Untuk menjaga kedamaian dan agar berjalan di jalur yang sama dengan tetangga sesama dunia ketiga di LTS, Tiongkok mengusulkan prakarsa untuk "merundingkan di atas meja perselisihan untuk pembangunan bersama" dan menandatangani "Deklarasi tentang Perilaku para pihak dalam LTS (DOC)" ("Declaration on the Conduct of the parties in the South China Sea (DOC)" dengan negara-negara LTS lainnya pada tahun 2002, yang dengan jelas menyatakan bahwa sebelum ada solusi, tidak ada pihak yang mengambil suatu tindakan yang akan mempersulit perselisihan.
Setelah "DOC" ditandatangani, pihak-pihak yang terafiliasi sepakat untuk berusaha mencapai "DOC" berdasarkan konsultasi dengan suara bulat.
Namun situasi tenang di LTS setelah tahun 2009, situasi di LTS berubah drastis setelah Menlu AS, Hallary Clinton pada bulan Juli 2010 pada Pertemuan Para Menlu ASEAN di Hanoi, Vietnam, memberi pidato garis keras untuk pertama kalinya atas nama AS yang menyatakan akan "campur tangan" di LTS. Sejak itu gelombang pasang melanda isu LTS.
Masalah LTS telah memanas, terutama sejak tahun 2009. kita bisa mengatakan bahwa di balik pemanasan ini, kita telah mengalami beberapa liku-liku. Sehingga terjadi beberapa kali tikungan dan belokan yang telah membuat Tiongkok dan negara-negara di sekitar LTS terutama ASEAN sangat menyadari bahwa tidak ada jalan melalui oposisi, dan jika ada oposisi, ini hanya bisa menjadi membuat situasi sama-sama merugikan (lose-lose situation).
Duterte Filipina Menjadi Teladan di LTS
Sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden Filipina sejak Juni 2016, hubungan Sino-Filipina mulai membaik.
Pada Pertemuan Para Menlu ASEAN ke-49 di Vientiane, Laos pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengakui setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bahwa arbitrase LTS telah membuka halaman baru.
Pada 18 Mei 2017, dalam Pertemuan Pejabat Senior ke-14 mengenai pelaksanaan "DOC" antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang diadakan di Guiyang, Tiongkok. Tidak hanya semua pihak mengulangi pentingnya menerapkan secara komprehensif, menerapkan "DOC" secara efektif, mereka juga meloloskan rancangan kerangka kerja "COC" untuk LTS sebelumnya.
Sebagai deklarasi politik, daya dukung "DOC's" relatif lemah. Jadi mereka akan menggunakan "COC" untuk merumuskan peraturan, dan setelah mereka mencapai sistem ini, perilaku semua pihak dapat benar-benar mencapai standarisasi, dan menciptakan jaminan yang efektif untuk perdamaian dan stabilitas LTS.
Setelah 15 tahun, Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah menyelesaikan jalur untuk mengubah "DOC" menjadi "COC."
Selanjutnya, Tiongkok mengusulkan sebuah visi tiga tahap untuk konsultasi COC. Pertama, kesebelas menteri luar negeri Tiongkok dan ASEAN akan mengenali kerangka kerja COC dan dengan semua persiapan-persiapan yang diperlukan, mengumumkan dimulainya konsultasi substantif pada waktu yang tepat tahun ini.
