Lebih dari 70 persen dari nilai semua pengiriman telah dalam bentuk penjualan konsesi antar pemerintah, sisanya hibah. Sebelum tahun 1972, makanan yang dipasok di bawah program ini dibayar dalam mata uang lokal.Â
Tetapi setelah AS mengumpulkan sejumlah besar mata uang yang tidak dapat dibelanjakannya, undang-undang tersebut diubah untuk memberikan perjanjian penjualan kredit jangka panjang yang dibayarkan dalam dolar atau dalam mata uang lokal, atas pilihan pemerintah AS.
Tetapi meskipun banyak upaya untuk memanipulasi bantuan pangan untuk mengamankan keuntungan kebijakan luar negeri, hanya ada sedikit bukti bahwa kebijakan bantuan pangan AS berhasil melayani kepentingan diplomatik AS.
Upaya untuk menggunakan makanan sebagai senjata menjadi lebih jelas setelah tahun 1969, karena "program bantuan pangan secara mencolok disusun kembali untuk melayani tujuan militer dan keamanan AS, pertama di Asia Tenggara dan kemudian di Timur Tengah." (mungkin kita masih ingat pada akhir zaman orla dan orba, dimana menu pokok sebagian dari kita yang berupa beras jagung dan sagu dirubah menjadi hanya beras dan terigu [yang tidak bisa dihasilka oleh kita]).
Pada tahun 1973, hampir setengah dari bantuan pangan AS pergi ke Vietnam Selatan dan Kamboja. Setelah kekalahan AS di Indocina, pengiriman makanan dialihkan ke Timur Tengah, dan Mesir muncul sebagai penerima terbesar alokasi PL 480, menerima lima kali lebih banyak daripada negara lain mana pun.
Bagi negara yang  menerima bantuan pangan, penyelesaian perhitungan diselesaikan dalam mata uang negara yang dibantu, tapi 25% dari hasilnya digunakan untuk transportasi dan pemasaran pangan bantuan, dan 75% diberikan kepada pemerintah yang dibantu dalam bentuk pembayaran atau hadiah, tetapi mereka harus tunduk pada pengawasan AS.
Untuk lebih jelasnya, baiklah kita ambil contoh dengan bantuan yang diberikan kepada negara Chili. Yang dijual di pasar dengan harga normal Chili. Setelah penjualan, 25% dari pendapatan akan digunakan untuk membayar transportasi dan biaya promosi pangan bantuan AS, dan 75% lainnya diberikan kepada pemerintah Chili. Kedengarannya tidak masalah dalam hal ini, tetapi ada dua perbedaan dalam implementasi kebijakan ini.
Yang pertama, jika gap kekurangan pangan Chili 2 juta ton, AS tidak hanya akan mengirim 2 juta ton ke Chili, tetapi 4 juta ton.
Yang kedua, pemasukan dari hasil penjualan dari bantuan pangan ini berada di bawah pengawasan AS. Jika Chili ingin menggunakan uang itu, harus mendapat persetujuan dari AS. Maka disinilah masalahnya.
Ini setara dengan AS yang menggunakan pasar Chili untuk mencerna produk pangannya (biji-bijian) AS sendiri, dan kemudian pada gilirannya menggunakan pendapatan dari pangan ini untuk mengendalikan pemerintah Chili, sementara produsen pangan Chili dengan cepat menjadi bangkrut di bawah dampak bantuan pangan AS yang berharga murah, yang berarti semakin memperdalam krisis pangan Chili. Sehingga pangan Chili makin menggantungkan bantuan pangan dari AS, yang juga berarti pertanian Chili sepenuhnya disandera.
