Apalagi banyak sekali terjadi modus NIK dan NKK ganda sewaktu pemilihan Walikota / Wakil Walikota. Akhirnya nama-nama yang hakekatnya memiliki identitas tersebut sempat membuat riweh. Belum lagi di internet sdh banyak beredar foto-foto KTP yang hasil scaning.
Ketika tanggung jawab data pengguna nomer bukan tanggung jawab pemerintah
Semua berkilah bahwa operator jaringan selular bertanggung jawab atas data pribadi. Sedangkan pemerintah sepenuhnya mempercayakan data penduduknya kepada sosok pengusaha telekomunikasi seluler. Dengan begitu, seolah-olah pemerintah tidak cawe-cawe jika data pribadi disalahgunakan.
Padahal kebocoran data pribadi adalah kejahatan yang berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. Seperti yang baru-baru ini telah disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Malaysia menjadi salah satu negara yang data penduduknya telah dijual. Tentu kondisi ini membuat keresahan tersendiri.
Pertanyannya, Apakah masyarakat sudah siap apabila suatu saat nanti registrasi benar2 telah dilakukan? Lalu apakah data-data yang difaftarkan sudah aman dan menjamin data tersebut tidak disalahgunakan?
Salam
Gambar : tribuntimur.com
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
