Selain itu, partisipasi aktif presiden dalam kampanye bisa mengganggu tugas-tugas utamanya sebagai pemimpin negara. Dalam situasi di mana banyak isu dan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian dan penyelesaian cepat, terlalu banyak fokus pada kampanye dapat mengabaikan tanggung jawab utama presiden terhadap pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Partisipasi aktif seorang presiden dalam kampanye dapat mengganggu tugas utamanya sebagai pimpinan negara karena fokusnya terbagi antara tugas-tugas eksekutif dan upaya politik untuk mempertahankan jabatannya atau mendukung kandidat lain. Pimpinan negara memiliki tanggung jawab besar terkait kebijakan, keamanan nasional, dan masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian penuh.
Ketika seorang presiden terlibat dalam kampanye, waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk membuat keputusan strategis dan menanggapi isu-isu penting di tingkat nasional menjadi terpecah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan menyebabkan kelambatan dalam proses pengambilan keputusan. Kekhawatiran publik dan media terkait kinerja presiden dalam tugas-tugasnya dapat meningkat, menciptakan ketidakstabilan dan kurangnya keyakinan dalam pemerintahan.
Seorang presiden yang terlibat secara intensif dalam kampanye juga dapat kehilangan pandangan objektif dan netral yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dengan adil. Keterlibatan emosional dalam pertarungan politik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang seharusnya didasarkan pada analisis rasional dan kepentingan nasional.
Teakhir, presiden yang terlibat langsung dalam kampanye bisa merugikan partai politiknya sendiri. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan dan memicu perpecahan internal di antara anggota partai, yang pada gilirannya dapat melemahkan stabilitas politik dan kinerja pemerintahan. keterlibatan langsung seorang presiden dalam kampanye dapat mengalihkan fokusnya dari tugas-tugas pemerintahan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebagai pemimpin negara, presiden memiliki tanggung jawab besar terhadap kebijakan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan dalam kampanye bisa mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah tersebut.
Kemudian, ini juga dapat menghambat kemampuannya untuk menjalankan pemerintahan dengan bijak dan mendorong kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat. Keterlibatan yang terlalu dalam dalam kampanye dapat menciptakan kesan bahwa presiden lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan nasional secara keseluruhan. Karena seorang presiden yang terlibat secara intens dalam kampanye dapat menciptakan persepsi bahwa kekuasaannya digunakan untuk kepentingan partai tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Hal ini dapat merugikan citra presiden sebagai pemimpin yang adil dan netral.
Terlibat dalam kampanye juga bisa membawa risiko politik. Jika kampanye tersebut tidak berhasil, presiden dan partainya bisa kehilangan dukungan publik, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan memicu ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, presiden seharusnya mempertahankan sikap netral dalam kampanye politik dan fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang lebih strategis.
Jadi, Pernyataan pak Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dapat meremehkan prinsip demokrasi yang seharusnya menempatkan jabatan presiden di atas kepentingan politik praktis. Ketika seorang presiden terlibat dalam kampanye, ada risiko bahwa fokusnya akan terpecah antara tugas kenegaraan dan upaya mempertahankan atau memperluas dukungan politik. Hal ini bisa merugikan integritas dan independensi lembaga-lembaga negara. Selain itu, kehadiran presiden dalam kampanye bisa mempengaruhi proses demokratis secara keseluruhan, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan eksposur politik antara kandidat.
Sangat penting untuk memahami bahwa jabatan presiden bukanlah alat untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Dengan mengizinkan presiden untuk terlibat dalam kampanye, kita membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi kredibilitas institusi presiden sebagai simbol netralitas.
Sebagai masyarakat, kita perlu menuntut standar etika yang tinggi dari pemimpin kita dan menekankan bahwa kepemimpinan harus bersifat inklusif dan melayani seluruh rakyat. Pernyataan seperti itu menunjukkan perlunya pembatasan yang ketat terhadap peran politik presiden agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga dengan baik.
Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas dan integritas kepemimpinan negara, seorang presiden sebaiknya membatasi bahkan tidak boleh ikut serta dalam kampanye politik agar dapat memberikan perhatian penuh pada tugas-tugas utamanya sebagai pemimpin negara.
