Konspirasi Politik -PLUTOKRASI-Indonesia Ala Film "The Game"

Konspirasi Politik -PLUTOKRASI-Indonesia Ala Film "The Game"

[caption id="attachment_311635" align="aligncenter" width="317" caption="Ilustrasi: Politik Plutocracy / sodahead.com"][/caption] 

Politik Indonesia dari tahun ke tahun memang menunjukkan kemajuan. Tak hanya sistemnya yang selalu di up-grade dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan terkini, juga tak kalah updatenya penentuan formasi keterwakilan mereka di ranah politik. Tidak hanya pada proses pemilihan umum yang semakin lama semakin baik namun yang patut dicermati hakekatnya keinginan menegakkan demokrasi berasal dari arus bawah yang rindu kehidupan yang terbuka dan setiap orang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. 

Namun, sayang sekali, kran keterbukaan dan semangat demokrasi yang menyembul dari masyarakat bawah hakekatnya tetap berakar pada sistem politik yang menginduk pada sebuah konspirasi untuk memperoleh kekuasaan. Karena politik manapun tetap memiliki visi kekuasaan meskipun terpaksa dibalut dengan embel-embel demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Padahal lebih dari itu hakekatnya apapun yang ada dalam pikiran para politisi adalah kekuasaan. Berlaku untuk semua partai dan kelompok tertentu yang mengusung partai. Karena hanya kekuasaan itulah yang dapat mengendalikan sebuah kebijakan dan tentu saja format negara berdasarkan konstitusi yang disusun oleh partai berkuasa. 

Ketika sebuah partai yang mengambil misi dan visi ke Indonesiaan dan teguh memegang prinsip amanah rakyat mungkin tidak menjadi persoalan. Akan tetapi yang menjadi awal timbulnya persoalan yang lebih besar manakala tujuan politik hanya untuk memperoleh kekuasaan yang berwujud sistem plutokrasi. 

Di mana menurut Wikipedia plutokrasi (plutocracy) adalah suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. 

Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia. Sejatinya sudah merasuk dalam pola pemikiran dan kebijakan politik di Indonesia. Orang-orang kaya memiliki peran yang sangat dominan terhadap kebijakan yang dibuat para penguasa republik ini. 

Boleh sepakat atau tidak bukti sudah menunjukkan bahwa saat ini para penguasa dolar atau rupiah memiliki peran yang tak dapat dianggap sebelah mata. Tidak hanya berkuasa mengatur kendali ekonomi, bahkan lebih dari itu mengendalikan kebijakan negara secara komprehenship. 

Boleh menengok sedikit kasus Bank Century yang sampai saat ini sepertinya masih terus diungkap oleh KPK sejatinya merupakan manifestasi dan sebuah indikasi adanya keterlibatan para penguasa ekonomi di Indonesia dalam mengatur negara dan ikut nimbrung dalam kebijakan moneter di Indonesia. 

Dengan alasan menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap diambang kehancuran, pemerintah dengan kebijakan yang dianggap berani rela menggelontorkan uang yang tidak sedikit pada bank tersebut. Dampaknya justru ekonomi Indonesia semakin karut marut. Nilai rupiah semakin melorot lantaran kebijakan "konspirasi" para penguasa perbankan terhadap sistem politik Indonesia. 

Meskipun tidak semua rakyat sadar bahwa politik itu "kejam" dengan balutan istilah demokrasi yakni politik diasumsikan sebagai kehendak rakyat dan kembali berpulang kepada kesejahteraan rakyat ternyata justru membunuh daya cerna dan nalar rakyat kecil bahwa hakekatnya politik itu semata-mata untuk memperoleh kekuasaan dan uang serta melegalkan aksi memperkaya diri bagi pemilik kekuasaan negara karena secara otomatis siapapun yang memiliki kebijakan maka sudah dapat dipastikan mereka memiliki hak untuk mengendalikan kebijakan negara. 

Nah, naasnya saat ini pemerintah Indonesia justru sedikit banyak sudah banyak dikendalikan oleh para sistem plutokrasi, orang-orang beruang tebal dapat mengatur negara dengan kebijakan pasar yang telah memberangus kemampuan pemimpin negeri ini dalam memberangus hegemoni kekuasaan ala orang-orang kaya. 

