Pencabutan Subsidi BBM, di Balik Pro dan Kontra

Para nelayan yang tergabung dalam From Nelayan Bersatu berdemo menolak pencabutan subsidi BBMNelayan, (antaranews.com)

Subsidi BBM memang dari mula diluncurkan oleh pemerintah mengundang pro dan kontra, ada yang sepakat dengan subsidi tersebut dan tak sedikit pula yang menolaknya dengan pertimbangan lain yang juga logis.

Perbedaan pandangan mengenai subsidi tersebut juga dipengaruhi sisi kepentingan yang melingkupinya. Jika subsidi di arahkan secara benar kepada hal yang urgen bagi kesejahteraan rakyat, tentu semua akan mendukungnya. Tapi berbeda hal jika dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Baru-baru ini juga akhirnya subsidi BBM mulai dicabut (dikurangi) sedikit demi sedikit, tentu saja pemerintah ingin menggunakan anggaran negara yang berjumlah trilyunan tersebut untuk hal-hal yang lebih konkrit, seperti menjalankan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dan tentu saja memberikan subsidi sebanyak-banyaknya bagi pertanian, kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur secara merata ke semua daerah sebagaimana program pemerintah saat ini.

Pasca dicabutnya subsidi BBM khususnya solar, para pengusaha langsung meradang, tak sedikit mereka memberikan penolakan dengan mempresure pemerintah bahwa jika subsidi benar-benar dicabut akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Tentu saja ancaman ini membuat pemerintah menjadi bingung dan terkesan diperalat dan dipaksa oleh pengusaha. Dengan bahasa sederhana "Jika subsidi BBM dicabut, siap-siap saja pekerja saya PHK".

Bahkan ketika saya melihat demonstrasi para karyawan SPBU di Jakarta beberapa waktu lalu, hakekatnya merupakan ulah para pengusaha karena ingin menekan pemerintah dengan membatalkan peraturan pemerintah tersebut.

Alasan mereka dengan naiknya harga BBM khususnya solar, tentu saja akan mengurangi keuntungan perusahaan dan menaikkan anggaran belanja perusahaan yang tentu saja berdampak bagi defisit keuntungan besar mereka.

Karena pertimbangan berkurangannya keuntungan perusahaan, maka acapkali melakukan upaya-upaya intervensi agar para karyawannya melakukan mogok kerja, berdemo menuntut dibatalkannya pencabutan BBM dengan alasan karena pencabutan tersebut mereka akan dirumahkan.

Lain dari penolakan pengusaha dan karyawan, sejatinya pencabutan (pengurangan) hendaknya diprioritaskan pada subsidi bagi kendaraan pribadi. Karena selama ini rata-rata konsumsi BBM kita banyak dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan pribadi. Sebagaimana keterangan Menko Perekonomian Chairul Tanjung beberapa waktu lalu. Kompas.com. Dan sudah pasti jika pengguna terbanyak kendaraan pribadi dengan estimasi pengisian BBM puluhan liter, dampaknya kendaraan roda dua dan angkutan umum jadi kehabisan stock.

Memang tragis dan membuat miris, tatkala pemerintah ingin mengalokasikan anggaran negara pada hal-hal yang benar-benar menyentuh persoalan rakyat, justru harus ditelikung dan dilawan oleh pengusaha selaku pemberi pekerjaan bagi ribuan pengangguran. Padahal jika benar ancaman perusaan ingin merumahkan ribuan pekerjanya, tentu saja pemerintah akan menemukan masalah baru terkait tingginya angka pengangguran. Padahal sampai saat ini saja, program pemerintah terkait industri kreatif dan rumahan secara mandiri belum sepenuhnya berhasil. Sehingga dampaknya akan benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Tidak hanya kalangan pengusaha, para kaum kaya justru berusaha mendapatkan fasilitas subsidi tersebut dengan menggunakan BBM bagi kendaraan-kendaraan mewah mereka.

