Dalam sebuah studi gender dan REDD+, Program UNREDD (The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), misalnya, mengakui bahwa Program Indonesia disusun tanpa konsultasi dengan kelompok perempuan dan ahli gender.
Dokumen Program Nasional gagal memasukkan perspektif gender atau aktivitas-aktivitas yang menargetkan perempuan - sebuah kekurangan yang baru disikapi tiga tahun kemudian.Â
Sejak 2012, program mulai melibatkan 'perempuan unggulan' dalam implementasi program dan untuk menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk lebih aktif terlibat, serta memasukkan gender dalam topik pelatihan yang tanggap gender, dan melibatkan organisasi perempuan di tingkat lokal. Namun, seperti yang dinyatakan oleh dokumen itu sendiri, "Inisiatif-inisiatif ini sendiri tidak cukup. Upaya untuk mengarusutamakan gender seharusnya lebih komprehensif dan terlembagakan."
Sebuah Catatan
Prinsip-prinsip dan aksi terkait keadilan gender perlu dimasukkan dalam perumusan ulang kerangka hukum bagi tanah hutan dan sumber daya alam serta pembangunan kapasitas yang sistematik mengenai keadilan gender dan tenurial dan tata kelola hutan bagi lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang jelas bagi perempuan. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tradisional, bahwa baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga, sehingga diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk mengurangi beban kerja bagi perempuan yang menghabiskan seluruh waktunya di perkebunan sawit, namun masih harus dibebani oleh pekerjaan rumah yang luar biasa banyaknya. Ada kebutuhan akan standar aturan perlindungan untuk menghentikan marginalisasi gender dalam semua kebijakan, program dan inisiatif, termasuk pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui mekanisme pendanaan yang sesuai. Terakhir, perlu ada keadilan gender secara lebih kompresensif dan terlembaga di bidang kehutanan. Semoga ke depan, akan ada perhatian lebih dari pemerintah mengenai keadilan gender di Papua untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
