Ini Alasan Tiongkok Menolak Keputusan Tribual Arbitrase Filipina

Pada 2013, arbitrase sementara untuk Laut Tiongkok Selatan dibentuk. Lima angggota arbitrase dikonfirmasi. Dari mereka Filipina mengirim angggota dari Jerman untuk Hukum Laut (UNCLOS)-Rudiger Walfrum untuk mewaklili Filipina dalam pengadilan arbitrase.

Ilustrasi: Youtube.com

Karena Tiongkok tidak menerima dan tidak akan ambil bagian dalam arbitrase, sisa anggota di tunjuk oleh mantan diplomat pengalaman Shunji Yanai yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden ITLOS dan empat anggota hakim lain: Thomas A. Mesh dari Ghana, Stannishlaw Pawlak dari Polandia, Jean- Pierre Cot dari Prancis, dan Alfred H.A. Soons dari Belanda.

Dokumentasi pribadi

Pertama-tama, itu bukan ITLOS  (the International Tribunal for the Law of the Sea ). Kedua, itu bukan PCA (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, itu hanya pengadilan sementara arbitrase yang dibentuk dibawah ITCLOS khusus untuk kasus ini. Sikap Tiongkok atas gugatan internasional Filipina tetap jelas dan pasti tidak menerima atau tidak akan berpartisipasi dalam arbitrase, sikap ini tidak akan berubah.

Pada 7 Desember 2014, Departemen Luar Negeri Tiongkok secara remi merilis “Paper on Position of the Government of the People’s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by Republic of the Philippines,” (Dokumen resmi tentang Posisi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Pada Masalah Yuridiksi Arbitrase di Laut Tiongkok Selatan yang diprakarsai oleh Republik Filipina).

Secara komprehensif dan sistemik menggambarkan sikap resmi pemerintah Tiongkok mengenai masalah yurisdiksi arbitrase di Laut Tiongkok Selatan---bahwa tribunal arbitrase ini tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus Laut Tiongkok Selatan yang secara sepihak diajukan oleh Filipina, dan cacat hukum berdasarkan hukum internasional. Dan posisi Tiongkok untuk tidak menerima atau mengambil bagian dalam arbitrase yang diajukan Filipina mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan hukum internasional.

Pada 29 Oktober 2015, tribunal arbitrase Laut Tiongkok Selatan membuat keputusan menerima gugatan tersebut, pemerintah Tiongkok dengan segera mengumumkan bahwa setiap keputusan terkait masalah ini tidak efektif dan mengikat.

Pada tahun 2006 berdasarkan UNCLOS pasal 298 mengenai kepemilikan bersejarah perbatasan maritim, operasi militer, dan operasi penegakan hukum. Tiongkok membuat pernyataan mengklasifikasikan sebuah kekecualian, bahwa Tiongkok tidak bisa akan menerima prosedur pemaksaan untuk menyelesaikan masalah apapun tentang batas matitim.

Sifat khusus arbitrase Filipina yang melibatkan kasus teritorial dan perbatasan maritim. Seperti diketahui mengenai kedaulatan teritorial, dalam UNCLOS tidak tercakup mengenai sektor dan skala ini. Dan Tiongkok telah menciptakan pengecualian mengenai batas maritim.

Isu Laut Tiongkok Selatan menjadi rumit karena keterlibatan negara utama ekstra-teritorial telah berusaha untuk ikut intervensi.

Pada 18 Juni 2016, kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz-Klas:  USS John C. Stennis dan USS Ronald Reagan membentuk group tempur ganda kapal induk. Dua kapal induk ini melakukan saling lepas landas beberapa jet tempur dan helikopter untuk menampilkan kekuatan militer dari kelompok tempur ganda.

Ilustrasi: Youtube.com

Selain itu, “Kyodo” kantor berita Jepang, melaporkan bahwa menurut intelijen AL- AS , Angkatan Laut AS akan mengerahkan tiga kapal induk perusak Klas Arleigh Burke ke Laut Tiongkok Selatan, untuk mulai “melakukan operasi pengamanan dan pengintaian” di Laut Tiongkok Selatan.

Pada akhir Juni 2016, tiga kapal perusak tiba di Laut Tiongkok Selatan, AS telah menjadi “tangan tak terlihat” dibalik ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

Shannon Ebrahim, seorang komentator berpengalaman Afrika Selatan, pada awal Juni tahun ini, di Shangrila Dialogue yang diadakan di Singapura, dan seorang pejabat senior Jepang mengatakan akan membantu Asia Selatan untuk menekan Tiongkok. Tanda-tanda segala macam intervensi kekuatan utama sudah ada untuk mempengaruhi keputusan arbitrase sekarang ini oleh “Tribunal Arbitrase Laut Tiongkok Selatan,” ini semua mengirim sinyal berbahaya bagi masyarakat internasional.