Benahi Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menjelang akhir tahun 2020, KPK melakukan OTT kepada dua orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kasus pertama terkait kebijakan perizinan ekspor benih lobster di Kementerian KKP. Kasus kedua terkait program pemberian dana bantuan sosial  kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Kementerian Sosial.

Terlepas dari permasalahan hukum yang dihadapi pejabat publik tersebut, ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh instansi pemerintah. Pertama, kasus korupsi dan gratifikasi yang masih terjadi di kementerian/lembaga pemerintah.  Kedua, buruknya kualitas barang dan jasa publik seperti sarana dan prasarana publik. Selain itu, organisasi publik juga menghadapi tantangan efisiensi sumber daya yang terbatas serta bagaimana melaksanakan efektivitas program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Masyarakat tentu berharap agar pelayanan publik di Indonesia dapat menyamai akuntabilitas publik di negara seperti Malaysia atau Singapura yang telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan. Di kedua negara tersebut organisasi publik telah berhasil menjadi badan publik yang modern dan berorientasi pada pengguna layanan.

Lemahnya penataan lembaga-lembaga publik di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Padahal sebenarnya pemerintah Indonesia telah menjalankan program reformasi birokrasi dalam satu dekade terakhir. Namun kelihatannya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan terutama dalam hal peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Rendahnya kualitas pelayanan publik serta masih tingginya perilaku koruptif para pejabat publik menyebabkan stigma sebagai organisasi yang birokratif, kurang responsif dan belum berorientasi pada kepentingan masyarakat sulit dihilangkan. Tulisan ini mencoba menjelaskan secara ringkas mengapa hal itu masih terus terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

Result-based oriented
Selama ini yang menjadi patokan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah ialah apakah kegiatan telah sesuai dengan proses atau aturan administratif yang berlaku. Namun karena banyaknya inkonsistensi aturan administratif dalam suatu kebijakan publik maka pejabat-pejabat korup sering memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. 

Selain itu, pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk mengukur apakah organisasi publik telah menghasilkan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Dalam hal ini, pengukuran kinerja terkait dengan realisasi anggaran pada akhir tahun. 

Dengan kata lain, pendekatan pengelolaan kinerja berbasis output ialah apabila anggaran suatu unit kerja yang tidak terserap secara maksimal maka biasanya kinerja organisasi dimaksud menjadi rendah. Oleh karena itu, kedua jenis pengelolaan kinerja dimaksud memiliki kelemahan karena lebih menekankan pada proses dan keluaran (output) namun belum mengukur dampak atau nilai tambah kepada penerima manfaat layanan publik.

Sebagai pembanding, organisasi-organisasi sektor publik di negara-negara maju telah menitikberatkan pengelolaan kinerja yang berbasis hasil atau outcomes. Akuntabilitas kantor pemerintah ditentukan oleh seberapa besar dampak kegiatan organisasi dimaksud dalam menghasilkan manfaat bagi pengguna layanan publik. 

Apabila paradigma baru ini dilakukan di seluruh Kementerian/Lembaga Negara maka tentu akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar daripada hanya mengukur capaian output kegiatan atau program pemerintah.

Dengan menggunakan pendekatan result-based management, setiap manajer publik diharapkan untuk memahami dengan jelas manfaat suatu program serta indikator-indikator keberhasilannya dari pada hanya sekadar mencapai target output untuk menghabiskan dana anggaran.

Intelectual Capital

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, setiap organisasi perlu mengetahui distinctive core competencies yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Contohnya tenaga dokter untuk rumah sakit, dosen untuk perguruan tinggi, dan auditor untuk unit-unit pemeriksa keuangan. Selain itu, distinctive core competencies perlu terus ditingkatkan agar menghasilkan spesialisasi, kompetensi dan profesionalisme. 

Begitu juga dengan kantor pusat yang berfungsi sebagai regulator kebijakan publik juga perlu meningkatkan intelectual capital seperti organizational skills dan time management agar lebih efektif dan efisien dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan keniscayaan bila hendak memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, arah kebijakan organisasi perlu ditujukan agar mendukung peningkatan core competencies para pegawai. Keahlian dan kapasitas yang mumpuni merupakan modal penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.

Organizational Effectiveness

Kinerja organisasi pemerintah juga ditentukan oleh bagaimana manajer publik dalam meningkatkan efektivitas organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Efektivitas organisasi dalam pelayanan publik adalah kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien melalui organizational learning. 

Organisasi yang terus belajar tentu akan melakukan evaluasi atas setiap jenis kegiatan sehingga menghasilkan performa yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, untuk menghasilkan efektivitas organisasi, pemerintah harus akomodatif terhadap perubahan nilai dan kepentingan masyarakat. 

Sebagai organisasi pembelajar untuk meningkatkan intelectual capital organisasi, manajer publik perlu membuka ruang agar tercipta knowledge creation. Dengan demikian pegawai akan menemukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan produk dan jasa publik. Tacit knowledge para pegawai yang dihasilkan melalui knowledge creation akan meningkatkan kualitas aturan administratif dan proses bisnis yang comprehensif yang akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sejalan dengan itu, organisasi yang melakukan pembelajaran organisasi akan menemukan proses pengambilan keputusan yang tepat dan mampu mengakomodasi para pemangku kepentingan. Efektivitas organisasi sangat penting dalam mengeksekusi kebijakan dan program organisasi sehingga aktivitas organisasi akan berjalan secara efektif yang ditandai dengan program-program yang tepat sasaran. Organisasi yang efektif pada akhirnya akan menciptakan manfaat ekonomi dan sosial serta pelestarian lingkungan hidup

Akhirnya, manajer publik terus dituntut untuk memperbaiki kinerja organisasi agar mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat. Kinerja mereka tidak hanya diukur dari aspek efisiensi dan efektivitas organisasi namun bagaimana menciptakan nilai publik yang dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, manajer publik diharapkan menyempurnakan pengelolaan kinerja organisasi dari yang proses dan output oriented menuju organisasi berbasis outcomes atau hasil. 

Kedua, kinerja pelayanan publik sangat ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan seluruh anggota organisasi dalam meningkatkan distinctive core competencies yang diperlukan oleh setiap anggota organisasi sesuai dengan bidangnya. Ketiga, manajer publik perlu terus meningkatkan organizational effectiveness dalam menjalankan setiap kegiatan dan aktivitas organisasi melalui knowledge creation process dan organizational learning.