Tingkat kepemilikan rakyat dalam pemerintahan Tiongkok jelas lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar pemerintahan di negara-negara Barat, terutama lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti AS dimana kekuatan modal memiliki pengaruh yang berlebihan, dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Britania Raya atau Inggris yang memiliki tradisi aristokrat.
Di AS ada majalah akademis bernama "Perspectives on Politics" yang untuk edisi musim gugur tahun 2014, menerbitkan sebuah studi bersama yang dilakukan oleh para sarjana dari Universitas Princeton dan Universitas Northwestern untuk suatu studi perbandingan.
Dari lebih dari 1.800 kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah AS dari tahun 1991 hingga 2002, disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan ini hampir selalu dirumuskan melalui kelompok kepentingan khusus yang memiliki kepentingan bisnis, dan keputusan-keputusan tersebut tidak ada pengaruhnya/manfaatnya sama sekali terhadap warga negara biasa.
Ketiga, yaitu 'by the people atau pemerintahan diperintah oleh rakyat'. Terus terang, ini adalah pertanyaan yang sedang dikaji di seluruh dunia. Bagaimana rakyat bisa benar-benar memerintah negara.
Barat selalu mengatakan bahwa metode mereka sangat sederhana, memilih pemimpin tertinggi dan anggota Kongres setiap empat tahun disebut demokrasi perwakilan, yang setara dengan pemerintahan rakyat.
Tapi berapa banyak orang di Barat yang masih mempercayai pernyataan ini? Beberapa analis dan pengamat hanya bisa mengatakan bahwa pernyataan ini menjadi semakin tidak umum.
Oleh karena itu, fenomena yang sangat umum di Barat saat ini disebut dengan "elect and regret" artinya menyesal setelah memilih. (bagaimana dengan Indonesia?)
Ambil contoh Kongres AS. Bisa menggunakan jajak pendapat Gallup dan tingkat dukungan dalam lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari 20%. Jadi terus terang, Anda tidak lebih dari menentukan undang-undang.
Undang-undang ini mengatur bahwa jika Anda terpilih sebagai wakil rakyat, betapapun buruknya tingkat dukungan Anda di masa depan, Anda tetap dapat mewakili rakyat secara sah. Hal ini mengingatkan kita pada kritik dan cemoohan pemikir Prancis Rousseau terhadap demokrasi Inggris.
Rousseau mengatakan orang Inggris hanya bersikap demokratis sampai hari pemilu empat tahunan, setelah itu mereka menjadi budak.
