Tapi saat ini, layanan perlindungan Laut Tiongkok Selatan tidak dapat memenuhi kebutuhan perlindungan lingkungan dan pembangunan regional. Berkaitan dengan ini Wang Yi Menlu Tiongkok mengatakan : “Hari ini, Tiongkok membangun fasilitas yang diperlukan di pulau sendiri dan terumbu/beting, dan negara tertentu telah memperluas fasiltas di pulau-pulau dan beting, mereka itu menginvasi Tiongkok merupakan dua isu yang berbeda sama sakali.”
Pada 28 Juli 2015, AL-PLA Tiongkok berhasil melakukan latihan resistensi tempur di Laut Tiongkok Selatan. Dalam latihan tersebut dimobilisasi lebih dari 100 kapal AL, dengan puluhan pesawat, serta beberapa batalyon rudal peluncur dari dua Korps Artileri, dan sebagian pasukan perang elektronik dari Distrik Militer Guangzhou untuk membentuk dua sisi yang independen untuk melawan dan berhadapan dengan lingkungan elektromagnetik yang kompleks. Beberapa gelombang serangan offensif dan defensif secara live telah dapat dilaksanakan dengan sukses, dengan peluncuran live puluhan bermacam jenis rudal dan torpedo dengan hulu ledak, dan ribuan ranjau dan jamming rounds.
Menurut kepala departemen pelatihan AL-PLA Tiongkok, latihan ini tidak hanya memecahkan rekor dari masa lalu yang serupa untuk latihan maritim, darat dan hambatan ruang udara, tapi juga mencapai metode tempur baru sehingga ditemukan terobosan yang dibuat dalam menciptakan penyebaran pasukan roket berbasis di pesisir jarak jauh.
Banyak ahli militer mengatakan, latihan ini merupakan klas-kampanye latihan tempur gabungan untuk potensi konflik bersenjata skala besar atau perang intensitas rendah, tapi di wilayah Laut Tiongkok Selatan tampaknya tidak akan terjadi yang melampaui skala latihan seperti ini. Latihan militer ini tampaknya bertujuan untuk memerangi seluruh Laut Tiongkok Selatan, dengan tujuan membela keamanan semua pulau dan beting Tiongkok dalam lingkup sembilan garis putus. Latihan itu tidak ditujukan pada negara tertentu, tapi yang pasti memiliki efek deterren pada negara-negara tertentu. Demikian menurut para analis militer.
Seorang komentator Tiongkok Ye Hailin mengatakan : “Berkenaan dengan masalah latihan militer di Laut Tiongkok Selatan, pertama-tama, Tiongkok harus pecaya diri dalam haknya. Ini adalah hak Tiongkok. Ada begitu banyak negara yang bahkan tidak berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, tetapi mereka semua melakukan latihan militer di laut Tiongkok Selatan, Jadi mengapa Tiongkok tidak boleh melakukannya?”
Kedua, Tiongkok harus jelas menyampaikan sinyal bahwa Tiongkok melakukan latihan militer untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas wilayah lokal, tapi Tiongkok berencana menggunakan metode militer untuk mempertahankan mereka. Tiongkok tidak selalu akan menjaga perdamaian dan stabilitas dengan kata-kata kasar saja. Jika ada pihak yang ingin menyebabkan kerusakan, maka Tiongkok secara alami jelas membutuhkan kemampuan untuk bisa menangkal itu. Karena hanya dengan itu satu-satunya cara untuk menghentikan penyebab malapetaka. Jadi menurut Ye Hailin itu merupakan suatu latihan militer di Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur yang tak terelakkan untuk membangun angkatan laut, tapi aspek lain juga merupakan komponen dari kebijakan untuk Laut Selatan Tiongkok.
(Bersambung .......)
*1 The ASEAN draft contained four principles: (1) to “develop modalities and arrangements for the promotion of settlement by peaceful means of disputes and prevent their escalation…;” (2) to respect the provisions of and take actions consistent with the COC; (3) to encourage other countries to respect the purposes and principles contained in the COC; and (4) to establish an effective mechanism to monitor the implementation of the COC.
Article II of the ASEAN draft enumerated eight obligations: a ministerial level mechanism to monitor the implementation of the COC; prohibition on reservations to the COC; provisions of entry into force; mechanism for settling disputes; amendment of the COC; provisions for other countries to respect the COC; indefinite duration of the COC; and registration of the COC with the ASEAN Secretary General and Secretariat of the United Nations
Article III(4) required signatories to “establish a mechanism for settling disputes relating to the interpretation and application of the Code of Conduct.” The ASEAN draft, following deletion of any mention of the joint cooperation area, also dropped reference to a dispute settlement mechanism in the joint cooperation area.
