juru survey, tim sukses, kebutuhan atribut dan lainnya. Ada kehidupan dan perputaran uang disana. Karena itu tidak ada perlunya menunda pemilu!.
Kelima; hasil survey persepsi masyarakat atas kepuasan kinerja Joko Widodo sampai 73 persen. Presiden dan Wakil Presiden bekerja dengan baik sehingga masyarakat puas atas kinerja mereka adalah sesuatu yang wajar. Karena mereka terikat sumpah dan janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden, bacalah UUD NRI 1945 pasal 9. Tidak ada hubungan kausalitas antara hasil survey dengan penundaan pemilu.
Sekarang mari dikaji pernyataan saudarakau Zulkifli Hasan berdasarkan AD/ART Partai Amanat Nasional. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional BAB III, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH PERJUANGAN. Pasal 5 Tujuan “ Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat,keadilan sosial,kemakmuran dan kesejahteraan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 Fungsi, ayat (1) Menjadi pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) menjadi alat perjuangan untuk menegakan kedaulatan rakyat. Ayat (3) menyerap merumuskan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat menjadi kepentingan negara. Pasal 7 Arah Perjuangan, ayat (3) Terwujudnya amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur adil., langsung,bebas dan rahasia.
Keinginan saudaraku Zulkifli Hasan untuk menunda pemilu berlawanan dengan Tujuan,Fungsi dan Arah Perjuangan Partai Amanat Nasioanal. Zulkifli Hasan hendak membelokan haluan Partai Amanat Nasional dari membela kepentingan rakyat banyak menjadi membela kepentingan segelintir rakyat elit politik penikmat kekuasaan. Perilaku seperti ini merupakan perbuatan tercela yang merusak citra partai. Menghianati ruh Partai Amanat Nasional sebagai lokomotif reformasi menegakan kedaulatan rakyat. Perilaku Zulkifli hasan membuat Partai Amanat Nasional kehilangan ruh Tujuan,Fungsi dan Arah Perjuangan. Partai Amanat Nasioanl  bagai kerbau diikat hidungnya, mau saja dibawa ketempat penyembelihan.
Bahaya dari kontruksi berpikir yang dangkal dari saudaraku Zulkifli Hasan untuk mengubah sesuatu yang fundamental yaitu UUD NRI 1945 akan segera terasa akibatnya. Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia maupun bagi Partai Amanat Nasional.  Tinggal lagi saudara-saudaraku para Ketua DPW dan DPD Partai Amanat Nasional  se-Indonesia sebagai pemilik suara,  akan membiarkan hal ini begitu saja atau mengambil langkah konstitusional untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.
Sejarah yang akan mencatatnya.
