Tokoh Pendiri Provinsi Banten Kecewa WH-Andika Gagal Bangun Banten Utara

Tokoh Pendiri Provinsi Banten Abah KH. Mansyur Muhyidin kecewa terhadap kepemimpinan Gubernur Banten  Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) gagal membangun infrasturktur di wilayah Banten Utara.

Amat disayanginya, hingga menjelang akhir jabatan, WH-Andika abay terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Banten Utara yang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel.

Padahal, Abah KH. Mansyur Muhyidin menyebutkan selama ini wilayah Banten Utara menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar untuk Provinsi Banten dan Kabupaten Serang.

Wilayah Banten Utara menjadi kawasan industri namun tidak mendapat perhatian pembangunan infrastruktur yang baik. Berbeda dengan pembangunan di Wilayah Banten Selatan yang semakin bagus.

Abah KH. Mansyur Muhyidin mengingatkan WH-Andika ada proyek pelebaran jalan Serdang, Bojonegara, Merak yang sangat urgent untuk direalisasikan.

Rencananya, pembangunan infrastruktur jalan akan dibangun dua jalur dengan empat ruas. Hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pelaksanaan proyek.

Rencana pembebasan lahan pun hingga kini tidak ada. Pembebasan lahan dilakukan di sebelah timur, karena milik perusahan industri yang lebih mudah untuk melakukan dialog. Sedangkan di sebelah barat didominasi perumahan warga.

Pelebaran jalan merupakan bagian dari hak-hak masyarakat, terutama pejalan kaki. Badan jalan saat ini dikuasai oleh kendaraan besar milik industri. Sedangkan masyarakat Bojonegara tidak bisa mendapatkan akses jalan yang baik dan aman.

Adapun jalan saat ini kondisinya buruk, perbaikan hanya tambal sulam. Belum lagi kecelakaan yang kerap terjadi akibat jalan rusak dan ketabrak kendaraan berat.

Pendiri Provinsi Banten itu kecewa lantaran hingga akhir periode WH-Andika belum ada tanda-tanda pelaksanan proyek. Artinya telah mengabaikan pembangunan infrastruktur Banten Utara.

Semestinya jika rencana pembangunan infrastruktur sudah diketok palu di DPRD Banten, maka harus direalisasikan.

Abah KH. Mansyur Muhyidin menceritakan awal gagasan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1953. Mahasiswa asal Banten yang kuliah di Bandung sudah mencoba untuk mengusulkan pemisahan Banten dari Jawa Barat.

Tujuan awal pendirian Provinsi Banten untuk kesejahteraan masyarakat dan mempermudah akses administrasi.

Namun kekuatan pada saat itu belum bisa. Hingga kemudian pada saat jaman Presiden BJ. Habibie, semangat pembentukan Provinsi Banten kembali muncul.

Abah KH. Mansyur Muhyidin saat itu ditunjuk sebagai juru bicara penyampaian keinginan adanya pendirian Provinsi Banten dalam acara yang dihadiri presiden di Pandeglang.

Saat itulah dengan lantang disampaikan bahwa warga Banten menghendaki adanya Provinsi Banten dan disetujui oleh presiden untuk segera mengurus kelengkapan berkas persyaratan.

Sebagai syarat pemenuhan pembentukan Provinsi Banten, diantaranya perlu dibentuk Kota Cilegon di tahun 1999 dan Kampus Untirta berstatus negeri.

Sehingga pada 4 Oktober 2000 Presiden BJ. Habibie meresmikan Provinsi Banten  lepas dari Provinsi Jawa Barat.

Sudah 22 tahun Provinsi Banten, Kondisi Banten Utara memprihatinkan. Kawasan pantai sudah dikuasai industri. Perbukitan dieksploitasi hingga rusak dan gersang. Pemenuhan jalan untuk masyarakat saja diabaikan oleh Gubernur Banten.