Pada tahun 1943, para kepala negara dari Tiongkok, AS, dan Inggris bersama-sama menandatangani dokumen---“Deklarasi Kairo(Cairo Declaration)” . Setelah kemenangan P.D. II, pejabat Tiongkok naik kapal perang AS untuk mengklaim kembali pulau-pulau di LTS pada tahun 1947 dengan AS sebagai saksi.
Pada bulan Setember 1951, AS menandatangani “Perjanjian Damai dengan Jepang (Treaty of Peace with Japan)” tanpa kehadiran perwakilan Tiongkok dan sengaja menghapus klausul “Cairo Declaration” yang mengharuskan Jepang mengembalikan kedaulatan LTS kepada Tiongkok, dan menggantikan dengan Jepang harus menyerahkan pulau-pulau Taiwan, Penghu, Nansha dan Xisha.
Selama Perang Vietnam, AS menyatakan LTS adalahg “Perairan Internasional” sehingga kapal perang AS bisa leluasa melewati atau lalu-lalang untuk menyerang Vietnam.
Selama tahun 1970an, pemerintah Vietnam Selatan berharap untuk melanggar batas yang diakui milik Tiongkok di kepulauan Xisha. Para pemimpin AS pada saat itu meminta para pemimpin Vietnam dan Taiwan untuk datang ke AS, sepertinya mereka diberi kuliah. AS mengatakan kepada Vietnam Selatan yang tidak boleh menyentuh perairan sekitar pulau-pulau di LTS dengan memperingatkan Vietnam Selatan langsung. Jadi pada saat itu berpikir bahwa LTS milik Tiongkok. Disana tidak ada masalah.
Pada tahun 1995, setelah insiden Atol Meiji (美済) atau Mischief reef antara Sino-Filipina, pada 10 Maret 1995, House of Representaive AS (DPR) meloloskan Resolusi 114, yang menggambarkan tindakan Tiongkok di LTS sebagai “invasioner.”
(Insiden terjadi pada 1994-1995, Tiongkok membangun Atol Meiji untuk melindungi nelayan memicu yang kemarahan Filipina. Filipina sengaja mengkandaskan kapal perang bekas era P.D.II di shoal Thomas, kemudian digunakan untuk pos garnisun pelaut untuk berjaga-jaga. Untuk menghindari patroli kapal patroli Tiongkok, Filipina mengdrop logistik dari udara. )
Namun, pada 10 Mei 1995, Deplu AS mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan AS untuk Kepulauan Nansha dan LTS adalah tidak mengutuk pihak manapun dan menyatakan AS tidak mengambil sikap apapun pada kedaulatan Kepulauan Nansha.
Pada bulan Juli 2010, Menlu AS Hillary Clinton tiba-tiba berkata dalam Rapat Menteri-Menteri ASEAN tentang “Kebebasan navigasi adalah salah satu kepentingan nasional AS.” hal ini terlihat oleh publik sebagai titik balik dalam kebijakan AS untuk LTS, dari posisi “pengamat netral” menjadi “tindakan intervensi.”
Strategi AS di LTS benar-benar telah berubah berulang kali. Diubah dan disesuaikan untuk ketepatan dan disempurnakan untuk kepentingan strategis AS sendiri. Terutama setelah AS menyatakan untuk kembali ke Asia-Pasifik pada tahun 2009, dimana dibutuhkan untuk menggunakan beberapa konflik di sekitar Tiongkok dengan menyiapkan alasan untuk membangkitkan beberapa insiden.
Pertama, bisa menggunakan alasan adanya insiden untuk benar-benar kembali ke Kawasan Asia-Pasifik. Itu adalah salah satu pertimbangan. Kedua, dengan begitu AS bisa mengontrol negara terkait. Tujuan ketiga, untuk mengacaukan kerjasama regional. Mengapa hal ini dilakukan? Karena tidak lain AS tidak menginginkan kejasama regional bisa mempengaruhi posisi hegemonik AS di kawasan bersangkutan.
