Bagaimana suatu masyarakat dapat membentuk konsensus dan kemudian bekerja sama? Seharusnya suatu rencana pembangunan negara selayaknya melalui konsultasi di semua tingkat negara untuk mencapai konsensus tentang tujuan di semua tingkat, Â untuk mencapai kosensus tentang tujuan mereka masing-masing dan menghasilkan rencana yang layak. Keputusan akhir dibuat untuk dukungan. Kemudian seluruh negeri mulai menerapkannya bersama. (Ini yang dipraktekkan di Tiongkok selama ini menurut beberapa pengamat).
Namun kenyataannya sekarang AS berada pada tingkat perpecahan sosial yang tinggi. Meskipun Stigliz menyebutkan banyak gagasan dalam bukunya yang ingin dukung kesetaraan, mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin, mengelola dan mengendalikan pengeluaran, dll, mendapatkan dukungan sosial yang luas, tetapi pada saat yang sama di AS terdapat juga oposisi yang sangat besar. Sehingga tidak terdapat konsensus dalam masyarakat AS ini. Pertanyaannya bagaimana untuk mempromosikan reformasi yang diperlukan dalam situasi demikian?
Stiglitz mengatakan, meskipun partai oposisi sangat keras, tapi kebanyakan orang di masyarakat AS yang mayoritas masih memiliki konsensus untuk banyak masalah. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers di AS belum sepenuhnya dihancurkan. Mungkin saja untuk mengkritik Presiden Trump di depan umum, kami semua mengkritiknya. Kami bahkan mengatakan bahwa dia pembohong. Maka dari itu AS masih memungkinkan melakukan reformasi.
Namun ada pakar yang pikir mengkritik atau menyalahkan pemimpin adalah suatu hal, tetapi seberapa besar pengaruhnya dari kiritikan itu pada eksekusi dari eksuktifnya, apa gunanya boleh mengeritik namun tidak berpenaruh apa-apa (participation without influence).
Nyatanya, melihat sejarah AS pada 1960-an, Presiden Johnson menghadapi gejolak gelombang anti perang di negaranya. Dia bahkan menyeret AS ke dalam Perang Vietnam. Dalam menghadapi banyak oposisi, Bush Jr menyeret AS ke dalam Perang Irak dan Afghanistan. Dalam perang, Trump secara umum menghadapi kritik yang luar biasa dan bahkan ancaman pemakzulan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia masih melakukan keinginannya sendiri selama empat tahun, bahkan jika dia kalah dalam pemilihan ini, pengaruhnya diperkirakan akan terus berlanjut.
Pada akhirnya, apapun kebijakan dan kemauannya tetap dijalankan, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Model AS siapapun bisa memarahi presiden. Tapi itu tidak membuat banyak perbedaan, dan seringkali butuh empat tahun untuk menyesuaian (sesuai periode pemilu).
Tapi seperti yang kita ketahui, laju masyarakat modern begitu cepat sehingga tidak boleh melakukan proses koreksi kesalahan dengan lambat. Sama seperti pandemi saat ini di AS yang menyebabkan lebih dari 250.000 kematian dalam 9 bulan selama proses pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, tidak ada mekanisme koreksi kesalahan yang terlihat berfungsi selama periode ini.
Sistem AS terlalu lambat untuk menanggapi masalah sosial. Sekarang AS telah jatuh ke dalam krisis politik dunia ketiga. Pemilu telah usai, di satu sisi salah satu kontestan yakin telah memenangkan pemilu, sedangkan di sisi lain menyangkal keabsahan hasil pemilu.
Masalah Kepemilikan Senjata Api
Di AS terdapat legalisme yang berlebihan atau kekakuan puluhan sistem hukum. Misalnya, publik AS pada umumnya berharap pemerintah untuk mengontrol senjata api dengan lebih baik, tetapi ini memerlukan amandemen Konstitusi, Amandemen kedua atas Konstitusi AS (Bill of Rights).
Bill of Rights bunyi lengkapnya: "Milisi yang diatur dengan baik, yang diperlukan untuk keamanan Negara yang merdeka, hak rakyat untuk memiliki dan membawa Senjata, tidak boleh dilanggar." (A well-regulated militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.)
