Terbaru, persoalan realisasi program kampanye rupanya sudah mencuat akan menemui kendala besar dalam hal dana yang dimiliki Pemkot Cilegon, salah satunya adalah tuntutan realisasi honor pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah yang sudah mengungkapkan lebih awal kesulitan merealisasikan program kampanye Helldy dan Sanuji. Hal ini karena APBD di tahun 2021 sudah diketok palu.
Anggota Komisi III dari Partai Demokrat ini juga menilai tunjangan RP1 juta untuk ketua RT dan RW terhalang dengan sejumlah mega proyek yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyerap anggaran lebih besar.
Mega Proyek yang sudah dimulai dari kepemimpinan Wali Kota sebelumnya harus tetap dijalankan, seperti pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), pembangunan Pelabuhan Warnasari, Sport Center dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
Saat kampanye dulu, Helldy dan Sanuji telah banyak memberikan janji berupa bantuan keuangan yang cukup banyak. Untuk merealisasi honor RT dan RW saja, setiap bulan Pemkot Cilegon harus menyedot anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Anggaran ini untuk honor sekitar 1.460 ketua RT dan 298 ketua RW.
Rupanya jumlah tersebut belum diperhitungkan dengan honor para pengurus RT dan RW lainnya, seperti sekretaris dan susunan organisasi di bawahnya. Anggaran yang dibutuhkan tentunya akan lebih besar lagi.
Salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk merealisasi program tersebut dibutuhkan keberanian Wali Kota  untuk setop semua proyek pembangunan mega proyek. Itu pun harus menempuh jalan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Atau, Wali Kota juga harus meyakinkan 40 anggota DPRD Kota Cilegon. Setidaknya 20 dukungan harus didapat untuk persetujuan realisasi honor  RT dan RW.
Menepis dugaan akan sulitnya realisasi program kerjanya itu, Waki Wali Kota Cilegon Sanuji pun angkat bicara. Politisi Partai PKS itu pun yakin program honor RT dan RW akan efektif pada tahun 2022 sesuai dengan perhitungannya. Lama juga ya?
Untungnya, Wali Kota saat ini cukup aktif. Sambil menunggu waktu entah kapan program kampanye terealisasi, Wali Kota lagi asyik safari ke kantor dinas-dinas. Selain itu juga Wali Kota menawarkan mobil dinasnya untuk dipakai pengantin di akhir pekan. Atau melihat langsung pohon pisang di jalan berlubang dan kemudian langsung memperbaiki jalan.
Saat ini menagih janji kampanye adalah cara yang baik sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk bersuara. Jangan sampai masyarakat yang sudah pegang KCS jadi insecure, apalagi masyarakat yang belum mendapatkannya.
