Menyoal pajak kendaraan, di Kota Cilegon, Banten malah dikejutkan dengan pemberitaan sejumlah mobil dinas pejabat belum bayar pajak.
Pemberitaan tersebut ramai dibicarakan warga. Dikutip dari media online, Kasi Pendataan dan Penetapan Samsat Cilegon Muntasiroh melakukan penyusuran kendaraan roda empat dan dua di halaman Pemkot Cilegon, 26 Desember kemarin.
Rupanya dari penelusuran tersebut didapat sejumlah mobil dinas yang digunakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, termasuk mobil dinas yang digunakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon menunggak membayar pajak.
Andai saja, para pejabat yang tidak taat pajak itu berada diposisi saya saat menjalani sidang di pinggir jalan waktu itu, kemudian mengatakan alasan sama.
"Saya lupa bayar," semisal jawaban Sekertaris Daerah Kota Cilegon.
Alangkah lucunya jawaban itu. Bisa mengukir sejarah dalam pemerintahan, pejabat lupa bayar pajak kendaraan dinasnya. Padahal, sudah ada anggaran khusus untuk pembayaran pajak yang berasal dari APBD. Lalu, kemana larinya anggaran keuangan untuk membayar pajak itu?
Kota Cilegon yang memiliki Kawasan Industri, jasa, dan pelabuhan, pastinya tidak akan mengalami kesulitan soal keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja diperkirakan mencapai Rp 700 milyar dengan perkiraan APBD hampir Rp 2 triliun itu. Cukup besar bukan untuk wilayah kecil yang hanya dihuni oleh sedikitnya 416.464 warga?
Yah, tentu saja penggalangan dana itu bagian dari protes dan sindiran kepada Pemkot Cilegon. Menjadi catatan penting soal penggunaan anggaran keuangan Pemkot Cilegon yang diduga tidak sesuai.
Bagi pejabat tentu sudah paham alur pembayaran pajak. Apalagi bisa mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digunakan lagi untuk kepentingan pembangunan. Pajak menjadi poros sumber keuangan untuk pembangunan negeri ini.
Setiap tahun Pemkot Cilegon juga turut menggemborkan program patuh bayar pajak. Namun, kok, rasanya dengan mencuatnya berita ini, kita jadi menduga-duga, ada apa dengan APBD Pemkot Cilegon?
