Tidak hanya kalangan pengusaha, para kaum kaya justru berusaha mendapatkan fasilitas subsidi tersebut dengan menggunakan BBM bagi kendaraan-kendaraan mewah mereka.
Subsidi BBM Menguntungkan Pengusaha dan Kaum Kaya tapi Merugikan Rakyat Kecil
Pencabutan subsidi BBM khususnya solar memang akan berdampak secara sistematis terhadap kelangsungan perusahaan di Indonesia, karena selama ini komsumsi BBM memang banyak diserap oleh para pengusaha, baik pengusaha yang bergerak pada jual beli BBM, juga banyak diserap oleh pengusaha transportasi yang tentu saja akan berdampak pada kenaikan ongkos angkutan. Walau sebelum pencabutan subsidi BBM pun harga tiket bis misalnya masih juga tinggi. Mereka acapkali menaikkan tarif tanpa mengindahkan himbauan dan aturan pemerintah. Dan sayang sekali pihak organda pun sepertinya menolak dicabutnya subsidi BBM ini (Metro TV), entah ada kepentingan apa, yang pasti sikap organda justru lebih membela kepentingan pengusaha daripada kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan khususnya rakyat kecil.
Dengan BBM tetap disubsidi, tentu saja anggaran pemerintah untuk air dan sanitasi menjadi terganggu bahkan tak terpenuhi, tentu menjadi bukti memang selama ini pengusahalah yang paling banyak menikmati "kue" subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Dan lebih dari itu ternyata hanya 50% dari penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan fasilitas air bersih yang layak sedangkan selebihnya masih sering kekurangan air. Bahkan di beberapa daerah justru seringkali tidak mendapatkan air yang layak konsumsi.
Bahkan tidak hanya program sanitasi dan air bersih, penyediaan infrastruktur dan pun jauh dari kesan layak jika dilihat masih belum memadainya fasilitas jalan raya di daerah.
Pencabutan Subsidi BBM, Pemerintah dalam Bayang-bayang Pengusaha
Sebagaimana ilustrasi di atas, keberadaan pengusaha merupakan mitra bagi pemerintah demi menyediakan lapangan kerja baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Mau tidak mau atau suka tidak suka, pemerintah tetaplah membutuhkan para pengusaha tersebut. Jadi amat dimungkinkan pemerintah tersandera kepentingan pengusaha ketika berbicara mengenai nasib para pekerjanya.
Tentu saja, jika ancaman pengusaha benar-benar dilaksanakan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kontra produktif oleh para karyawan yang terancam dirumahkan. Meskipun pemerintah tetaplah memiliki bargaining yang kuat untuk memaksa pengusaha mengikuti aturan dari pusat terkait BBM, karena bisa saja jika para pengusaha justru melawan produk perundang-undangan maka bukan tidak mungkin izin produksinya akan dicabut. Namun, sekali lagi semua akan berdampak sistematis bagi kelangsungan tenaga kerja di Indonesia.
Persoalannya apakah kepentingan rakyat yang jumlahnya 350 juta penduduk ini akan dikalahkan oleh kepentingan pengusaha dengan alasan ancaman mem-PHK para pekerjanya? Tentu saja sepertinya pemerintah tetap akan mementingkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintah tidak akan gegabah tetap memberikan subsidi BBM karena sampai saat inipun subsidi BBM lebih banyak dirasakan oleh kalangan menengah ke atas dan kurang menyentuh persoalan rakyat bawah.
BBM Subsidi memang dicabut, tapi tidak untuk semua kendaraan
