Dana kerjasama maritim ini terbuka bagi negara-negara ASEAN yang dapat mengajukan permohonan untuk itu, asal mereka memiliki proyek yang baik. Pada kenyataannya, ini dapat memperluas kerjasama. Kerjasama semacam ini dapat membawa kemajuan stabilitas dan memperkuat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok dengan negara-negara terkait. Dan menjaga perdamaian dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan.
Tampaknya Tiongkok selalu menganjurkan dan secara aktif mendorong kemajuan metode negosiasi langsung untuk menyelesaikan sengketa secara damai untuk masalah teritorial dan maritim.
Pengamat Tiongkok memberi pernyataan bahwa sejak RRT berdiri, mereka telah bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perbatasan dengan 12 dari 14 negara tetangganya didarat, ini menggambarkan dan mengamati tapal batas 20 ribu km perbatasannya, yang meliputi 90% dari panjang perbatasan darat Tiongkok.
Dari pengalaman menyelesaikan sengktea darat dan maritim dari negara-negara di seluruh dunia, terbanyak untuk perbatasan darat dan maritim yang diselesaikan melalui negosiasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.
Namun, karena adanya intervensi dari kekuatan luar daerah, sifatnya menjadi rumit untuk Laut Tiongkok Selatan dalam menentukan dengan menggunakan negosiasi damai untuk menyelesaikan sengketa dan prosesnya menjadi panjang.
Tapi beberapa analis melihat bahwa dengan kekuatan besar dari Tiongkok, dan alam yang rumit dari Laut Tiongkok Selatan, beragamnya kepentingan dari negara-negara tetangga, jika terjadi gesekan atau argumen itu sangat normal. Jadi konsep perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah konsep relatif.
Tapi selama itu tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi semua negara, dan tidak mempengaruhi strategi diplomatik Tiongkok secara keseluruhan, jika terjadi beberapa gesekan kecil di Laut Tiongkok Selatan, para analis memperkirakan Tiongkok masih berkemampuan untuk bertahan.
Namun analis juga melihat mungkin untuk masa depan masalah Laut Tiongkok Selatan ini disatu sisi dapat menjadi kompleks, jika ada intervensi AS dan partisipasi negara dan beberapa perubahan pikiran negara-negara ASEAN. Tapi secara keseluruhan itu dapat dikendalikan, jika Tiongkok percaya dengan kekuatannya dan semua pihak harus percaya pada kehendak ASEAN untuk mengembangkan dirinya, karena kepentingan semua pihak adalah sama termasuk Tiongkok.
“Dua jalur pemikiran” yang diusulkan sekali lagi pada pertemuan pejabat senior (pada 29 Juli 2015, telah diadakan pertemuan pejabat senior ASEAN-Tiongkok ke-9 dari “DOC” di Taijin, Tiongkok.) ini, dalam tampilan sikap positif Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, sudah dapat dilihat suatu resolusi yang ditunjukkan Tiongkok untuk pelaksanakan “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” dan Tiongkok bertahan dalam “dua jalur pemikiran”.
Maka kita berharap dalam menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan untuk sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini bisa dilakukan dengan negosiasi bilateral untuk diselesaikan oleh mereka, dan tidak dicampuri dengan intervensi internasional, karena pengalaman selama 30 tahun terakhir menunjukkan, tidak ada interevnsi internasional yang telah membantu menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan. Demikian pandangan banyak analis tentang masalah ini.
