Sejak 2016, India telah melakukan serangkaian apa yang disebut "diplomasi masalah" ke Tiongkok, yang terus saling melontarkan pertanyaan untuk mengirim masalah-masalah untuk mempersulit Tiongkok ke negara-negara lain.
Pada 2016, India mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan pemimpin organisasi Pakistan dalam daftar sanksi sebagai Teroris, yang berkali-kali ditunda (dibekukan) oleh Tiongkok.
Pada tahun yang sama, India juga meminta untuk bergabung dengan Kelompok Pemasok Nuklir tanpa menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar non-proliferasi nuklir internasional dan ditentang oleh Tiongkok.
Kedua hal ini tidak berhubungan langsung dengan Tiongkok, tetapi India sengaja menggunakan ini untuk mengirim masalah ke Tiongkok, ini juga sebagai ujian, kemudian menguji sikap tim Tiongkok untuk India, Apakah Tiongkok akan memperlakukan India seperti yang dibayangkan India? Sebagai mitra setara menurut pemahaman India adalah apa yang saya katakan Anda harus penuhi, tapi apa yang Anda katakan saya boleh tidak memenuhi atau menyanggupi.
Jelas, kesetaraan ini sifatnya sangat khas India dan sulit bagi Tiongkok untuk menerimanya. Akibatnya kedua wacana dan usulan di atas tidak dapat bisa di-implementasikan.
Burhan Muzaffar Wani adalah seorang komandan organisasi militan Islam pro-Pakistan Hizbul Mujahidin di Kashmir India. Dia menggunakan popularitas besar-besaran di masyarakat setempat melalui kehadiran media sosial, dan membantu dalam menyampaikan citra militansi yang lebih berorientasi pada kaum muda di Kashmir, merekrut banyak prajurit tingkat bawah untuk tujuan tersebut.
Burhan Wani secara aktif diburu oleh pasukan keamanan India dengan hadiah besar untuk kepalanya, dan akhirnya terbunuh pada 8 Juli 2016 dalam pertempuran militer di desa Bumdoora daerah Kokernag, yang memicu protes besar-besaran melintasi lembah.
Pada Juli 2016, kematian Wani memicu kerusuhan di Kashmir, yang menyebabkan terjadinya baku tembak antara India dan Pakistan.
Pandangan India
India percaya, apakah itu wilayah Kashmir yang dikuasai India atau wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan adalah wilayahnya. Sehingga ketika Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan melewati Kashmir yang dikuasai Pakistan dianggap sebagai invasi kedaulatan India. Jadi India tidak dapat menerima Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan.
Maka Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan yang sebagai proyek utama "Belt and Road", bagi India juga tidak dapat menerima inisiatif "Belt and Road".