Jika kita sedikit membaca kisah film The Game yang tadi malah ditayangkan di salah satu tv swasta, ternyata hampir mirip dan pantas disandingkan sistem politik Indonesia dan gerak para politisi dalam memperjuangkan sebuah kekuasaan mereka. 

Di mana meskipun para politisi ini dianggap dan menganggap diri mereka telah memperjuangkan rakyat kecil, sebenarnya apa yang mereka sampaikan jauh panggang dari api. 

Ketika mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan untuk membela rakyat kecil sejatinya mereka telah disetir oleh seseorang yang memiliki kekayaan dan mereka memiliki hampir seluruh aset produktif di negeri ini. Film yang disutradari oleh David Fincher , yang dibintangi Michael Douglas dan Sean Penn , dan diproduksi oleh Propaganda Film dan Difilmkan oleh Polygram Entertainment. 

Film ini bercerita tentang seorang bankir investasi kaya yang memburu hadiah misterius yang harus terlibat dalam sebuah permainan aneh. Sebagai bentuk konspirasi yang dibuat oleh seorang penguasa dolar. 

Tetapi apakah politik Indonesia memang merupakan politik konspirasi seperti apa yang diperankan oleh Michael Douglas sebagai Nicholas Van Orton dan Sean Penn sebagai Conrad Van Orton ini merujuk kondisi yang "memaksa" sosok Nicholas untuk mengikuti aturan dari pemilik "Permainan"? Jawabnya semestinya melihat beberapa sisi yang bersinggungan. 

Pertama, sejak Indonesia merdeka, kemudian berada dalam hegemoni kekuasaan ordebaru dan kini masuk dan berada dalam orde reformasi yang "katanya" dalam masa demokrasi ternyata juga belum menunjukkan apa yang seringkali mereka suarakan. "katanya" mereka berjuang untuk rakyat dan demokrasi kita adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat api "faktanya" selama 68 tahun Indonesia merdeka rakyat Indonesia masih saja belum merdeka. 

Sebut saja kemerdekaan ketika dapat menikmati kehidupan yang layak, dan kemerdekaan ketika mereka mengharapkan kehidupan yang aman dan nyaman. "faktanya" ada banyak kasus pembunuhan dan kekerasaan yang dilakukan sekawanan penjahat terhadap rakyat kecil di semua daerah. 

Pemerintah belum bisa menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan rasa aman bagi rakyatnya. Tapi justru mereka berusaha mengamankan diri sendiri, keluarga mereka, kolega, kelompok yang tentu saja dianggap paling berhak mendapatkan rasa aman dan kenyamanan di tengah himpitan ekonomi rakyat yang semakin lama semakin parah serta di tengah kekerasan di jalanan yang seringkali rakyat temui. 

Kedua, meski saat ini era reformasi, yang "katanya" reformasi di segala bidang ternyata sangat sedikit sekali yang menyentuh persoalan ekonomi rakyat kecil. Hukum ditegakkan tapi rasa keadilan tetaplah ditinggalkan. Ekonomi "katanya" baik tapi faktanya rupiah pun tak bernilai, padahal dahulu uang seratus rupiah dapat membeli sebungkus kerupuk, tapi sekarang setara dengan nilai seribu rupiah. Bahkan uang seribu rupiah seperti tak berharga. 

Ketiga, meskipun para politisi berkata bahwa mereka berjuang untuk ekonomi rakyat, tapi faktanya saat inipun angka kemiskinan masih sangat memprihatinkan. Tapi lihat saja, di semua daerah, semakin banyak berdiri pusat perbelanjaan modern yang dikuasai oleh para penguasa uang yang ternyata mudah sekali mereka mengendalikan kebijakan pemerintah. 

Wajar saja, pedagang kecil digusur tapi pertokoan modern malah menjamur. Dan wajar saja ada banyak pemilik warung menangis lantaran semakin tak laku dan semakin tergusur dengan adanya pusat perbelanjaan modern yang notabene milik para penguasa dolar. 

Sekali lagi, amat pantas jika politisi di negeri ini disebut sebagai bidak catur yang digerakkan oleh penguasa dolar. Negara dengan sistem plutokrasi di mana pemerintah amat tergantung kebijakan moneter dan pemilik kuasa atas ekonomi negara. Negara dalam balutan film The Game. Sebuah konspirasi cerdas tapi amat sulit diberantas. Salam