Seorang kakek Pemulung tiba-tiba menarik dompet di saku celananya. Kemudian dari dalam dompet mengeluarkan KTP dan KCS (Kartu Cilegon Sejahtera).
"Saya juga punya KCS. Ini waktu pemilu kemaren, tapi belum cair sampai sekarang. Aje bohong geh," kata si Kakek sambil menunjukan kartu di tengah kerumunan massa aksi.
Lelaki tua bernama Rahmat, warga Link. Jombang Kali RT 02/ RW 09, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang yang semula terlihat hanya sibuk mengumpulkan plastik bekas minuman kemasan, malah jadi salah satu orator.
Mendengar para orator menyebut-nyebut KCS di mimbar aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Cilegon Bersatu (AMBC) di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Jumat 10 November 2023, membuat Kakek Rahmat turut mempertanyakan realisasi janji kampanye berupa KCS.
"Dulu saya dikasih kartu ini, suruh milih walikota, katanya nanti hidup enak kalau ada kartu ini," kata Kakek Rahmat.
Kakek Rahmat mewakili suara rakyat Cilegon dengan penuh kejujuran. Ia hanya tau ketika ada masa banyak, pasti ada plastik yang bisa dipungut.
KCS masih disimpan Kakek Rahmat karena berharap bisa dicairkan. Namun kartu yang dibagikan oleh timses menjelang pencoblosan Pilkada Cilegon 2020 itu, hingga kini belum ada manfaat yang dirasakan.
"Wong Cilik mah susah urip neng Cilegon," kata Kakek Rahmat.
AMCB Nilai Wali Kota Cilegon Gagal
AMCB merupakan gabungan dari puluhan ormas dan LSM di Kota Cilegon. Momentum Hari Pahlawan 10 November dijadikan untuk Aksi Damai.Â
Aksi dilakukan sebagai bentuk mengingatkan dan menuntut Wali Kota Cilegon merealisasi pembangunan, bukan pencitraan dan penghargaan yang tidak ada korelasi dengan manfaat yang dirasakan masyarakat Cilegon.
AMBC menyoroti banyak kegagalan pembangunan di kepemimpinan Helldy Agustian. Dimana janji kampanye jauh dari realisasi.
KCS yang menjanjikan 25.000 serapan tenaga kerja secara praktik hanya bentuk pelatihan dan pemagangan. Bantuan UMKM malah jadi pinjaman atau kredit ke pihak bank.
Belum lagi persoalan beasiswa 5.000 full sarjana tidak ada transparansi data penerima yang mendapatkan kesempatan kuliah gratis.Â
Berobat gratis dengan KTP dinilai sebagai kebohongan publik, karena sesungguhnya program pusat yang diklaim oleh Pemkot. Realita banyak masyarakat terkendala tidak punya BPJS saat berobat di Rumah Sakit.
Sorotan ketidakharmonisan wali kota dan wakilnya pun tak lepas menyebabkan ketidakpahaman menjalankan program pemerintahan. Akibatnya kinerja jadi tidak maksimal.
Wali kota juga dinilai telah gagal menjalankan amanat RPJMD maupun RPJP. Salah satunya seperti pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan  Pelabuhan Warnasari.
Atas penilaian banyaknya kegagalan dalam menjalankan program pembangunan, AMCB memberikan penghargaan sebagai Wali Kota Cilegon Gagal.
