Tiongkok selama dekade terakhir telah membangun sejumlah pangkalan militer di terumbu karang dan merebut kembali tanah di LTS. Tetapi sebuah pangkalan di negara lain dapat mempersulit respons militer AS jika terjadi konflik. "Jika AS dan Tiongkok terjadi perang, AS bisa saja membom pangkalan di Laut China Selatan. Tapi dalam kasus pangkalan ini, kami akan membom wilayah Kamboja," kata mantan pejabat itu.
Dennis Wilder, mantan pakar CIA untuk masalah militer Tiongkok, mengatakan pangkalan Ream akan memiliki "nilai strategis sangat besar jika ketegangan di LTS meningkat menjadi konfrontasi militer".
"[Itu] juga akan memperluas dan meningkatkan kemampuan operasi AL PLA menuju jalur pelayaran strategis Selat Malaka -- titik pencekikan vital dalam setiap konflik dengan AS dan sekutu regionalnya," tambah Wilder.
Seorang juru bicara kedutaan besar Tiongkok di AS mengatakan Kamboja telah menyatakan bahwa konstitusinya melarang pangkalan militer asing di wilayahnya dan pembangunan itu untuk memperkuat kapasitas Kamboja. Pada bulan Maret, Tiongkok dan Kamboja mengadakan latihan angkatan laut pertama mereka di perairan teritorial Kamboja.
Tiongkok sering menanggapi kritik dengan mengatakan bahwa militer AS memiliki ratusan fasilitas militer di seluruh dunia, termasuk di Asia.
Washington baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan Manila yang akan memberi militer AS akses ke empat pangkalan baru di Filipina. Â Lloyd Austin Juli lalu menjadi menteri pertahanan AS pertama yang melakukan perjalanan ke Papua Nugini, dalam kunjungan yang dilakukan setelah kedua negara menandatangani pakta keamanan yang akan memberi Pentagon akses ke pangkalan di negara itu.
"Sebuah pangkalan angkatan laut [di Kamboja] meningkatkan pengaruh regional Tiongkok di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa negara berkembang dengan cepat menjadi arena persaingan militer AS-Tiongkok," kata Evan Medeiros, pakar Tiongkok di Universitas Georgetown. "Afrika dan Latin Amerika bisa menjadi yang berikutnya.
Tekanan ASÂ
Selain membangun opini publik, AS juga memberikan tekanan politik terhadap Kamboja
Sejak tahun lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama AS Wendy Sherman dan pejabat tinggi lainnya menekan Kamboja untuk "tetap transparan" ketika dia tiba di Phnom Penh, tetapi Perdana Menteri Hun Sen langsung menolak dengan mengatakan: "Kamboja tidak memiliki kewajiban untuk menghilangkan keraguan. Kamboja adalah negara berdaulat. Mengapa harus bergantung pada wajah Amerika Serikat ketika membangun beberapa infrastruktur di rumahnya sendiri? Mengapa harus transparan ke Amerika Serikat?"
AS sendiri memiliki lebih dari 800 pangkalan militer besar dan kecil di seluruh dunia, dan di di sekitar Tiongkok ada 313. Apakah AS transparan terhadap Tiongkok? Apakah ada penjelasan kepada Tiongkok?
