Dan ini jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan menjaga perdamaian dan stabilitas di LTS, seperti apa yang biasa mereka proklamirkan.
Beruntung, pernyataan gabungan AS-Jepang-Australia tersebut tidak mendapat tanggapan dari negara manapun. Ketika Menteri Luar Negeri Filipina Alan Cayetano ditanyai oleh wartawan saat konferensi pers bagaimana dia melihat pernyataan kuat AS-Jepang-Australia, Cayetano mengatakan: Kami adalah negara yang berdaulat. Kita akan memutuskan apa yang baik untuk kita, strategi apa yang baik untuk kita, karena kita adalah bangsa yang berdaulat. Jadi kami menghargai pandangan mereka, namun masalah sengketa teritorial antara Tiongkok dan Filipina adalah urusan antara Tiongkok dan Filipina. Dan kami sangat menghargai tidak diajari apa yang harus kami lakukan.
Pernyataan Menlu Filipina ini benar-benar untuk mempertahankan kepentingan nasional Filipina, namun ini mengecewakan media Barat. Penunjukan ini sudah dimulai dengan peringatan situasi LTS tahun lalu.
Majalah AS "Foreign Policy" dalam situsnya menuliskan "Minggu-minggu Donald Trump Kehilangan LTS" (The Week Donald Trump Lost the South China Sea) pada 31 Juli lalu sebelum Pertemuan Para Menlu ASEAN. Dalam artikel tersebut ditulisan ratapan pemerintah Trump yang tergerus pengaruhnya di LTS. Dan bertanya apa yang telah Washington lakukan?
Di sisi lain, ini mungkin menunjukkan bahwa negara-negara seperti AS, Jepang, Australia yang telah bebrapa kali mencoba mensensasionalkan masalah LTS tidak pernah mendapatkan sambutan baik dari negara-negara di kawasan ini, Â tetapi ini mereka lakukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri di kawasan ini.
Wang Yi Menlu Tiongkok memberi pernyataan: Dengan usaha bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, kami telah menstabilkan situasi LTS. Kami telah membentuk kerja sama yang efektif, dan kami telah mendorong perselisihan kembali ke jalur penyelesaian melalui negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan terbentuknya kerangka-kerja "COC" untuk LTS, langkah selanjutnya adalah menegosiasikan COC, isu LTS akan memasuki tahap perundingan dan konsultasi baru yang praktis. Dengan kerangka kerja ini, pihak-pihak tidak akan jatuh atau terjerumus dalam jalur negosiasi, dan intensitas dan risiko konflik yang terjadi dalam sengketa LTS akan sangat berkurang.
Dari "DOC" ke kerangka-kerja "COC", di dalam menempuh perjalanan ini, LTS telah mengalami beberapa situasi yang sulit dikendalikan, dan bahkan menghadapi ancaman perang. Karena itu, hasil pada saat ini adalah sesuatu yang tidak mudah didapat, bahkan dinilai sangat tinggi oleh semua pihak.
Situasi Laut Tiongkok Selatan (LTS) Sebelumnya
Sebenar jika melihat sejarah untuk waktu yang lama setelah PD II berakhir, tidak ada masalah di LTS, dan tidak ada negara di kawasan LTS yang memperdebatkan Tiongkok menjalankan kedaulatannya di Kepulauan Nansha dan perairan sekitarnya.
Tapi sejak tahun 1968, setelah  sebuah organisasi yang berada di bawah Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik secara terbuka merilis sebuah operasi yang menyatakan bahwa LTS memiliki sumber daya minyak dan gas yang kaya. Sejak saat itu, Filipina, Vietnam, dan Malaysia mengirim pasukan untuk menduduki beberapa karang atol dan terumbuh karang di kawasan ini, yang menyebabkan timbulnya masalah LTS.