Subsidi BBM Menguntungkan Pengusaha dan Kaum Kaya tapi Merugikan Rakyat Kecil

Pencabutan subsidi BBM khususnya solar memang akan berdampak secara sistematis terhadap kelangsungan perusahaan di Indonesia, karena selama ini komsumsi BBM memang banyak diserap oleh para pengusaha, baik pengusaha yang bergerak pada jual beli BBM, juga banyak diserap oleh pengusaha transportasi yang tentu saja akan berdampak pada kenaikan ongkos angkutan. Walau sebelum pencabutan subsidi BBM pun harga tiket bis misalnya masih juga tinggi. Mereka acapkali menaikkan tarif tanpa mengindahkan himbauan dan aturan pemerintah. Dan sayang sekali pihak organda pun sepertinya menolak dicabutnya subsidi BBM ini (Metro TV), entah ada kepentingan apa, yang pasti sikap organda justru lebih membela kepentingan pengusaha daripada kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan khususnya rakyat kecil.

Dengan BBM tetap disubsidi, tentu saja anggaran pemerintah untuk air dan sanitasi menjadi terganggu bahkan tak terpenuhi, tentu menjadi bukti memang selama ini pengusahalah yang paling banyak menikmati "kue" subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Dan lebih dari itu ternyata hanya 50% dari penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan fasilitas air bersih yang layak sedangkan selebihnya masih sering kekurangan air. Bahkan di beberapa daerah justru seringkali tidak mendapatkan air yang layak konsumsi.

Bahkan tidak hanya program sanitasi dan air bersih, penyediaan infrastruktur dan pun jauh dari kesan layak jika dilihat masih belum memadainya fasilitas jalan raya di daerah.

Pencabutan Subsidi BBM, Pemerintah dalam Bayang-bayang Pengusaha

Sebagaimana ilustrasi di atas, keberadaan pengusaha merupakan mitra bagi pemerintah demi menyediakan lapangan kerja baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Mau tidak mau atau suka tidak suka, pemerintah tetaplah membutuhkan para pengusaha tersebut. Jadi amat dimungkinkan pemerintah tersandera kepentingan pengusaha ketika berbicara mengenai nasib para pekerjanya.

Tentu saja, jika ancaman pengusaha benar-benar dilaksanakan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kontra produktif oleh para karyawan yang terancam dirumahkan. Meskipun pemerintah tetaplah memiliki bargaining yang kuat untuk memaksa pengusaha mengikuti aturan dari pusat terkait BBM, karena bisa saja jika para pengusaha justru melawan produk perundang-undangan maka bukan tidak mungkin izin produksinya akan dicabut. Namun, sekali lagi semua akan berdampak sistematis bagi kelangsungan tenaga kerja di Indonesia.

Persoalannya apakah kepentingan rakyat yang jumlahnya 350 juta penduduk ini akan dikalahkan oleh kepentingan pengusaha dengan alasan ancaman mem-PHK para pekerjanya? Tentu saja sepertinya pemerintah tetap akan mementingkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah tidak akan gegabah tetap memberikan subsidi BBM karena sampai saat inipun subsidi BBM lebih banyak dirasakan oleh kalangan menengah ke atas dan kurang menyentuh persoalan rakyat bawah.

BBM Subsidi memang dicabut, tapi tidak untuk semua kendaraan

Meskipun pencabutan subsidi BBM ini mengundang pro dan kontra, ada yang seharusnya membuat lega adalah hanya bagi kendaraan pribadi (mobil) subsidi ini dicabut, sedangkan bagi kendaraan umum, sepeda motor dan angkutan barang tidak dicabut subsidinya. Kompas.com

Dengan demikian, meskipun pencabutan subsidi ini cukup menakutkan bagi kalangan masyarakat bawah, tapi ketika ada pengecualian tentu saja kekhawatiran akan naiknya premium bagi kendaraan umum, angkutan barang dan roda dua menjadi sedikit sirna.

Semoga saja, pencabutan subsidi ini benar-benar dinikmati oleh semua rakyat Indonesia untuk semua kalangan, baik bagi pengusaha, pekerja, dan tentu saja bagi masyarakat bawah yang membutuhkan kesejahteraan dan fasilitas dan layanan penghidupan yang lebih baik.

Salam